Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka Jawa Barat

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Gambaran Umum

Latar Belakang

Pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang berkualitas (prima) merupakan salah satu ciri kepemerintahan yang baik (Good Governance). Didasari hal itu, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat senantiasa harus memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat yang berada dalam euphoria reformasi, demokrasi, desentralisasi, otonomi daerah juga penegakan HAM, oleh karena itu peningkatan kualitas pelayanan masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan oleh semua jajaran pemerintah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Jadi kualitas layanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah.

Perizinan merupakan pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Kenyataan yang terjadi saat ini hubungan antara pemerintahan dan masyarakat dalam hal perizinan belum optimal, karena pelayanan perizinan yang dilakukan pemerintah oleh masyarakat seringkali dinilai berbelit-belit, tidak memiliki prosedur yang jelas, tidak transparan, waktu penyelesaian tidak jelas dan ketidakjelasan biaya yang harus dikeluarkan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang perizinan, pemerintah Kabupaten Majalengka membentuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka berkomitmen untuk melaksanakan  pelayanan perizinan yang cepat, tepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya pelayanan perizinan, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Majalengka merupakan instansi yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan di Kabupaten Majalengka sesuai perundang–undangan yang berlaku dengan melaksanakan koordinasi bersama dinas, badan teknis di Kabupaten Majalengka.

Sejarah pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka, berawal dari keinginan pemerintah Kabupaten Majalengka untuk memberikan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan perizinan secara maksimal yaitu dengan dibentuknya Badan Pelayanan Terpadu (BPT) pada bulan Maret 2008  melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka. Namun dalam perkembangannya sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dimana terjadi perampingan perangkat daerah maupun susunan organisasi lembaga teknis daerah maka Badan Pelayanan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal kabupaten Majalengka digabung sehingga nomenklaturnya menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal pada bulan Desember 2009 sebagaimana tercantum dalam Peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Oraganisasi Perangkat daerah Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum

Dasar Hukum Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka :

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  4. Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
  5. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  6. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tantang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
  7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan IMB dan Retribusi IMB di Kabupaten Majalengka.
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Majalengka.
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Angkutan Orang Dalam Trayek dan Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Majalengka.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka.
  12. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Administrasi Penanaman Modal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
  13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal di Kabupaten Majalengka.
  14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Kabupaten Majalengka.
  15. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka.

Visi Misi

Visi

Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka merupakan perwujudan atau penjabaran dari visi Pemerintah Kabupaten Majalengka yaitu “Terwujudnya Suatu Tatanan Masyarakat, Pemerintahan, dan Pembangunan Majalengka yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul dan Religius.”  Adapun visi Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka adalah : “Terwujudnya Kabupaten Majalengka sebagi Tujuan Penanaman Modal Menuju Majalengka Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul dan Religius”.

Misi

Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka merupakan bagian integral dari misi Pemerintah Kabupaten Majalengka yang memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Sebagai bentuk nyata dari visi, ditetapkan misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sekaligus merujuk pada pernyataan misi Pemerintah Kabupaten Majalengka, yaitu:

  1. Peningkatan pelayanan penanaman modal
  2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam promosi dan kerjasama penanaman modal
  3. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
  4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan akuntabel
  5. Peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi

Motto

Motto Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut : “CERIA” (Cepat, Efektif, Responsif, Inovatif dan Akurat)

Janji Layanan

Janji Layanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan. Adapun Janji Layanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka adalah : “Mulai Dari Kita Mari Bangun Citra

Tugas pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Badan Pelayanan Perzinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya.

Kewenangan

  1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka, Perizinan yang diselenggarakan oleh BPPTPM dan ditandatangani oleh Kepala BPPTPM terdiri dari 53 jenis perizinan non retribusi dan 6 jenis perizinan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
  2. Penyelenggaraan perizinan tersebut meliputi pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin.
  3. Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud meliputi pembuatan baru, perubahan, perpanjangan/herregistrasi/daftar ulang, pemberian salinan, pembatalan, penolakan, pembekuan perizinan dan legalisasi izin.
  4. Penyelenggaraan penanaman modal meliputi fasilitasi, penyediaan dan pemberian informasi, pengelolaan perizinan dan penanganan pengaduan.
  5. Kepala BPPTPM mengkoordinasikan SKPD Teknis yang berkaitan dengan bidang usaha penanaman modal.
  6. SKPD teknis yang berkaitan dengan bidang usaha penanaman modal maupun SKPD teknis yang berkaitan secara teknis atas penyelenggaraan penanaman modal bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengawasan teknis sesuai bidangnya.
  7. Kewenangan Kepala BPPTPM dalam penandatanganan perizinan dikecualikan bagi perizinan sebagai berikut: Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Pertambangan dengan luas diatas 5 Ha dan Izin Tempat Usaha Minuman Ber-alkohol.

Tujuan Dan Sasaran

Tujuan

Tujuan strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

  1. Mewujudkan kompetensi aparatur PTSP yang menguasai teknis proses perizinan.
  2. Mengintegrasikan seluruh pelayanan publik baik perizinan maupun non perizinan kedalam suatu sistem penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  3. Mewujudkan pelayanan menjadi lebih sederhana, transparan dan pasti tanpa kehilangan fungsi pengawasan yang melekat didalamnya.
  4. Mewujudkan sarana dan prasana yang mendukung pelayanan prima dalam penyelenggaraan PTSP.
  5. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan sehingga iklim usaha dapat menjadi lebih kondusif dan aktivitas investasi di daerah Kabupaten Majalengka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
  6. Mewujudkan penerapan teknologi informasi pelayanan perizinan investasi dan non investasi.

Sasaran

Adapun sasaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

  1. Meningkatkan kompetensi aparatur PTSP yang menguasai teknis proses perizinan, keterampilan sebagai petugas customer service yang baik, bersikap ramah, jujur, mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu mengoperasikan komputer.
  2. Mengintegrasikan seluruh pelayanan publik baik perizinan maupun non perizinan kedalam suatu sistem penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  3. Mewujudkan pelayanan menjadi lebih sederhana, transparan dan pasti tanpa kehilangan fungsi pengawasan yang melekat didalamnya.
  4. Menyediakan sarana dan prasana yang mendukung pelayanan prima dalam penyelenggaraan PTSP seperti ketersediaan gedung yang layak, nyaman dan strategis, pengaturan ruang yang terstruktur mulai dari proses permohonan sampai proses untuk penyerahan dokumen izin serta tersedianya sarana pendukung kantor seperti komputer, printer, scanner, furniture, telepon, faximile, kendaraan operasional dan fasilitas informasi.
  5. Meningkatkan kualitas pelayanan sehingga iklim usaha dapat menjadi lebih kondusif dan aktivitas investasi di daerah Kabupaten Majalengka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
  6. Menyelenggarakan pelayanan perizinan investasi dan non investas serta pengaduan secara online (Website, SMS Centre dan Telepon) dan penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

 

Sumber : bpptpm.majalengkakab.go.id