Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor Jawa Barat

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Sejarah Singkat

Pada masa pendudukan Inggris dengan gubernur jendralnya Thomas Rafless cukup berjasa dalam mengembangkan kota Bogor, dimana Istana Bogor direnovasi dan sebagian tanahnya dijadikan Kebun Raya (botanikal garden) , beliau juga mempekerjakan seorang planner yang bernama Carsens yang menata Bogor sebagai Tempat Peristirahatan (Buitenzoorg), pada masa setelah kemerdekaan, pemerintahan di Kota Bogor namanya berubah menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.16 Th.1950. selanjutnya pada Th.1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor , sesuai dengan Undang-undang No. 1 Th. 1957, kemudian dengan Undang-undang No. 18 Th. 1965. dan Undang-undang No. 5 Th. 1974 berubah kembali menjadi Kotamadya Daerah Tingkat ll Bogor . dan diberlakukan nya Undang-undang No. 22 Th 1999 , Kotamadya Tingkat ll Bogor dirubah menjadi Kota Bogor.

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , pada tahun 1945-1949 Termasuk Pada bagian kementerian dengan istilah Jawatan Angkutan yang mempunyai tugas melakukan pembinaan angkutan darat dan angkutan sungai kemudian berubah menjadi Angkutan Lalu Lintas Jalan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Th 1990 tentang penyerahan sebagaian urusan-urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Tingkat ll serta keputusan Menteri Dalam Negri No. 61 Th. 1993 Tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Jalan Daerah Tingkat ll , maka dengan terbitnya Peraturan Daerah Kotamadya Bogor No. 7 Th. 1996 terbentuklah Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kotamadya Bogor . Dan selanjutnya telah beberapa kali terjadi perubahan nomenklatur yaitu ;

  1. Dinas Lalu Lintas Jalan (yang merupakan gabungan antara DLLAJ dan Dinas Binamarga) , berdasarkan perda No. 13 Th. 2004 tentang Organisasi Perangkat
  2. Daerah,
  3. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Bogor ,  Berdasarkan Perda No. 13 Th. 2008 tentang struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor,
  4. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  Kota Bogor sampai saat ini, berdasarkan perda No. 03 Th. 2010 Tentang Organisasi perangkat Daerah.

Dasar Penyelenggaraan

  1. UU No. 8 Th. 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  2. UU No. 38 Th. 2004 tentang jalan;
  3. UU No. 22 Th. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  4. PERDA Kota Bogor No. 12 Th. 2007 tentang Penyidik pegawai Negeri Sipil;
  5. PERDA Kota Bogor No. 7 Th. 2009 tentang R.P.J.P.D Kota Bogor Tahun 2005-2025;
  6. PERDA Kota Bogor No. 3 Th. 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor;
  7. PERDA Kota Bogor No. 5 Th. 2010 tentang R.P.J.M.D Kota Bogor Tahun 2010-2014;
  8. PERDA Kota Bogor No. 8 Th. 2011 tentang R.T.R.W Kota Bogor 2011-2013;
  9. PERDA Kota Bogor No. 4 Th. 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
  10. PERDA Kota Bogor No. 5 Th. 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  11. PERDA Kota Bogor No. 6 Th. 2012 tentang Retribusi Perizinan;
  12. PERDA Kota Bogor No. 3 Th. 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Visi dan Misi 2015 - 2019

Pembenahan transportasi telah menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kota Bogor (dari 4 prioritas diluar Kebersihan, Penanganan Pedagang Kaki Lima dan Kemiskinan). Sistem transportasi yang dikembangkan harus mampu menjawab masalah peningkatan mobilitas penduduk, baik di dalam kota maupun dari dan ke luar kota sebagai konsekuensi Kota Bogor menjadi bagian kawasan aglomerasi perkotaan Jabodetabek.

