KPPU Masih "Lobi" Pengusaha Demi Revisi UU Merger

By PUBinfo Redaksi 16 Mei 2018, 11:04:58 WIB | dibaca : 955 pembaca

KPPU Masih "Lobi" Pengusaha Demi Revisi UU Merger

KPPU menyebut masih berdiskusi dengan pengusaha yang masih kontra dengan rencana revisi UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut masih terus melakukan diskusi dengan seluruh pihak terkait agar revisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bisa segera disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketua KPPU Kurnia Toha mengungkapkan salah satu poin dalam revisi UU tersebut, yakni kewajiban pemberitahuan (pranotifikasi) bagi perusahaan sebelum menuntaskan merger atau akuisisi. Bila mengacu aturan saat ini, aksi korporasi tersebut bisa dilakukan setelah perusahaan selesai melakukan merger atau akuisisi.

"Pelaporan merger, nah praktek internasional itu pre, tapi di sini post-merger notification. Tapi ini masih diskusi karena perusahaan-perusahaan Indonesia masih enggan jadi premerger notification," ungkap Kurnia, Selasa (15/5).

Menurut Toha, persaingan global sejatinya tak hanya terjadi di dalam negeri melainkan juga regional dan global. Maka dari itu, Indonesia perlu juga mencontoh negara lain yang menganut sistem pranotifikasi merger dan akuisisi.

"Ini kan amandemen ini sekarang sedang di DPR dengan pemerintah sedang giat-giatnya untuk mempercepat selesainya amandemen ini," jelas Kurnia.

Selain perubahan tentang merger dan akuisisi, KPPU juga memasukan usulan untuk meningkatkan denda dari Rp25 miliar menjadi 30 persen dari omzet suatu perusahaan yang divonis melanggar UU Persaingan Usaha.

Untuk mengingatkan, pembahasan mengenai revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 sebenarnya telah dilakukan sejak 2016 lalu. Perdebatan pun muncul dari berbagai pihak, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Sejak awal pembahasan UU tersebut, Ketua Tim Ahli Apindo Sutrisno Iwantono menegaskan tak setuju terhadap poin kenaikan denda karena akan mengganggu iklim usaha perusahaan itu. Sebab, perputaran omzet yang tinggi tidak secara otomatis menghasilkan keuntungan yang tinggi.

Sementara, Kadin tak sepakat karena revisi UU itu juga berpotensi semakin memperkuat kewenangan KPPU, sehingga membuat lembaga tersebut menjadi superbody yang dikhawatirkan dapat melemahkan daya saing industri.

 

Sumber : cnnindonesia.com

View all comments

Write a comment

(Input Kode Di Samping Dengan Benar)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, RSS Feed dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Komentar Terakhir

  • Edwinced

    london viagra without prescription http://www.strictlycars.com/cgi-bin/topchevy/out.cgi?i ...

    View Berita Pub
  • Edwinced

    brand name viagra without prescription ...

    View Berita Pub
  • Edwinced

    buy viagra without rx http://www.crocoporn.com/movies/go.php?id=1100996_1&am ...

    View Berita Pub
  • Edwinced

    order viagra online without script http://1.k-free.cn/link.php?url=http://freaktones.org ...

    View Berita Pub