Mendagri: Semoga UU Pemilu Diteken Presiden Pekan Depan

By PUBinfo Redaksi 12 Agu 2017, 14:56:34 WIB | dibaca : 438 pembaca

Mendagri: Semoga UU Pemilu Diteken Presiden Pekan Depan

Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta - Sejak disahkan oleh DPR sebagai undang-undang pada Juli lalu, UU Pemilu masih belum memiliki nomor. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut saat ini seluruh rangkaian proses redaksional sudah selesai dan tinggal diteken Presiden.

"Saya kira nggak ada masalah. Sudah selesai semua kok yang dikembalikan oleh Sekneg untuk Pansus merapihkan sudah beberapa hari lalu, semua menteri sudah paraf, tim dari DPR sudah paraf dan sudah kita serahkan. Mudah-mudahan minggu depan sudah diteken presiden," kata Tjahjo dalam diskusi Dinamika Politik dan UU Pemilu di Hotel Century, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2017).

Tjahjo mengatakan, sebelumnya masih ada beberapa poin yang harus diperbaiki. Saat ini semua sudah
beres. Tjahjo menyebut KPU tak akan terhambat dalam menentukan peraturan terkait pemilu saat sudah diteken Presiden nanti.

"Tidak menghambat KPU untuk membuat peraturan KPU karena dasar KPU menyusun keputusan kan undang-undang, jadi nggak ada prinsip kemarin dikembalikan supaya tidak menimbulkan multi tafsir," ujar Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan, ada sekitar 5 isu krusial dalam UU Pemilu yang akan segera diteken Jokowi tersebut. Terutama soal peningkatan kualitas Pemilu.

"Lima permasalahan krusial, lima ini menyangkut peningkatan kualitas pemilu dari tahu ke tahun, proses demokrasinya juga sampai Pilpres yang berujung pada pengambilan keputusan diputuskan di Panja," ujar Tjahjo.

Berdasarkan UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU yang sudah disahkan DPR-Pemerintah maksimal harus 30 hari dikirimkan ke Presiden untuk diundangkan. Jika belum ditandatangani Presiden dalam jangka waktu 30 hari, maka UU sudah wajib diundangkan.

UU Pemilu baru saja disahkan di paripurna DPR pada tanggal 20 Juli lalu. Dikonfirmasi secara terpisah, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi berharap UU Pemilu diundangkan sebelum tanggal 17 Agustus karena tahapan Pemilu 2019 segera dimulai.

"Kami terus dorong pemerintah untuk mengundangkan sebelum tanggal 17 agustus karena UU menyatakan tahapan Pemilu berlangsung sejak 20 bulan sebelum hari H. Sementara hari H sudah kami tetapkan 17 April 2019. Jadi, tahapan dimulai 17 Agustus 2017," ujar Pramono, Selasa (8/8).
(rna/rna)

 

Sumber: detik

View all comments

Write a comment

(Input Kode Di Samping Dengan Benar)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, RSS Feed dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Komentar Terakhir

  • Cream Pemutih Wajah Dan Penghilang Flek Hitam Terbaik

    http://bit.ly/2kD8gb2 http://bit.ly/2sMKfmx http://b ...

    View Berita Pub
  • penghilang plek ampuh

    kalau sekiranya para ahli kurang boleh pakai tka ...

    View Berita Pub
  • nonton streaming online

    apabila tenaga kerja asing memenuhi kualifikasi dan sesuai kebutuhan perusahaan. ...

    View Berita Pub
  • Custom Essay Services

    I truly esteemed the best quality information you present to your guests, will be ...

    View Berita Pub