Bos BPK Buka-bukaan soal Megaskandal Jiwasraya

By PUBinfo Redaksi 30 Jun 2020, 10:50:24 WIB | dibaca : 79 pembaca

Bos BPK Buka-bukaan soal Megaskandal Jiwasraya

Foto: Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode Semester II Tahun 2019 kepada Presiden RI. (Biro Pers Sekretariat Presiden/ Lukas)

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berencana untuk menyelesaikan audit investigasi persoalan megaskandal dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan target akhir tahun ini. Perluasan pencairan informasi kini juga menyasar kepada beberapa BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan audit investigasi yang dilakukan oleh BPK merupakan audit bisnis Jiwasraya pada periode 2008-2018. Investigasi yang dilakukan terhadap Jiwasraya direkomendasikan berdampak sistemik bagi perekonomian negara secara luas.

"Kita berupaya [mekomendasikan] melakukan perbaikan sistemik dalam pengawasan kegiatan, baik dari konteks industri pengasuransiannya, pengawasan OJK, dan sistemik di tingkat bursa dan bagaimana deployment [penyebaran] BUMN," kata Agung di kantornya, Senin (29/6/2020).

Karena audit masih berjalan, Agung mengatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih jauh mengenai hasil audit yang masih berjalan tersebut.

"Yang jelas, rekomendasi setelah selanjutnya ada, disampaikan ke mereka-mereka pihak terkait, kepada OJK, BUMN, dan kepada industrinya," ujarnya.

Melalui rekomendasi BPK yang sudah berjalan, menurut Agung beberapa sudah diperbaiki, misalnya saja dengan penerbitan aturan OJK terkait dengan penerbitan instrumen unit-link (produk asuransi dan investasi) di asuransi jiwa.

BPK kata Agung tidak merekomendasikan agar bisnis asuransi jiwa BUMN ini diberhentikan atau dibubarkan. Karena jika itu terjadi maka akan terjadi risiko yang luar biasa dan memiliki sejarang yang panjang.

Sebagai informasi, Jiwasraya dibangun dari sejarah teramat panjang. Berdasarkan situs resminya, Jiwasraya bermula dari NILLMIJ, Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van 1859, yang berdiri tertanggal 31 Desember 1859, atau 161 tahun yang lalu. Perusahaan asuransi jiwa yang pertama kali ada di Indonesia (Hindia Belanda waktu itu) didirikan dengan Akte Notaris William Hendry Herklots Nomor 185.

Lebih lanjut, Agung mengatakan Jiwasraya sebenarnya masih bisa diperbaiki sistemnya. Namun memang harus perbaikan secara menyeluruh atau sistemik.

Dengan demikian, apabila tata kelola bisnis dan pengawasan Jiwasraya bisa diperbaiki, maka pada akhirnya Jiwasraya akan terlahir sebagai bisnis asuransi yang bisa dibanggakan.

Konfrensi Pers BPK (Dok. BPK)


Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan, audit investigasi pun kini diperluas kepada beberapa perusahaan BUMN dan otoritas bursa yakni BEI.

"Di dalamnya itu ada BUMN juga yang terkait Jiwasraya, yang bertransaksi dengan Jiwasraya. Selain masyarakat umum, ada beberapa BUMN pada saat itu bertransaksi kepada Jiwasraya, baik dalam investasi atau bekerja sama dalam konteks maintain keuangan Jiwasraya," jelas Agus.

Selain itu, BPK juga telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana yang terjadi di dalam bisnis Jiwasraya.

"BPK sudah bekerja sama dengan pihak yang terkait termasuk dengan PPATK untuk melakukan tracing terhadap dana-dana yang dilakukan oleh para pihak, di dalam dan di luar negeri," ujar Agus.

"Kita berharap, di akhir melakukan audit investigasi ini ada rekomendasi atau kesimpulan dalam perbaikan sistem pasar modal yang dijalankan oleh Indonesia atau Indonesia sebagai negara. Sehingga memperbaiki kepercayaan masyarakat baik investor internasional dan dalam negeri. Ekspektasinya seperti itu," kata Agus melanjutkan.

 

Sumber : cnbcindonesia.com