Pengadilan Militer II-10 Semarang

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Sejarah

A. MASA PEMBENTUKAN

Pada awal pembentukannya, Pengadilan Militer yang saat itu disebut dengan Mahkamah Militer merupakan salah satu organisasi dalam susunan organisasi Badan Pembinaan Hukum ABRI (Babinkum ABRI) yang tergabung dalam Badan Kemahkamahan Militer yang disingkat Bamahmil, sesuai dengan Keputusan Pangab Nomor KEP/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 lampiran "K" pasal 4 huruf f nomor 1. Dalam Keputusan yang sama pasal 22 disebutkan bahwa Bamahmil adalah sebutan Kelompok Badan Yustisi yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di lingkungan ABRI sebagai bagian dari Peradilan Negara, yang terdiri dari :

  1. Mahkamah Militer Agung, disingkat Mahmilgung
  2. Mahkamah Militer Tinggi, disingkat Mahmilti
  3. Mahkamah Miiter, disingkat Mahmil
  4. Mahkamah Militer Luar Biasa, disingkat Mahmilub

Pada sub lampiran VI dari lampiran "K" pasal 2 dan pasal 4 Keputusan Pangab tersebut dapat dijelaskan secara singkat bahwa Mahkamah Militer adalah suatu Badan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yang secara organisatoris, administratif dan keuangan berkedudukan di lingkungan Mabes ABRI, dalam hal ini Babinkum ABRI, dan secara tehnis yudisiil di bawah pengawasan Mahmilti.

Mahmil memiliki fungsi utama memeriksa dan memutus dalam Peradilan tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran serta mengatur dan meneruskan permohonan banding, grasi, kasasi serta peninjauan kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor KEP/109/VII/1985 tanggal 17 Juli 1985 pada lampiran II nomor 12 disebutkan bahwa Mahkamah Militer yang berkedudukan di Semarang disebut dengan MAHKAMAH MILITER II-10 SEMARANG disingkat MAHMIL II-10 SEMARANG. Mahmil II-10 Semarang ini merupakan Pengadilan dengan tipe A yang memilki daerah hukum meliputi daerah bekas Karesidenan Semarang, Madura, Malang dan Besuki. Wilayah bekas Karesidenan Semarang sendiri meliputi Semarang, Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan sub lampiran VI dari lampiran "K" Keputusan Pangab tersebut di atas, Struktur Organisasi Mahmil II-10 Semarang disusun meliputi 4 (empat) unsur, yaitu :

  1. Unsur Pimpinan, terdiri dari seorang Kepala Mahmil II-10 Semarang (Kamahmil) dan Wakil Kepala (Waka Mahmil)
  2. Unsur Pembantu Pimpinan, dipimpin oleh Seorang Kepala Kepaniteraan (Katera)
  3. Unsur Pelayanan, dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam (Kataud)
  4. Unsur Pelaksana, terdiri dari Majelis Hakim dan Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil)

Selengkapnya...

Visi dan Misi

Sesuai dengan yang diamanatkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan pasal 40 UU Nomor 31 tahun 1997, bahwa Pengadilan Militer II-10 Semarang mencanangkan Visi dan Misi:

Visi

Terwujudnya Pengadilan Militer II-10 Semarang Agung

Selanjutnya untuk dapat mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditetapkan Misi sebagai berikut:

Misi

  1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer II-10 Semarang.
  2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepadai Pencari Keadilan.
  3. Meningkatkan Kualitas Personil di Lingkungan Pengadilan Militer II-10 Semarang.
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer II-10 Semarang.

 

Sumber: dilmil-semarang.go.id


Layanan Publik - Instansi