Pengadilan Militer I-04 Palembang

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

*** INFORMASI DILMIL I-04 PALEMBANG ***

Pengumuman : Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
Pengumuman : Keterbukaan Informasi Di Pengadilan
Pengumuman : Larangan Memberikan Parsel Kepada Pejabat MA dan Kepala Pengadilan
Pengumuman : Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
Pengumuman : Penipuan Yang Mengatasnamakan Sekretaris MA
Pengumuman : Larangan Pengumuman BBM Bersubsidi Bagi Kendaraan Dinas dan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik

Sejarah Pengadilan Militer I-04 Palembang

Peradilan Militer di Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan UU No. 7 tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan pengadilan Tentara di samping Pegadilan biasa. Kemudian terbit UU No.8 Tahun 1946 tentang. peraturan hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagai pengadilan yang khusus berlaku bagi militer.

Pada tahun 1948 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Sejak berlakunya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950, terjadi perubahan undang-undang tentang susunan dan kekuasaan kehakiman, dengan disyahkannya Undang-Undang Darurat No. 16 tahun 1950 menjadi Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan.

Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya menjadi Ketua Pengadilan Tentara, dan berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 1950 Jaksa Tentara dirangkap oleh Jaksa Sipil yang karena jabatannya bertugas sebagai pengusut, penuntut dan penyerah perkara.
         
Dalam keadaan yang tidak kondusif seiring dengan perkembangan politik pemerintahan lahirlah Undang-Undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonmesia. Undang-undang ini merubah sistem dan hukum acara peradilan Militer yaitu antara lain dalam pasal 35 tersebut menyatakan angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komandan  mempunyai hak menyerahkan perkara.

Sebagai Implementasi pasal 35 Undang-Undang No.29 tahun 1954 lahirlah Undang-Undang No. 1 / Drt / 1958 tentang Hukum Acara Pidana Tentara.   Dalam Undang-undang tersebut membatasi Jaksa dan Hakim umum di dalam penyelesaian perkara.  Kemudian diadakan perobahan disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, terakhir perobahan dengan Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Visi:
 
Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang yang agung.
      
Misi:

  1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang.
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer I-04 Palembang.
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

 

Sumber: dilmil.palembang.go.id