Oknum Guru Jadi Tersangka Hoax, Kemendikbud Ingatkan soal Kode Etik

By PUBinfo Redaksi 12 Jan 2019, 11:02:23 WIB | dibaca : 38 pembaca

Oknum Guru Jadi Tersangka Hoax, Kemendikbud Ingatkan soal Kode Etik

Tangan Diikat, Ini Tersangka Penyebar Hoax Surat Suara Tercoblos (Foto: Lamhot Aritonang)/detikNews

Jakarta - Kemendikbud mengingatkan soal kode etik terkait adanya oknum guru MIK yang jadi tersangka dugaan penyebar hoax surat suara. Menurutnya, kode etik itu diatur oleh organisasi guru.

"Kalau etika guru tergantung kode etik organisasinya. Organisasi profesi guru kan banyak mereka punya kode etik masing-masing," kata Staf ahli Kemendikbud, Chaterina Muliana Girsang, kepada detikcom, Jumat (11/1/2019).

Dia juga menyatakan ada larangan untuk melakukan kegiatan politik praktis di sekolah. Dia menegaskan sekolah tak boleh jadi tempat kampanye.

"Yang pasti untuk berpolitik praktis di lingkungan sekolah itu dilarang sesuai UU pemilu, sekolah termasuk tempat yang dilarang untuk berkampanye," ucapnya.

MIK sebelumnya diamankan tim Polda Metro Jaya di Cilegon pada 6 Januari 2019. Dia diduga ikut menyebarkan hoax 7 kontainer surat suara tercoblos lewat akun Twitter meski tak bisa menjelaskan kebenaran informasi 7 kontainer surat suara tercoblos.

Tersangka juga disebut mengaku sebagai pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 02. MIK menyebarkan hoax surat suara tercoblos di Twitter dengan maksud memberi tahu tim pasangan capres-cawapres tersebut. Dia juga membuat sendiri narasi kalimat dan di-posting ke akun Twitternya.

"Dengan maksud memberi tahu kepada para tim ke paslon 02 tentang info tersebut. Ini menurut keterangan tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, Jumat (11/1/2019).

Meski demikian Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku tak kenal MIK. Meski MIK mengaku sebagai pendukung 02, Muzani menegaskan penyebar kabar bohong harus tetap ditindak.

"Gua kagak kenal, ini saja baru tahu hari ini ditangkap ada seorang guru pendukung 02. Saya nggak tahu. Apa betul? Wallahualam. Pokoknya warga negara, mau itu pendukung 01 atau 02, posisinya sama. Salah, tangkap. Jangan (pendukung) 02 ditangkap, 01 kagak. Jangan dong," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/1).

 

Sumber : detik.com