Pemerintah Kota Bogor mengedepankan prinsip pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan (sustainable urban transport), yakni membalik arah kecenderungan orang menggunakan kendaraan pribadi menjadi pengguna angkutan umum dan hal tersebut mengandung konsekuensi dalam implementasi kebijakan yakni dengan mengembangkan angkutan umum massal, pejalan kaki dan pesepeda yang terintegrasi.

1


Berdasarkan hal tersebut diatas,  maka Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor menetapkan

VISI :

“Terwujudnya Sistem Transportasi Kota Bogor yang Berkelanjutan, Berkualitas,dan Berwawasan Lingkungan”

dengan maksud:

1. Sistem Transportasi

Satu kesatuan komponen yang terdiri dari prasarana (jalan, terminal dan stasiun KA), sarana (kendaraan) dan sistem pengoperasian untuk mendukung kelancaran mobilitas antar tata guna lahan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi.

2. Berkelanjutan

Transportasi berkelanjutan (sustainable transportation) merupakan konsep yang mengkaitkan antara tiga (3) parameter yang saling berhubungan, secara konprehensif dan saling ketergantungan, yaitu Lingkungan, Sosial Masyarakat dan Ekonomi.

Berkelanjutan dalam penyelenggaraan transportasi, dengan ide dan prinsip;

  • Access (jangkauan) Kota dirancang untuk manusia bukan untuk mobil. Sehingga kota bagi orang yang tidak memiliki kendaraan akan merasa kenyamanan yang sama dengan yang memiliki kendaraan.
  • Equity (keberadilan) Prioritas utama harus diberikan kepada angkutan umum, berjalan-kaki dan bersepeda yang merupakan alat transportasi yang dapat dijangkau oleh semua orang dan memiliki dampak negatif yang sedikit.
  • Pencegahan Polusi
  • Kesehatan dan Keselamatan
  • Partisipasi masyarakat dan transparansi. Sangatlah penting untuk memberi dukungan dan informasi secara cukup dan tepat kepada masyarakat tentang pilihan moda transportasi.
  • Perencanaan yang terintegrasi
  • Manfaat ekonomi dan biaya yang rendah

3. Pelayanan Berkualitas

Penyelenggaraan transportasi yang aman (dari resiko kriminalitas), selamat (dari resiko kecelakaan), nyaman (tertib, teratur dan rasa nyaman) dan handal (efisien/cepat, murah; aksesibel/mudah dijangkau & dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; adanya integrasi antar moda/fasilitas, terjadual dengan system ticketing) bagi penggunanya.

4. Berwawasan Lingkungan

Kebijakan strategis penyelenggaraan transportasi berdasarkan tujuan untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui konsep;

  • Avoid (menghindari atau mengurangi kebutuhan perjalanan)
  • Shift (beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan)
  • Improve (meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar kendaraan dan teknologi kendaraan)

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, ditempuh kebijakan pengembangan pola keterpaduan antar intermoda angkutan, dengan arah pengembangan sistem transportasi:

  1. Penyediaan Infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas antar kawasan pengembangan kota
  2. Meningkatkan mobilitas lalu lintas
  3. Meningkatkan pelayanan angkutan umum dalam kota maupun regional Jabodetabek
  4. Penyediaan feeder yg memadai dari dan ke simpul transportasi
  5. Meningkatkan ketertiban dan keselamatan  transportasi
  6. Meningkatkan mutu lingkungan hidup yang berkaitan dengan transportasi

Sebagai penjabaran dari visi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor dirumuskan MISI  Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor sebagai berikut:

1. Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi;
Kebutuhan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi yang menjangkau keseluruhan wilayah Kota Bogor, melalui  upaya mengembangkan dan mengoptimalkan penggunaan ruang kegiatan (mobilitas lalu lintas) yang dilakukan dengan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan peningkatan/pembangunan prasarana (infrastruktur) transportasi.

