Kemenkop Upayakan Kebijakan Khusus Relaksasi Kredit Koperasi

By PUBinfo Redaksi 28 Mar 2020, 11:24:59 WIB | dibaca : 79 pembaca

Kemenkop Upayakan Kebijakan Khusus Relaksasi Kredit Koperasi

Foto: Dok. Kemenkop

Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengatakan pihaknya sedang mengupayakan ada kebijakan khusus bagi koperasi terkait restrukturisasi atau relaksasi kredit bagi anggotanya. Rully menegaskan kondisi sekarang ini sedang tidak wajar atau tidak normal. Sehingga apapun nanti kebijakannya mungkin tidak akan memuaskan semua pihak.

"Mari kita lepaskan, mungkin saja keuntungan tidak sebesar yang lalu tapi kalau bisa jangan rugi. Jadi berpikirnya seperti itu. Karena kita sedang mencari keseimbangan antara koperasi di antara anggota koperasi," ungkap Rully, dalam keterangan tertulis, Sabtu(28/3/2020).

Rully mengungkapkan pihaknya juga tidak ingin koperasi berguguran. Ia pun menyebutkan pihaknya akan memberikan kepastian secepat mungkin.

"Koperasi ini perlu ada penyikapan yang berbeda dengan perbankan. Karena koperasi dimiliki oleh anggota sendiri. Sepertinya, kebijakan-kebijakan tentang koperasi juga diputuskan oleh para anggota," pungkas Rully.

Dalam kesempatan yang sama, Dirut Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo menjelaskan, pihaknya sudah mulai menghitung atau mengkaji terkait apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi.

"LPDB akan memperhatikan koperasi-koperasi sebagai mitra untuk melakukan relaksasi. Misalnya, restrukturisasi terkait masalah penundaan pembayaran," ujar Supomo.

Supomo menjelaskan, tidak menutup kemungkinan jika LPDB tetap memikirkan hal-hal mengenai relaksasi seiring dengan apa yang dilakukan OJK.

"Jangan khawatir, kami sedang memikirkan hal itu kepada mitra-mitra koperasi. Untuk kondisi seperti sekarang ini, tidak ada keuntungan yang tidak menurun. Intinya, LPDB siap melakukan relaksasi terhadap mitra-mitra koperasinya," pungkas Supomo.

Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM Rulli Nuryanto mengungkapkan, dalam kondisi saat ini masyarakat sedang menilai koperasi. Masyarakat akan menilai apakah benar koperasi memegang prinsip seperti yang selalu digaungkan yaitu dari anggota untuk anggota bisa berjalan atau tidak.

"Karena hubungan antara koperasi dengan anggotanya berbeda dengan hubungan bank dengan nasabahnya," ungkap Rulli.

Rulli menambahkan, sudah ada beberapa koperasi yang telah melakukan langkah-langkah sosialisasi kepada anggota untuk bersama-sama menghadapi situasi ini. Di sisi lain, pemerintah juga akan menyiapkan skema untuk membantu.

"Tapi pemerintah juga membutuhkan dukungan dari koperasi, minimal untuk membantu mengkomunikasikan kepada seluruh anggota bahwa ini adalah koperasi milik kita. Mari kita jaga untuk bisa bertahan secara bersama-sama," pungkas Rulli.

Kemudian, Staf Ahli Menkop UKM Bidang Ekonomi Makro Hanung Harimba Rachman juga menjelaskan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan beberapa pengambil kebijakan. Namun karena wabah ini memang bencana nasional, pemerintah sedang mencoba memformulasikan kebijakan apa yang paling tepat pada saat ini.

"Ada empat paket kebijakan, salah satunya adalah bantuan langsung tunai. Kalau masalah koperasi, kita lihat ada dibagi dua, yaitu koperasi simpan pinjam dan koperasi produksi. Masalahnya keduanya berbeda satu dengan yang lain," ungkap Hanung.

Menurut Hanung, masalah yang dialami koperasi produksi lebih ringan, di mana permintaan menurun pembayarannya rendah. Yang lebih difokuskan adalah keringanan pajak dan juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pekerjanya.

"Yang harus kita putuskan saat ini adalah mengenai koperasi. Apakah koperasi yang sumber pembiayaan dari internal ikut pola yang sudah disampaikan Presiden? Yang kedua, kami minta relaksasi kepada perbankan untuk koperasi," imbuh Hanung.

Hanung mengatakan, terkait KSP sudah diusulkan kepada OJK bahwa perbankan itu juga memberikan relaksasi pinjamannya kepada koperasi.

"Skemanya sedang kita pikirkan," pungkas Hanung.

Pidato Presiden Jokowi terkait kebijakan relaksasi penangguhan cicilan pinjaman dalam waktu satu tahun ke depan, masih menjadi perbincangan hangat. Tak terkecuali di kalangan pelaku koperasi di seluruh Indonesia. Beberapa bank pun mengeluarkan bantahan mengenai hal tersebut. Mereka mengeluarkan surat edaran bahwa hal itu belum ada konfirmasi atau kebijakan dari bank pusat.

Ketua Forkom Koperasi Besar Indonesia Iwan Setiawan mengungkapkan bahwa kegiatan penagihan cicilan oleh bank masih dilakukan sampai saat ini.

"Dan mereka masih akan melakukan penagihan seperti biasa dan kepada nasabah bank masih diwajibkan untuk membayar cicilan seperti biasa," ungkap Iwan.

Hal itu ia ungkapkan dalam diskusi online antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan beberapa pelaku koperasi, di Jakarta, Jumat(27/3)

Menurut Iwan, hal ini pun sudah terjadi di koperasi di mana ketika koperasi melakukan penagihan kepada anggotanya, namun para anggota juga sudah mulai ikut-ikutan dengan jawaban apakah tidak mendengar pidato Presiden.

Ia juga menegaskan, sumber pendapatan koperasi adalah dari pengembalian pinjaman yang disalurkan kepada anggota, sehingga jika tidak ada penagihan maka pendapatan kepada koperasi juga tidak masuk.

"Kita memang belum mengambil sikap atas hal ini. Kami sudah membahas persoalan ini dengan para pengurus, kami sangat keberatan akan hal ini. Kalau itu tidak masuk berarti tidak ada pendapatan yang besar bagi kami," ujar Iwan.

Iwan menjelaskan, bila rencana relaksasi itu diterapkan bagaimana koperasi harus membayar jasa simpanan atau simpanan berjangka yang jatuh tempo.

"Jika kami juga harus melakukan tidak menerima pendapatan, maka ini akan berbahaya bagi operasional kami. Itu yang harus dipikirkan solusinya oleh pemerintah," ungkap Iwan.

Iwan pun mengungkapkan, ia tidak menepis kemungkinan beberapa koperasi besar akan melakukan relaksasi kepada anggotanya. Namun pemerintah juga harus bisa memberikan bantuan kepada koperasi, misalnya melalui LPDB-KUMKM bisa memberikan pinjaman kepada koperasi-koperasi yang memberikan relaksasi.

"Kalau hanya sepihak tanpa ada bantuan apa-apa, ini sama saja dengan membunuh koperasi," pungkas Iwan.

 

Sumber : detik.com