KKP - Kementerian Kelautan dan Perikanan

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Sejarah

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan. 

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. 

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)  sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. 

Kemudian berubah menjadi Kementrian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang  Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tersebut, pada November 2000 telah dilakukan penyempurnaan organisasi DKP. Pada akhir tahun 2000, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, dimana organisasi DKP yang baru menjadi :

a) Menteri Kelautan dan Perikanan;
b) Sekretaris Jenderal;
c) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
d) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
e) Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
f) Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran;
g) Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
h) Inspektorat Jenderal;
i) Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
j) Staf Ahli.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Preaturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, maka struktur organisasi KKP menjadi :

a) Menteri Kelautan dan Perikanan;
b) Sekretaris Jenderal;
c) Inspektorat Jenderal;
d) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
e) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
f) Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
g) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
h) Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
i) Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
j) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan;
k) Staf Ahli.

Tebentuknya Kementrian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya.

Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. 

Kedua, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mangarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan. 

Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang. Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstrasi seperti industri, pemukiman, konservasi dan lain sebagainya.

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pembangunan kelautan dan perikana yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan: Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Untuk itu perlu pelaksanaan konsep blue economy dalam pemanfaat dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumber daya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan blue economy tersebut diharapkan dapat menciptakan dayasaing yang lebih tinggi melalui inovasi dan efisiensi yang berkelanjutan, melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan, menciptakan berbagai industri baru di bidang kelautan dan perikanan,serta menciptakan lapangan kerja. Upaya pengembangan blue economy perlu pula diiringi upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan dan perikanan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta disertai upayauntuk mengelola wilayah laut nasional secara terintegrasi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara, (3) mendorong perluasan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan bakuuntuk industri pengolahan ikan, (8) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dan, (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Udang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah (1) melindungi, mengoservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, (2) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, (3) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan, dan, (4) meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan kelautan dan perikanan sejak tahun 2010 sampai tahun 2012, diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan periakan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikana. Untuk itu, KKP akan mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikana yang akan dimulai sejak tahun 2012, dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui industrialisasi, para pelaku usaha perikanan mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan produtivitas, nilai tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan teritegrasi dari hulu sampai ke hilir. Dengan demikian, indusrialisasi perikana diharapkan mampu mengokohkan struktur usaha perikana nasional, yang membawa multiplier effect sebagai prime mover prekonomian nasional.

Diasmping itu, KKP mulai tahun 2012 akan melaksanakan beberapa kebijakan baru yakni Program Peningkatan Kehidupan Nelayan yang merupakan dari Masterplan Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan pengembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di 3 Koridor Ekonomi yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 yang telahditetapkan sebelumnya dilakukan penyesuaian dan ditetapkan sebagai berikut :

VISI

Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah pembangunan kelautan dan perikanan yang Berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah :

(1) Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
(2)
Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
(3)
Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

TUJUAN
Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1) Meningkatkan Produksi dan Produksivitas Usaha Kelautan dan Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :

Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;
Meningkatkan kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan;
Meningkatkan pendapatan.

2) Berkembangnya Diversifikasi dan Pangsa Pasar Produk Hasil Kelautan dan Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :

Meningkatkan ketersediaan hasil kelautan dan perikanan;
Meningkatkan branding produk perikanan dan market share di pasar luar negeri;
Meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar.

3) Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :

Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan;
Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil;
Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparatur pengawas Kementrian Kelautan dan Perikanan.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah :

1) Meningkatnya peranan sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan.
2)
Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan garam rakyat.
3)
Meningkatnya pendapatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya Nilai Tukar Nelayan/Pembudidayaan Ikan.
4)
Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya konsumsi ikan per kapita.
5)
Meningkatnya branding produk perikanan dan produk perikanan dan market share di pasar luar negeri. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan.
6)
Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra.
7)
Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah tugas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan.
8)
Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil. Indikator nKinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar yang dikelola.
9)
Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparatur pengawas Kementrian Kelautan dan Perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran trategis ini adalah persentase wilayah perairan bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak SDKP.

 

Sumber: kkp.go.id

Layanan Publik - Instansi