KPU Akan Laporkan Hakim PTUN ke Komisi Yudisial

By PUBinfo Redaksi 13 Apr 2018, 10:57:15 WIB | dibaca : 668 pembaca

KPU Akan Laporkan Hakim PTUN ke Komisi Yudisial

KPU menduga ada pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim PTUN dalam menyelesaikan sengketa peserta Pemilu 2019, termasuk ketika mengabulkan gugatan PKPI. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana melaporkan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dugaan pelanggaran kode etik ke Komisi Yudisial dalam waktu dekat.

Rencana tersebut tak lepas dari putusan PTUN yang mengabulkan gugatan PKPI sehingga KPU harus menyertakan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

"KPU berencana membuat laporan dugaan pelanggaran kode etik perilaku hakim dalam sengketa Pemilu di PTUN," kata Ketua KPU Arief Budiman saat konferensi pers di kantor KPU, Jakarta, Kamis (12/4).

Sebelum mengajukan laporan, KPU bakal berkonsultasi kepada Komisi Yudisial terlebih dahulu. KPU, kata Arief, merasa ada beberapa hal yang harus dibahas lebih dalam terkait putusan PTUN yang mengabulkan gugatan PKPI.

"Karena dirasa tidak sebagaimana pendapat yang dimiliki KPU," katanya.

Sebelumnya Arief juga menyatakan bakal mengajukan peninjauan kembali putusan PTUN ke Mahkamah Agung. Rencana itu pun muncul lantaran KPU merasa ada yang janggal dari putusan PTUN.

Komisioner KPU Hasyim Asy"ari lalu menegaskan bahwa pengajuan laporan dugaan pelangaran kode etik ke KY dan peninjauan kembali ke MA merupakan dua hal yang berbeda.

Kedua langkah tersebut akan dilakukan KPU tanpa bergantung satu sama lain.

Apabila KPU batal melaporkan dugaan etik Hakim PTUN ke KY, bukan berarti pengajuan peninjauan kembali ke MK turut batal. Begitu pun sebaliknya.

"Ini terpisah. Kalau yang ke KY itu kan khusus terkait kode etik dan perilaku hakim. Kalau PK itu kan upaya hukum," katanya.

Di sisi lain, kata Hasyim, KPU juga akan melaksanakan putusan PTUN, yakni dengan menetapkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

PKPI pun akan diberikan nomor urut seperti halnya belasan partai politik lain yang telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019.

Wiranto Bertemu PTUN

Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto diketahui sempat bertemu dengan Ketua Kamar Peradilan PTUN.

Pertemuan itu terjadi kala Wiranto menghelat rapat koordinasi khusus (rakorsus) mengenai penyelenggaraan Pemilu di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (27/3).

Wiranto mengaku ia ingin PTUN segera menyelesaikan proses hukum partai politik yang tidak lolos menjadi peserta pemilu. Di antaranya PKPI dan Partai Islam Damai Aman (Idaman).

"Jangan sampai nanti, tanpa ada sinkronisasi dan koordinasi masalah waktu, bisa-bisa kelabakan nanti menyiapkan administrasi baru," kata Wiranto.

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta lalu mengkritisi langkah Wiranto tersebut. Menurut Kaka, Wiranto tidak etis jika mengundang pihak penegak hukum dalam rakorsus penyelenggaraan pemilu.

"Tidak etis karena kekuasaan kehakiman harus bebas dari kekuasaan apapun, juga kekuasaan politik," kata Kaka melalui pesan singkat, Rabu (28/3).

 

Sumber : cnnindonesia.com

View all comments

Write a comment

(Input Kode Di Samping Dengan Benar)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, RSS Feed dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Komentar Terakhir

  • custompapers com

    I know you working hard on this photography and you also invest your money in ...

    View Berita Pub
  • robux generator

    This is a wonderful place just visit the information here click this link <a ...

    View Berita Pub
  • sfnskado

    buy tadalafil <a href="http://www.ciallisonline.com/#">cialis daily</a> ...

    View Berita Pub
  • vdsscerce

    tadalafil liquid <a href="http://cialisoakdm.com/#">generic cialis</a> ...

    View Berita Pub