Pengadilan Militer III-19 Jayapura

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Sejarah

Peralihan kekuasaan kehakiman secara organisasi, administrasi dan financial dari lembaga eksekutif ke Mahkamah Agung RI berdampak adanya restrukturisasi struktur organisasi yang ada di Mahkamah Agung RI. Restrukturisasi yang terjadi di Mahkamah Agung RI setelah berlangsungnya peradilan satu atap di Mahkamah Agung RI berkonsekewensi logis adanya pengembangan organisasi yang ada di Mahkamah Agung RI. Gambaran umum sebelum berlakunya peradilan satu atap Mahkamah Agung RI hanya melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi dan financial untuk Mahkamah Agung RI, namun setelah adanya Peradilan satu atap di Mahkamah Agung RI, beban kerja yang harus ditanggung meliputi pembinaan organisasi, administrasi dan financial dari pengadilan tingkat pertama, banding maupun kasasi pada 4 (empat) lingkungan peradilan (Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara), dengan jumlah kurang lebih 750 Pengadilan (tingkat pertama s.d tingkat banding).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara merupakan unit organisasi baru pada Mahkamah Agung, adalah unit eselon I yang mempunyai tugas antara lain merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan dan standarisasi teknis dibidang administrasi, keuangan dan organisasi ketatalaksanaan bagi tenaga teknis peradilan militer dan tata tusaha negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK.07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tersebut, struktur organisasi/unit kerja yang menangani teknis administrasi perkara pidana Militer dan perkara Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung berada di 2 unit kerja yaitu, untuk perkara pidana militer berada dibawah Direktorat Pidana yang di bawahnya terdapat Sub Direktorat Kasasi & PK Pidana Militer, yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi Direktorat Pidana Militer tersendiri. Sedangkan untuk unit kerja yang menangani perkara Tata Usaha Negara telah terbentuk Direktorat Tata Usaha Negara tersendiri.

Tupoksi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha sebagaimana diuraikan diatas yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan dan standarisasi teknis dibidang administrasi, keuangan dan organisasi ketatalaksanaan bagi tenaga teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, tidak ada salahnya jika kita mengetahui juga sedikit perkembangan dan perjalanan terbentuknya Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Selengkapnya...

VISI

“Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Pengadilan Militer III-19 Jayapura”

MISI

  1. Menjaga kemandirian badan peradilan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transpalasi peradilan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura

PROGRAM 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN

  1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di Pengadilan Militer III-19 Jayapura mengenai penguasaan IT.
  2. Percepatan penyelesaian perkara termasuk tunggakan perkara di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
  3. Memberikan pelayanan yang optimal kepada para pencari keadilan.
  4. Pemberantasan makelar kasus di Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebagai program tindak lanjut dari pemerintah mengenai pemberantasan makelar kasus.
  5. Mengedepankan kualitas dan kuantitas SDM pimpinan dan seluruh staf di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
  6. Memberikan  pelayanan informasi kepada para pencari keadilan baik secara langsung maupun melalui website.

 

Sumber: dilmil-jayapura.go.id