Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang Jawa Tengah

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Profil BPPT

BPPT adalah sebuah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang diberikan kewenangan oleh Walikota dalam melakukan pelayanan yang terkait dengan masalah perijinan dalam bentuk pelayanan satu pintu. Lembaga ini merupakan ujung tombak Pelayanan Perijinan, dimana Pemohon tidak perlu mendatangi berbagai instansi untuk mendapatkan ijin.

A. LATAR BELAKANG

Implementasi kebijakan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah , memiliki implikasi yang sangat luas, terutama dalam hal kesiapan daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya secara lebih mandiri.

Sebagai konsekuensi kebijakan tersebut adalah daerah dituntut untuk mengganti dan memanfaatkan segala potensi sumberdaya ekonomi yang dimilikinya secara optimal dalam rangka kmenjamin keberlangsungan pembangunan di daerah  , baik potensi sumber daya alam , sumber daya manusia maupun potensi ekonomi lainya

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu  Kota Semarang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) merupakanlembaga dalam rangka menunjang dan mendukung sumber keuangan dan perekonomian daerah, namun dalam realitanya kedua komponen strategis tersebut belum di keloola secara tepat, sehingga belum mampu memberikan kontribusi secara signifikan bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Komponen lain yang juga penting untuk di cermati dalam proses pembangunan daerah adalah investasi atau penanaman modal. Dalam implementasi otonomi daerah , komponen investasi harus dilihat sebagai sumber daya ekonomi  yang memilik nilai strategis , terutama dalam rangka penyediaan lapangan kerja. Dengan keterbatasan pembiayaan Pemerintah Daerah , maka regulasi dalam rangka ivestasi dapat digunakan sebagai pendorong minat investor dan bukan untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) . Salah satu faktor penting yang dapat dijadikan dasar argumentasi untuk menjelaskan kondisi ini adalah bahwa selama ini belum adanya lembaga atau institusi yang secara fokus mengkoordinasikan atau memanage komponen  – komponen strategis tersebut.

Sebagai institusi Perangkat Daerah yang baru dengan kewenangan yang dapat di katakan belum establish, maka masih terlalu banyak persoalan yang harus di tata dan dipersiapkan agar dapat mencapai kinerja optimal, Oleh karena itu pula perencanaan secara makro dan teknis yang berkaitan dengan program-program dan kegiatan instansi sangat di perlukan sebagai acuan dan landasan dalam menentukan langkah langkah operasionala instansi. Dan atas pertimbangan tersebut maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang , sebagai bagian dari Satuan Kerja Pemerintah Kota Semarang menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat program program strategis yang menyangkut core business Bdan Pelayanan Perijinan Terpadu . Selain itu Rencana Kerja juga menjadi tolok dalam pencapaian tujuan organisasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang di sususn dengam maksud agar pelaksanaan program program dan kegiatan organisasi dapat lebih terarah guna pencapaian kinerja yang lebih baik.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang antara lain :

  1. Memberikan Pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan denagn pemberdayaan BUMD dan potensi daerah , promosi dan kerjasama investasi , teknologi informasi , pengawasan perijinan dan kerjasama investasi serta pelayanan perijinan pembangunan /perekonomian /kesra dan lingkungan.
  2. Memberikan dasar penyusunan program dan kegiatan operasional , khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan BUMD dan potensi daerah , promosi dan kerjasama investasi , teknologi informasi , pengawasan perijinan dan kerjasama investasi serta pelayanan perijinan pembangunan / perekonomian / kesra dan lingkungan .
  3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang selama setahun.
  4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.

Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya kecepatan , ketepatan dalam pelayanan perijinan dan iklim yang kondusif bagi investasi di Kota Semarang”

Misi :

  1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan perijinan pembangunan , perekonomian , kesra dan lingkungan.
  2. Merumuskan kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan penunjang lainya guna kelancaran pelayanan perijinan pembangunan , perekonomian , kesra dan lingkungan.
  3. Merumuskan kebijakan di bidang pengawasan dalam rangka penanaman modal , pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, kerjasama investasi dan pelayanan perijinan.
  4. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) lainnya dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan perijinan serta pengawasan perijinan dan kerjasama investasi.

Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, unit organisasi ini mempunyai tugas pokok merencanakan,  memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, antara lain mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan teknis administratif di bidang ; investasi , promosi , kerjasama investasi , pemberdayaan BUMD serta pelayanan perijinan terpadu;
  2. Pelaksanaan koordinasi pelayanan perijinan dan non perijinan terpadu;
  3. Pelaksanaan pengawasan penanaman modal , kerjasama investasi dan pengawasan pelaksanaan perijinan ;
  4. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan data base dan sistem informasi teknologi investasi dan sistem informasi teknologi pelayanan perijinan terpadu;
  5. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas / instansi terkait dalam rangka penanaman modal . pemberdayaan BUMD;
  6. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu;
  7. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Sumber : bppt.semarangkota.go.id