SE Kapolri soal UU ITE, YLBHI Beri Catatan terkait Pengawasan

By PUBinfo Redaksi 23 Feb 2021, 10:41:16 WIB | dibaca : 56 pembaca

SE Kapolri soal UU ITE, YLBHI Beri Catatan terkait Pengawasan

Asfinawati (Foto: Ari Saputra)/detikNews

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran (SE) terkait penanganan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta agar ada pengawasan di lapangan terkait penerapan SE itu.

Ketua YLBHI, Asfinawati menilai SE mengenai UU ITE ini adalah hal yang baik. Namun SE Kapolri tidak menyelesaikan masalah UU ITE secara keseluruhan.

"Ini kan sebetulnya, gini, soal tidak langsung mengedepankan pidana itu kan hal yang baik ya, tetapi sebetulnya dari segi masalah yang ditimbulkan UU ITE tidak cukup pakai surat Kapolri gitu sebetulnya," kata Asfinawati saat dihubungi, Senin (22/2/2021).

Menurut Asfinawati, banyak pihak yang mendorong agar dilakukan revisi UU ITE. Dia kemudian menyinggung SE Kapolri soal hate speech yang tidak dilaksanakan sepenuhnya di lapangan.

"Makanya yang sebetulnya kan yang didorong oleh kami kan, oleh masyarakat sipil kan revisi. Artinya ada penghapusan-penghapusan pasal-pasal tertentu. Misalnya kita lihat kasus surat edaran tentang siar kebencian, hate speech, isinya sama persis, jadi mengedepankan mediasi gitu tidak langsung, tapi kan itu nggak jalan juga di lapangan," tuturnya.

"Karena itu terjadi pada beberapa surat edaran yang lain. Bahkan peraturan Kapolri pun begitu, misalnya penggunaan kekuatan juga akan tidak dilaksanakan, peraturan Kapolri tentang hak asasi manusia itu kan juga tidak dilaksanakan secara penuh. Bahkan kalau kita cek ke beberapa Polres, saya pernah cek juga ada satu Polda juga nggak tahu ada peraturan Kapolri itu. Ada-lah, masih di Jawa itu," ucap Asfinawati.

Asfinawati meminta agar ada pengawasan dalam pelaksanaan SE mengenai UU ITE itu. Dia menyebut harus ada komitmen politik dalam menerapkan SE Kapolri itu.

"Artinya perlu pengawasan, munculnya surat edaran itu ternyata nggak cukup. Dia harus ada pengawasan, harus ada evaluasi berkala terhadap penegakannya. Artinya harus ada komitmen politik. Tapi lagi-lagi memang ya begitulah seperti yang saya katakan tadi di awal, itu adalah sebagian dari masalah," kata dia.

Asfinawati kemudian memaparkan alasan SE Kapolri tidak cukup menjadi solusi untuk UU ITE. Dia menyebut pelaksanaan UU ITE bukan hanya sekedar penegakan hukum

"Tapi dia tidak cukup untuk menjadi solusi bagi masalah Undang-Undang ITE, pertama alasannya ya karena masalahnya itu di dalam Undang-Undang ITE bukan cuma sekedar penegakan hukum, masalah penegakan hukum banyak. Tapi juga ada masalah yang lain. Terus juga yang kedua ada beberapa surat edaran, kalau kita liat surat edaran polri yang lain misalnya tentang siar kebencian tu yang mirip-mirip dia itu nggak, meskipun isinya sama mengedepankan mediasi gitu-gitu ya, persis surat edarannya polri tentang siar kebencian juga begitu. Itu nggak terjadi kok tapi," kata dia.

Asfinawati kemudian menyoroti rencana revisi UU ITE. Dia menilai rencana revisi itu masih jauh untuk dilaksanakan. Dia juga menyinggung tim pengkaji UU ITE yang dibentuk oleh Menko Polhukam Mahfud Md.

"Bahkan menurut saya akhirnya semakin jelas bahwa niat merevisi itu makin jauh. Karena ada beberapa pernyataan sebelum membuat surat edaran ini kan ada pernyataan juga dari pejabat publik. Kan ada dua tim tu, ada tim yang kemudian bilangnya mau membuat panduan itu, kalau membuat panduan tafsir nggak revisi dong," kata dia.

"Sebetulnya kalau liat gejala-gejala Pak Jokowi untuk persoalan lain dia bisa bikin Perppu kok untuk hal lain. Banyak juga Pak Pokowi giniin Perppu. Jadi maksudnya gini, pada akhirnya niatan untuk merevisi itu kok semakin jauh keliatan dari terjadi gitu ya," katanya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mengeluarkan SE tentang penerapan UU ITE. SE ditandatangani langsung oleh Jenderal Listyo.

Surat edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. SE ditandatangani Jumat (19/2).

Isi surat edaran itu salah satunya meminta penyidik polisi mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. Listyo juga meminta penyidik memprioritaskan langkah damai dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran UU ITE.

"Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium), dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara," bunyi surat itu.

 

Sumber : detik.com