Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Sejarah

PERADILAN MILITER BELANDA DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PERANG DUNIA II

A. KRIJGSRAAD dan HOOG MILITAIR GERECHTSHOF

Sebelum Perang Dunia II, Peradilan Militer Belanda di tanah air dikenal dengan nama " Krijgsraad " dan " Hoog Militair Gerechtshof ". (Bepalingen Betreffende de Rechtsmacht van de Militaire Recher in Nederlands Indie, S. 1934 No. 173 dan De Provisionele Instructie voor het Hoog Militair Gerechtshof van Nedelands Indie, S. 1992 No. 163).

Peradilan ini ruang lingkupnya meliputi perbuatan pidana militer, anggota-anggotanya terdiri dari Angkatan Darat Belanda di Indonesia (Hindia belanda) yaitu KNIL dan anggota-anggota Angkatan Laut Belanda. Perlu diterangkan bahwa Angkatan Laut ini merupakan bagian integral dari AL Kerajaan Belanda (Koninklijke Marine = KM) sedangkan KNIL merupakan suatu organisasi sendiri, dalam arti terlepas dari Tentara Kerajaan Belanda (Koninklijke Leger = KL)

Dalam pasal 31 Indische Staats Regeling (Undang-undang ketatanegaraan di Hindia Belanda) disebut tentang " ada hubungan tentang ketata-usahaan antara Angkatan Laut Belanda di Indonesia dengan Departemen van Marine " negeri Belanda.

Atas perbedaan-perbedaan itu maka anggota-anggota Angkatan Darat Hindia Belanda (KNIL) diperiksa dan diadili oleh " Krijgsraad " (untuk tingkat pertama) dan " Hoog Militair Gerechtshof " (untuk tingkat banding), sedangkan anggota-anggota Angkatan Laut Belanda di Hindia Belanda (termasuk dalam KM) perkaranya diperiksa dan diadili oleh " Zee Krijgsraad " dan " Hoog Militair Gerechtshof ".

Krijgsraad terdapat di kota-kota Cimahi, Padang, Ujung Pandang dengan daerah hukum masing-masing yaitu untuk :

- Cimahi, meliputi Jawa, madura, Sumatra Selatan (Palembang, Bangka, Belitung, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung), Kalimantan, Bali, dan Lombok.
- Padang, meliputi Sumatra Barat, Tapanuli, Aceh dan Sumatra Timur.
- Ujungpandang, meliputi Sulawesi, Manado, Maluku dan Timor.

Krijgsraad bersidang untuk mengadili tiap perkara apabila ada panggilan sidang oleh Komandan Militer.

Susunan sidang Krijgsraad ialah seorang ketua (orang sipil-ahli hukum) dengan 4 (empat) orang anggota militer pangkat opsir dan diangkat untuk jabatan itu oleh Komandan Garnizun. jabatan " Auditeur Militer (Oditur) " dirangkap oleh seorang bukan militer (=sipil) yang diangkat oleh Gubernur Jendral.

" Krijgsraad " memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama terhadap semua anggota militer dan orang-orang sipil yang bekerja di lingkungan kemiliteran, kecuali mereka yang pada instansi perama harus dihadapkan kepada " Hoog Militair Gerchtshof ".

Sedangkan badan pengadilan yang akhir ini (" Hoog Militair Gerchtshof ") merupakan pengadilan militer instansi kedua dan tertinggi di Hindia Belanda serta bertempat kedudukan di Jakarta.

" Hoog Militair Gerchtshof " (HMG) bila bersidang terdiri dari 5 (lima) orang (sidang Hakim Majelis) yaitu 2 (dua) orang yang ahli hukum (seorang akan bertindak sebagai Ketua) dan 3 (tiga) orang Opsir Tinggi/Menengah (2 dari Angkatan Darat (KNIL) dan 1 dari Angkatan Laut Belanda (KM) baik yang masih dinas aktif atau pun sudah pensiun). Seorang " Advocaat Fiscaal Generaal " pada " Hoog Militair Gerchtshof " bertindak sebagai " Penuntut Umum ". Ia diangkat oleh Gubernur Jendral, wakilnya disebut " Advocaat Fiscaal ". Pada HMG ada seorang " Panitera ".

" Hoog Militair Gerchtshof " (HMG), pada tingkat pertama mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang berpangkat lebih tinggi dari Kapten. Pada tingkat ke dua, HMG mengadili perkara banding yang diajukan terhadap putusan " Krijgsraad ".

B. ZEE KRIJGSRAAD

Badan ini mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh anggota Angkatan Laut Belanda (Koninklijke Marine) yang berada di luar negeri Belanda. Anggota-anggota badan tersebut terdiri daripada opsir-opsir AL Belanda dan biasanya bersidang di atas geladak kapal perang.

Di Hindia Belanda pada waktu itu, badan pengadilan bersangkutan dipanggil bersidang oleh Komandan (tertinggi) Angkatan Laut Belanda. Seorang opsir tata usaha dari Angkatan Laut ditunjuk sebagai penuntutan umum di daerah Hindia belanda dulu.

" Hoog Militair Gerchtshof ", merupakan Badan Pengadilan Banding bagi " Zee Krijgsraad ". HMG juga mengadili pada tingkat pertama perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh opsir AL Belanda berpangkat lebih tinggi dari Letnan Laut Kelas 1.

Pada zaman setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ketentuan mengenai pernyataan dalam keadaan bahaya bekas daerah Hindia Belanda dari tanggal 10 mei 1940, tetap dinyatakan berlaku oleh pemerintah pendudukan Belanda terhadap daerah-daerah yang dikuasainya.

Dengan demikian, penguasa Belanda di Jawa - Madura maupun di luar daerah bersangkutan mengadakan " Temraire Krijgsraad ", yaitu Mahkamah Militer Sementara yang diberi wewenang pula mengadili tindak pidana yang oleh orang-orang bukan militer serta bukan digolongkan dalam bangsa Indonesia, apabila ancaman hukumannya ialah lebih dari 15 (lima belas) tahun, sedang pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang. Oditurnya ialah biasanya dari Jaksa " Landgerecht ". Dapat dikemukakan bahwa Mahkamah Militer Sementara (Belanda) itu bersidang dengan Majelis Hakim, sedangkan Pengadilan Negerinya melakukan sidang dengan sistem " Hakim Tungga ".

Selengkapnya...

 

Sumber: dilmil-banjarmasin.go.id