Ada Beban Bayar Jaminan Pensiun, Ini Kata Pengusaha

By PUBinfo Redaksi 25 Agu 2015, 13:20:36 WIB | dibaca : 515 pembaca

Ada Beban Bayar Jaminan Pensiun, Ini Kata Pengusaha

Ada Beban Bayar Jaminan Pensiun, Ini Kata Pengusaha

Implementasi program jaminan pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah peserta mencapai 8.000 perusahaan wajib diterapkan per 1 Juli 2015 mengundang respon dari pengusaha. Pengusaha menilai program JP tumpang tindih dengan program pensiun yang berlaku di perusahaan, mendadak, sosialisasi belum masif dan BPJS Ketenagakerjaan belum menyiapkan sinkronisasi dengan perusahaan.

"Kami merasa program JP ini wajib mendadak. Belum sosialisasi dan sinkron ke pengusaha, tahu-tahu sudah wajib berlaku per 1 Juli. Selain itu, perusahaan juga sudah memberlakukan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK)," ungkap salah seorang peserta, Fakhrurozi, staf di sebuah perusahaan sawit ditemui dalam seminar implementasi peraturan pemerintah (PP) BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun (JP) serta audit ketenagakerjaan di Menara Kadin Lantai 29, Selasa (25/8/2015).
 
Program Jaminan Pensiun (JP) wajib diikuti pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta. Besarnya iuran sebesar 3% dengan rincian 2% dibayarkan perusahaan dan 1% dibayarkan pekerja sampai usia pensiun 56 tahun. Pekerja baru bisa menikmati dana jaminan pensiunnya setelah usia 56 tahun.
Jika masa iur di kurang dari 15 tahun maka bisa mendapat dana iuran jaminan pensiunnya secara tunai lumpsum. Bagi peserta dengan masa iur lebih dari 15 tahun akan menerima dana setiap bulan minimal Rp 300.000 dan maksimal Rp 3,6 juta/bulan.
 
Diskusi mulai menghangat. Satu per satu peserta menyampaikan tanggapannya. Peserta lain juga mengeluhkan program JP belum sinkron antara perusahaan dengan BPJS Ketenagakerjaan sementara PP sudah berlaku sejak 1 Juli. 

"Kami khawatirkan penaltinya, sebab belum sinkron antara perusahaan dengan BPJS. Sementara sampai saat ini masih minim sosialisasi program JP tahu-tahu sudah wajib," sambung salah seorang peserta lainnya.

Fakhrurozi mengungkapkan, perusahaan sudah punya beban cukup besar yang dibayarkan untuk kesejahteraan pekerja. "Total 15% nambah kita bayarkan dari gaji kepada pekerja untuk berbagai iuran mulai dari JKM, JKK, JHT, JT termasuk program BPJS Ketenagakerjaan. Kalau ada tambahan lagi, kami harap lebih siap dan matang supaya clear kami sampaikan ke karyawan," tambahnya. 

Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kemudian menanyakan perihal tumpang tindih antara JP dengan DPLK. Dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 167 tentang imbalan PHK. Pekerja berhak atas uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH). 

"Istilah UPMK dan UPH secara substansi sama dengan Jaminan Pensiun. Bagaimana dengan imbalan PHK? Seharusnya bisa dikompensasi dari dana Jaminan Pensiun. Perlu harmonisasi dan sinkronisasi termasuk masa transisinya dalam peraturan perundang-undangan," terang Timoer Sutanto, pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Pihak BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa manfaat dana pensiun hanya bisa dinikmati ketika pekerja masuk usia pensiun 56 tahun, meninggal atau cacat total tetap. "Jadi meski belum masuk usia pensiun dengan masa iur sudah 15 tahun pun tetap baru bisa menikmati dana pensiun pada usia 56 tahun," terang Pramudya Bagian Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait tumpang tindih dengan DPLK, Pramudya menjawab menurut undang-undang DPLK bersifat sukarela sedangkan JP bersifat wajib. "Kalau menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 itu DPLK bersifat sukarela. Sementara JP menjadi bersifat wajib. Memang kita perlu dokumen hitam di atas putih," tegas Pramudya.

Salah seorang peserta kemudian menanggapi. "Ini kalau masih abu-abu antara wajib tidak wajib dan tumpang tindih lalu ngapain sudah diatur wajib berlaku per 1 Juli. Kita merasa belum clear antara Jaminan Pensiun, uang pesangon dalam imbalan PHK dengan DPLK. Kami harus menjelaskan ke karyawan secara clear," tuturnya.

Pramudya menegaskan kembali uang pesangon masih bisa diharmonisasikan ke Jaminan Pensiun. "Sudahclear, kalau uang pesangon sesuai UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sebetulnya bisa diharmonisasikan ke dana pensiun. Saya sepakat bahwa pemerintah harus menegaskan hal ini," tambah Pram.

Menghangatnya program Jaminan Hari Tua (JHT) menurut Pramudya ada hikmahnya. "Kami khawatir peserta kami tidak mengetahui mereka punya dana di JHT. Menghangatnya JHT beberapa waktu lalu, kami ambil hikmah peserta jadi aware dengan dana mereka di BPJS Ketenagakerjaan termasuk mereka aware dengan dana pensiun untuk masa tuanya," ujar Pramudya. 

Dana Pensiun Minium Rp 300.000/bulan

Program Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan mengikutkan pekerjanya dalam program ini dengan membayar iuran sebesar 1% ditanggung pekerja dan 2% dibayarkan perusahaan.

Manfaat maksimum yang bisa didapat peserta yaitu minimum Rp 300.000 dan maksimum Rp 3,6 juta/bulan. "Manfaat yang diterima peserta ketika memasuki masa pensiun usia 56 tahun peserta dengan masa iur 15 tahun setiap bulan akan mendapat manfaat minimal Rp 300.000 dan maksimum Rp 3,6 juta," terang Pramudya.

Apindo melihat jaminan pensiun modelnya akan membentuk beban antar generasi. "Pekerja tidak produktif ditopang oleh pekerja produktif. Ini ada beban antar negerasi," ujar Timor Sutanto.

Selain itu, akan ada tantangan pemberlakuan ke sektor UMKM. Besarnya iuran yang wajib dibayarkan pengusaha UMKM dirasa tambahan iuran 2% untuk JP akan memberatkan. "Sekarang memang usaha skala kecil belum wajib ikut JP. Kalau iuran dirasa oleh UMKM berat, maka khawatir kepesertaan akan rendah. Belum tentu pengusaha mampu mengiur," tambah Timoer.

Sumber : detik.com

View all comments

Write a comment

(Input Kode Di Samping Dengan Benar)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, RSS Feed dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Komentar Terakhir

  • EssayCorp

    The incipient organism place that is known for the BMW Stadium recorded a territory ...

    View Berita Pub
  • umroh sunnah

    terima kasih atas informasinya, dengan begini sy mudah sekali mengecek keberangkatan ...

    View Berita Pub
  • Jane Emerald

    memang agak mahal sih, tapi lumayan daripada tidak lewat jalan tol..luama banget... ...

    View Berita Pub
  • Jane Emerald

    benar itu Pak, semoga Allah selamatkan generasi muslim Indonesia ...

    View Berita Pub