Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Sejarah

Provinsi Sulawesi Utara mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang sebelum daerah yang berada dipaling ujung utara Nusantara ini menjadi Provinsi Daerah Tingkat I. Sejarah Pemerintahan Daerah Sulawesi Utara, seperti halnya sejarah provinsi-provinsi lainnya di Pulau Sulawesi, beberapa kali mengalami perubahan administrasi pemerintahan. Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, Daerah ini berstatus Keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Seiring dengan perkembangan pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 5 tahun 1960 Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua bagian yaitu Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara-Tengah. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara-Tengah, maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/m tahun 1960 tanggal 23 Maret 1960 ditunjuklah Mr. A.A. Baramuli sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.

Sembilan bulan kemudian Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara ditata kembali statusnya menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 /Prp/Tahun 1960. Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulutteng meliputi : Kotapraja Manado, Kotapraja Gorontalo, dan delapan Daerah Tingkat II masing-masing : Sangihe Talaud, Bolaang Mongondow, Minahasa, Gorontalo, Buol Toli-Toli, Donggala, Poso, dan Luwuk/Banggai. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 ini, maka dimulailah penyelenggaraan pemerintahan daerah-daerah otonomi Tingkat I Sulawesi, dimana Wilayah Sulawesi Utara merupakan bagian dari Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.

Selengkapnya...

Visi & Misi

VISI 2010-2015: "Sulawesi Utara Yang Berbudaya, Berdaya Saing Dan Sejahtera".

Untuk mewujudkan visi masyarakat Sulawesi Utara masa depan dalam menghadapi era globalisasi dan tuntutan demokrasi telah ditetapkan MISI sebagai berikut :

  • Mengembangkan suasana kondusif dalam mempraktekkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari.
  • Menerapkan clean government dan good government yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
  • Mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib dan disiplin.
  • Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi dan kepastian hokum, dan hak azazi manusia.
  • Memberdayakan dan meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak.
  • Mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing tinggi.
  • Mewujudkan masyarakat yang sehat dengan harapan hidup yang panjang.
  • Mengelola secara optimal sumberdaya alam Sulut secara berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.
  • Memberdayakan ekonomi lokal dan regional berbasis kerakyatan.
  • Meningkatkan peran pelaku bisnis dalam kegiaan ekonomi lokal, regional, dan global.
  • Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan menjamin kebebasan pers yang bertanggungjawab.
  • Meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan.
  • Menurunkan pengangguran, kemiskinan dan mengurangi masalah-masalah sosial.

PROGRAM STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Pembangunan Sulawesi Utara ke depan diarahkan pada pengembangan

  • Revitalisasi Pertanian dan Perkebunan.
  • Revitalisasi Perikanan
  • Revitalisasi Pariwisata
  • Revitalisasi Pendidikan
  • Perdagangan Internasional (Posisi Strategis Sulawesi Utara)

 

Sumber: sulutprov.go.id


Layanan Publik - Instansi