Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Jawa Barat

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Profil

Berkaca dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di Kabupaten Bogor yang masih dihadapkan dengan berbagai realita dimana potret penyelenggara pelayanan masih dirasakan belum optimal dan belum memperlihatkan pelayanan prima yang diharapkan, Maka Pemerintahan Kabupaten Bogor perlu melakukan langkah reformasi terhadap sejumlah kebijakan. Reformasi kebijakan dimaksudkan merupakan langkah strategis dalam upaya pencapaian pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka menigkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintahan Kabupaten Bogor membentuk Badan Perizinan Terpadu. Melalui Badan ini diharapkan pelayanan perizinan dilaksanakan sesuai dengan asas. Kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas. Pembentukan Badan Perizinan Terpadu diharapkan pula dapat menciptakan iklim yang mendorong kearah terciptanya keseragaman pola dan langkah penyelenggaraan dan pelayanan oleh aparatur pemerintah pada masyarakat serta adanya keterpaduan koordinasi dalam proses pemberian dokumen perizinan.

Pelayanan pada Badan Perizinan Terpadu menganut pada kaidah-kaidah kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, keadilan dan ketepatan waktu. Harapannya penyelenggaraan perizinan terpadu dapat memberikan pelayanan dengan prosedur yang sederhana sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah ang dapat mendorong berkembangnya iklim investasi, perlu diciptakan pelayanan penanaman modal secara terpadu, kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, berkeadilan dan efisien, dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan regional serta semakin besarnya kewenangan yang dimiliki Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor dalam memberikan pelayanan publik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor ditinjau dan disesuaikan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Bogor).

Visi dan Misi

Visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor adalah “Terwujudnya Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Terbaik di Indonesia”, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Misi :

  • MENINGKATKAN POTENSI, PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL;
  • MENGEMBANGKAN KUALITAS SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN;
  • MENINGKATKAN PROFESIONALISME PELAYANAN PERIZINAN;
  • MENINGKATKAN KUALITAS APARATUR, SARANA PRASARANA DAN TERTIB ADMINISTRASI.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Sedangkan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor adalah :

  • Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  • Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  • Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  • Penyelenggaraan administrasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  • Pemantauan dan evaluasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Sumber : bpmptsp.bogorkab.go.id