Ombudsman Temukan Potensi Maladministrasi Urus SPKT Polda Metro

By PUBinfo Redaksi 13 Apr 2018, 14:06:16 WIB | dibaca : 897 pembaca

Ombudsman Temukan Potensi Maladministrasi Urus SPKT Polda Metro

Foto: Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala (tengah) memberikan hasil investigasi potensi mal administrasi ke Polda Metro Jaya. (Wildan-detikcom)

Jakarta - Ombudsman RI melakukan investigasi dalam pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polsek dan Polres wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasilnya, Ombudsman menemukan potensi maladministrasi dalam pengurusan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK).

"Potensi maladministrasi yang kerap terjadi dalam SPKT ialah pemohon menanyakan apakah terdapat biaya terhadap pengurusan SKTLK, kemudian petugas tidak menegaskan gratis justru menjawab dengan perkataan "terserah, seikhlasnya," kata Anggota Ombudsman Adrianus Meliala di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/4/2018).

"Ketidakjelasan ini membuat masyarakat terpancing memberikan uang sebagai bentuk rasa terima kasih," sambungnya.

Adrianus mengatakan, SPKT pada tingkat Polres, Polsek, dan Polsubsektor tidak melengkapi tempat layanannya dengan standar layanan minimal seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1.

"Kami melihat dua hal apa yang kami temukan. Dari pelayanan, ada pelayanan yang rendah artinya masih banyak hal-hal yang disebutkan UU ternyata belum banyak terpenuhi seperti biaya, lama proses penyelesaian dan seterusnya seperti yang diminta UU 25 itu belum dilaksanakan," ujar Adrianus.

Investigasi ini dilakukan Ombudsman sejak April 2017 hingga April 2018. Namun, Adrianus tidak membeberkan berapa persentase polisi yang mengatakan "terserah dan seikhlasnya" itu.

Selain itu, uang yang diberikan warga juga berbeda-beda. "Ada yang memberi minimal Rp 10ribu sampai Rp 100 ribu. Kalau memberi Rp 5 ribu, petugas menolak," ujarnya.

Karena itu, Ombudsman meminta Polri segera melakukan pembenahan dan pengawasan dalam pelayanan SPKT. "Hal-hal itu semoga jadi harapan untuk Polri melakukan pembenahan," ucapnya.

Hasil investigasi itu hari ini diberikan ke Polda Metro Jaya yang diwakili Inspektur Pengawas Daerah Polda Metro Jaya (Irwasda) Kombes Komarul Zaman. Komarul mengatakan investigasi Ombudsman ini jadi peringatan bagi polisi untuk meningkatkan layanan.

"Ini menjadikan bahan untuk kami bahkan cambuk untuk kami segera membenah agar memberikan pelayanan baik secara maksimal. Apa-apa yang disampaikan ke kami akan kami laporkan ke pimpinan kami dan kami berikan ke jajaran kami untuk segera berbenah diri. Insyaallah dalam waktu segera mungkin bisa menjadi yang diharapkan masyarakat luas," kata Komarul.

Komarul juga menegaskan pelayanan SKTLK sama sekali tidak dipungut biaya atau gratis. Ia meminta masyarakat agar tidak memberi atau memancing petugas agar menerima uang.

"Kami berharap kepada teman-teman dan masyarakat luas artinya kalau bisa ya jangan tanda kutip memancing. Kita tak menerima kan manusia kadang-kadang ada khilafnya. Jelaskan pada masyarakat bahwa pelayanan SPKT itu tidak dikenakan biaya. Sebenarnya kalau yang memberi kena pasal nah yang menerima kena pasal," ujar Komarul dalam kesempatan yang sama.

 

Sumber : detik.com

View all comments

Write a comment

(Input Kode Di Samping Dengan Benar)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, RSS Feed dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Komentar Terakhir

  • PhillipasvaP

    [url=http://buyscialisrx.com/]cialis online[/url] cialis in turkije <a ...

    View Berita Pub
  • MichaelVaf

    wh0cd33796 [url=http://abilify.icu/]click[/url] ...

    View Berita Pub
  • MichaelVaf

    wh0cd33796 [url=http://neurontin.icu/]buy neurontin online[/url] ...

    View Berita Pub
  • ttaletsubi

    <a href="http://rabbitinahat.com">buy cialis online in usa</a> cialis ...

    View Berita Pub