BPBD Jateng - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jateng

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Profil BPBD Provinsi Jawa Tengah

Kondisi Umum Jawa Tengah

Latar Belakang

Provinsi Jawa Tengah yang terbagi dalam 35 kabupaten dan kota serta berpenduduk lebih kurang 32.000.000 jiwa , merupakan daerah rawan bencana di Indonesia. Sesuai dengan kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis, maka pada wilayah ini memungkinkan terjadi bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, ataupun faktor manusia. Faktor yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin topan, tsunami dan gunung meletus paling sering terjadi dan sering menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa .

Luas Wilayah 32.544,12 km2, Wilayah Administrasi; 29 Kabupaten, 6 Kota, 573 Kecamatan, 7.809 Desa, 767 Kelurahan. Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 : 32,382,657 jiwa (Laki-Laki : 16,091,112, Wanita : 16,291,545) Kondisi wilayah Jawa Tengah dapat dikelompokkan menjadi tiga karakteristik wilayah, yaitu pantai, dataran, dan perbukitan.

Menurut tingkat kemiringan lahan di Jawa Tengah, 38% lahan memiliki kemiringan 0-2%, 31% lahan memiliki kemiringan 2-15%, 19% lahan memiliki kemiringan 15-40%, dan sisanya 12% lahan memiliki kemiringan lebih dari 40%. Rangkaian utama pegunungan di Jawa Tengah adalah Pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan. Terdapat 6 gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu: Gunung Merapi (di Boyolali), Gunung Slamet (di Pemalang), Gunung Sindoro (di Temanggung - Wonosobo), Gunung Sumbing (di Temanggung - Wonosobo), dan Gunung Dieng (di Banjarnegara). Terkait dengan kondisi hidrologi wilayah ini, terdapat beberapa sungai antara lain Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa (572 km); Kali Pemali, Kali Comal, Kali Bodri, Serayu dan Kali Progo.

Rumusan BPBD Provinsi Jawa Tengah

BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bergerak dalam Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah, yang dimaksud Daerah dalam hal ini yakni Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota. Sedangkan BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah Instansi/Lembaga Penanggulangan Bencana yang bergerak di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang Dasar pembentukan awalnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, dan diperkuat dengan Peraturan Kepala BNPB (Perka) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Perda Nomor 10 Tahun 2008, Pergub Nomor 101 Tahun 2008, dan Perda Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah.

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, BPBD Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan serangkaian program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana baik itu pada saat sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan pada pasca terjadi bencana. Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah bersumber dari dana APBN maupun APBD.

Ancaman Bencana

Banjir, Gempabumi, Tsunami, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunungapi, Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gagal Teknologi, Konflik Sosial, Epidemi dan Wabah Penyakit.

Visi dan Misi BPBD Provinsi Jawa Tengah Dalam Mendukung
Visi Misi Jawa Tengah 2008 – 2013

Visi

Mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah yang Tangguh dalam Penanggulangan Bencana.

Misi

  1. Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana.
  2. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana.
  3. Memberdayakan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.
  4. Membangun Kerjasama antar Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Bencana.

Tugas Pokok BPBD Provinsi Jawa Tengah

Melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah

  1. Merumuskan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
  3. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
  4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
  5. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok BPBD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Sotk Struktur Organisasi

Kalakhar BPBD

Kalakhar BPBD memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Pasal 2, & 3, Pergub No.101 th. 2008).

Kalakhar BPBD, membawahkan :

a) Bagian Tata Usaha;
b) Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan;
c) Bidang Penanganan Darurat;
d) Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi;
e) Bidang Logistik Dan Peralatan;
f) Satuan Tugas;
g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha; Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KALAKHAR BPBD. Bidang-bidang; Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BPBD. Satuan Tugas; Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BPBD yang dipimpin oleh salah satu personil Satuan Tugas yang ditunjuk oleh KALAKHAR BPBD. Kelompok Jabatan Fungsional; Dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BPBD.

Bagian Tata Usaha

Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian

Fungsi

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoor-dinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoor-dinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
  3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoor-dinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang I Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Fungsi

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang pencegahan bencana.
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang kesiapsiagaan bencana.
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang II Penanganan Darurat

Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi serta penyediaan sarana dan prasarana darurat

Fungsi

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi.
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang penyediaan sarana dan prasarana darurat.
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kalakhar bpbd sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang III Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Fungsi

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang rehabilitasi.
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang rekonstruksi.
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang IV Logistik dan Peralatan

Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan logistik dan peralatan.

Fungsi

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang penyediaan logistik.
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang penyediaan peralatan.
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Prestasi BPBD Provinsi JATENG (Double Prestasi)

  1. Juara II BPBD Provinsi Terbaik tahun 2012, Kategori Tanggap Darurat. Prestasi penilaian dan penganugerahan oleh BNPB dalam upaya penanggulangan bencana selama ini.
  2. Juara II BPBD Provinsi Terbaik tahun 2012, Kategori Pasca Bencana. Prestasi penilaian dan penganugerahan oleh BNPB dalam upaya penanggulangan bencana selama ini.

 

Sumber: bpbdjateng.info


Layanan - BPBD Jateng - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jateng

Layanan Publik - Instansi