Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Jawa Barat

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Sejarah BPPT Kab Cirebon

Dasar Hukum :

  1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi   Perangkat Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Berlandaskan peraturan-peraturan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon menindaklanjutinya dengan membentuk:

  • Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (DP3M) pada Tahun 2007 melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon.
  • Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dibentuk Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan  Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon.

Visi dan Misi

A. VISI

“Kabupaten Cirebon sebagai Daerah Investasi Terdepan di Wilayah III Jawa Barat Tahun 2019”

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan mengemban Misi sebagai berikut :

  1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
  2. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan perizinan;
  3. Meningkatkan pelayanan perizinan penanaman modal.

Tupoksi BPPT Kab Cirebon

Tugas Badan

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan

Fungsi

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan  daerah di bidang  penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan promosi  penanaman modal, data dan pengendalian penanaman modal, pelayanan administrasi perizinan, penyuluhan dan pengaduan;
  4. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan badan;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(Peraturan Bupati Cirebon Nomor 68 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu)

 

Sumber : bppt.cirebonkab.go.id