2. MeningkatkanKualitas Pelayanan Angkutan Umum
Meningkatkan pelayanan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, andal, aksesibilitas, tarif terjangkau, dan sarana yang memadai, baik angkutan dalam trayek ( angkutan massal “Trans Pakuan” dan Feeder “Angkutan Kota”) dan angkutan tidak dalam trayek (angkutan pariwisata, angkutan sekolah, taxi)

3. Meningkatkan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi
Penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan LLAJ, terjaminnya kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, pembinaan dan  pengawasan operasional.

4. Meningkatkan Kompetensi SDM Transportasi
Dengan kondisi masih rendahnya disiplin pemakai jalan dan para pemangku kepentingan bidang transportasi, penting dilakukan peningkatan kapasitas manusia sebagai pemakai jalan dan para pemangku kepentingan bidang transportasi, melalui Diklat maupun sosialisasi.

5. Mengembangkan Transportasi Yang Ramah Lingkungan
Pembangunan, pemeliharaan dan pengoperasian sarana dan prasarana transportasi melalui penerapan teknologi dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan.

Tugas Pokok Dinas

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010,  Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor mempunyai TUGAS POKOK;  melaksanakan sebagian urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas LLAJ Kota Bogor, Dinas menyelenggarakan FUNGSI:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  3. Pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  4. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana Dinas;
  5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas LLAJ Kota Bogor sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor yang menangani Urusan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga telah dilengkapi dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang memudahkan operasionalisasi pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan didalamnya mengatur KEWENANGAN Pemerintah Kota Bogor dalam penyelenggaraan LLAJ, yaitu:

  1. Penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota (RIJLLAJ-K)
  2. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota.
  3. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan LLAJ.
  4. Persetujuan dan pemberian izin pelaksanaan pekerjaan jalan pada ruang milik jalan yang dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas.
  5. Penetapan Lokasi – Pengesahan Rancang Bangun – Persetujuan Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe C
  6. Persetujuan penyelenggaraan pool kendaraan.
  7. Penetapan lokasi – pembangunan fasilitas parkir dan penyelenggaraan perparkiran
  8. Penyelenggaraan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji di Kota Bogor
  9. Penetapan wilayah pelayanan - operasional, dan pelaksanaan pendaftaran kendaraan tidak bermotor.
  10. Penetapan persyaratan – tatacara pemasangan reklame dan pemberian rekomendasi pemasangan reklame pada kendaraan angkutan umum.
  11. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota
  12. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kota atau kajian teknis lalu lintas
  13. Penetapan dan penyelenggaraan manajemen kebutuhan lalu lintas
  14. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas di jalan kota;
  15. Operasional pemindahan dan penguncian roda kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang
  16. Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya di dalam wilayah kota.
  17. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya di dalam kota.
  18. Pemberian Izin Penyelengaraan Angkutan Penumpang Dalam Trayek (Angkutan Kota) dan  Izin Penyelengaraan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek (angkutan taksi, angkutan dengan tujuan tertentu/sewa, angkutan untuk tujuan keperluan pariwisata/ atau di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek, angkutan di kawasan tertentu pada jalan lokal dan jalan lingkungan, dan angkutan khusus; antar jemput anak sekolah dan karyawan)  yang wilayah pelayanannya di dalam kota.
  19. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota
  20. Penentuan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan kota.
  21. Penetapan persyaratan dan identitas kendaraan umum.
  22. Pemberian izin insidentil kepada kendaraan umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan untuk digunakan menyimpang dari izin yang dimiliki
  23. Pelaksanaan peremajaan dan penghapusan kendaraan umum
  24. Penetapan, pengaturan dan pengendalian tempat-tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan bongkar dan muat barang
  25. Membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota
  26. Pembentukan, penetapan dan memfasilitasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  27. Pemeriksaan kendaraan di terminal dan di jalan sesuai kewenangannya dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
  28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran;
  29. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan (ketentuan pengujian berkala);
  30. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang;
  31. Perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;

 

Sumber : dllaj.kotabogor.go.id