Pemprov DKI Kejar Target Pajak Rp12,9 T

By PUBinfo Redaksi 12 Agu 2017, 13:51:22 WIB | dibaca : 442 pembaca

Pemprov DKI Kejar Target Pajak Rp12,9 T

Ilustrasi

PENERIMAAN pajak kendaraan bermotor (PKB) DKI Jakarta baru mencapai 60% dari target akhir tahun senilai Rp12,9 triliun. Untuk mencapai target itu, razia surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan tanda nomor kendaraan digelar kemarin.

“Ini nota kesepahaman berlaku lima tahun. Targetnya Rp12,9 triliun terpenuhi hingga akhir tahun,” kata Sekretaris Daerah Pemprov DKI Saefullah di Balai Kota, kemarin. Target itu terdiri atas PKB sebesar Rp7,9 triliun dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) sebesar Rp5 triliun

Razia di lima wilayah kota di Jakarta itu melibatkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, Bank DKI, dan Jasa Raharja.

“Kita berharap dengan kerja sama empat instansi ini pendapatan daerah melalui sektor PKB naik signifikan,” lanjut Saefullah.

Menurutnya, pemprov selama ini telah memberikan fasilitas pemutihan pajak yang akan berlaku sampai 31 Agustus. Setelah lewat batas waktu itu, pengendara akan ditindak tegas.

Dalam razia itu, pengendara diharuskan membayar pajak di tempat. Salah satunya Salman, 26, pengendara motor yang terkena razia di sekitar Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, karena masa berlaku STNK-nya berakhir pada 5 Juli.

“Baru berapa hari telatnya. Belum sempat kirim ini kan STNK atas nama istri saya di Surabaya,” kilah Salman kepada salah seorang petugas.

Lain lagi dengan Rudi, 32, yang beralasan bahwa masa tunggakan pajaknya masih terbilang wajar. Petugas pun tetap menilang motor milik Rudi. “Tapi saya nunggaknya kan baru, bulan Januari,” ujarnya.

Razia ini dinilai pengamat transportasi Univeristas Trisakti Yayat Supriyatna sudah tepat. Pemaksaan bayar pajak di tempat, ujarnya, menjadi terapi yang menumbuhkan kesadaran pemilik kendaraan, sekaligus upaya mengumpulkan pajak yang tertunggak.

“Tindakan memaksa diperbolehkan, dilindungi Undang-Undang Lalu Lintas. Untuk bangun kesadaran harus ada tindakan. Sekaligus peraihan pajak menjadi skenario lainnya. Itu sah saja,” kata Yayat kepada Media Indonesia.

Kerja sama antarempat instansi juga dirasa pas lantaran setiap instansi memiliki keterbatasan. “Bayar pajak itu urusan BPRD. Polisi tugasnya membantu untuk menegakkan aturan. Makanya mereka bekerja sama,” kata Yayat.

Tarif naik
BPRD juga berencana menaikkan tarif parkir dan BBN-KB. Rencana itu diawali dengan revisi Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan revisi Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.

Untuk pajak mobil baru seharga Rp100 juta, misalnya, pajaknya direncanakan naik dari 10% menjadi 20%.

Selama ini, pendapatan DKI dari pajak parkir mencapai Rp49 miliar-Rp50 miliar per bulan dan senilai Rp600 miliar per tahun. Dari BBN-KB, pajak mencapai Rp5 triliun per tahun.

“Kalau raihan pajak parkir sekitar Rp50 miliar per bulan, dengan naik 10% penambahannya bisa Rp25 miliar per bulan. Semakin cepat realisasi aturannya, makin banyak potensi raihan yang kita capai,” pungkas Kepala BPRD DKI Edi Sumantri. (J-4)

yanurisa@mediaindonesia.com

 

Sumber: mediaindonesia

View all comments

Write a comment

(Input Kode Di Samping Dengan Benar)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, RSS Feed dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Komentar Terakhir

  • EssayCorp

    The incipient organism place that is known for the BMW Stadium recorded a territory ...

    View Berita Pub
  • umroh sunnah

    terima kasih atas informasinya, dengan begini sy mudah sekali mengecek keberangkatan ...

    View Berita Pub
  • Jane Emerald

    memang agak mahal sih, tapi lumayan daripada tidak lewat jalan tol..luama banget... ...

    View Berita Pub
  • Jane Emerald

    benar itu Pak, semoga Allah selamatkan generasi muslim Indonesia ...

    View Berita Pub