Dinas Perhubungan Kota Bandung

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Sejarah Singkat

Dinas Perhubungan Kota Bandung dibentuk berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Sebelum berubah menjadi Dinas Perhubungan, nomenklatur Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

  1. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi DT I Jawa Barat Cabang Kotamadya DT II Bandung sampai dengan Tahun 1997.
  2. Dari Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2001 diubah menjadi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya DT II Bandung berdasarkan Perda Kotamadya Bandung Nomor 21 Tahun 1997 tanggal 1 April 1997 tentang pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya DT II Bandung.
  3. Sejak Tahun 2001 sampai dengan sekarang menjadi Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Dasar Hukum

  1. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.
  2. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16  Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan.
  3. Keputusan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi.
  4. Keputusan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kota Bandung
  5. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1230 Tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor, Penyelenggaraan Bengkel Umum, Tenaga Teknis Penguji, Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Mengemudi dan Kegiatan Bongkar Muat Barang di Kota Bandung.
  6. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1714 Tahun 2001 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung.
  7. Keputusan Walikota Bandung Nomor 551/Kep.140-Dishub/2012 tentang Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung.
  8. Keputusan Walikota Bandung Nomor 551/Kep.737-Dishub/2012 tentang Tim Koordinasi Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Parkir Dalam Rangka Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat KhususParkir Di Kota Bandung.
  9. Keputusan Walikota Bandung Nomor 551/Kep.764-Dishub/2012 tentang PengoperasianTrans Metro Bandung Pada Koridor 2 Cicaheum-Cibereum Di Kota Bandung
  10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 163 Tahun 2012 tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perpakiran Di Gedung dan Pelataran Parkir Di Kota Bandung.

Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung. Pada Bab V, bagian kesatu Kepala Dinas, Pasal 80 dikemukakan bahwa:

  • Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
  • Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
  1. perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;
  3. pembinaan dan pelaksanaan di bidang lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  5. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan dinas.

Pada Bagian Kedua Sekretariat, Pasal 81 dikemukakan bahwa:

  • Sektertariat mempunyai tugas pokok melaksankan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan lingkup kesekretariatan.
  • Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
  2. pelaksanaan pelayanan administrative kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian,keuangan dan program;
  3. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
  4. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

Pada bagian Ketiga, Bidang Lalu lintas dan Parkir, Pasal 84 dikemukakan bahwa:

  • Bidang Lalu Lintas dan Parkir mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup lalulintas dan parkir.
  • Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Parkir mempunyai fungsi:
  1. penyusunan rencana dan program lingkup tata teknik perparkiran serta manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  2. penyusunan petunjuk teknis lingkup tata teknik perparkiran serta manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  3. pelaksanaan lingkup tata teknik perparkiran serta manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  4. pengkajian rekomendasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran, manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
  5. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tata teknik perparkiran serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pada Bagian Keempat Bidang Angkutan dan Terminal, Pasal 87 dikemukakan bahwa:

  • Bidang Angkutan dan Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup angkutan dan terminal.
  • Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Angkutan dan Terminal mempunyai fungsi:
  1. penyusunan rencana dan program lingkup bina angkutan dan tata teknik terminal;
  2. penyusunan petunjuk teknis lingkup bina angkutan dan tata teknik terminal;
  3. pelaksanaan lingkup bina angkutan dan tata teknik terminal;
  4. pengkajian rekomendasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan dan terminal; dan
  5. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bina angkutan dan tata teknik terminal.

Pada Bagian Kelima Bidang Sarana, Pasal 90 dikemukakan bahwa:

  • Bidang sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup sarana.
  • Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana mempunyai fungsi:
  1. penyusunan rencana dan program lingkup pengujian kendaraan dan perbengkelan;
  2. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengujian kendaraan dan perbengkelan;
  3. pelaksanaan lingkup pengujian kendaraan dan perbengkelan;
  4. pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha bengkel umum; dan
  5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengujian kendaraan dan perbengkelan.

Pada Bagian Keenam Bidang Operasional, Pasal 93 dikemukakan bahwa:

  • Bidang Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian tugas Kepala Dinas lingkup operasional.
  • Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Operasional mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana dan program lingkup penataan dan pengendalian serta bina lalu lintas;
2. penyusunan petunjuk teknis lingkup penataan dan pengendalian serta bina lalu lintas;
3. pelaksanaan lingkup penataan dan pengendalian serta bina lalu lintas;
4. pengkajian tekomendasi, pembinaan, pengawasan dan pengendaian penyelenggaraan penggunaan jalan; dan
5. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penataan dan pengendalian serta bina lalu lintas.

 

Sumber: dishub.bandung.go.id