Kemenko Perekonomian RI - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada jaman Orde Baru terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) yang pada saat itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kementerian ini tergabung dalam Kabinet Ampera I yang menggantikan Kabinet Dwikora. Seiring dengan pergantian Pemerintahan, nama Kementerian juga ikut beberapa kali berubah (lihat Nama-Nama Menteri Koordinator). Nama "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian"sendiri baru dimulai pada tahun 2000.
 
Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan,penyusunan, dan pelaksanaankebijakandi bidang perekonomian.

Dalam menjalankan tugas di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

  1. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian;
  2. koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian;
  3. pengendalian penyelenggaraan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
  4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabKementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
  6. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan:

  1. Kementerian Keuangan (Bambang Brojonegoro);
  2. Kementerian Perindustrian (Saleh Husin);
  3. Kementerian Perdagangan (Rahmat Gobel);
  4. Kementerian Pertanian (Andi Amran Sulaiman);
  5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya);
  6. Kementerian Tenaga Kerja (Hanif Dhakiri);
  7. Kementerian BUMN (Rini Soemarno);
  8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Basuki Hadimuljono);
  9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Ferry Mursyidan Baldan);
  10. Kementerian Koperasi dan UKM (Anak Agung Gusti Ngurah Puspayoga).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beralamat di Gedung AA Maramis, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat 10710.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian

Visi
 
“Terwujudnya lembaga koordinasi dan sinkronisasi pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan”
 
Visi ini disusun berdasarkan analisis potensi dan permasalahan internal dan ekstenal dari empat perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif shareholders, perspektif proses bisnis, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang dirumuskan sebagai pernyataan keinginan pencapaian organisasi dalam periode lima tahun ke depan. Pernyataan keinginan pencapaian tujuan organisasi diyakini dapat memberikan motivasi dan menumbuhkan komitmen personil organisasi untuk mewujudkan visi dimaksud. Dalam perumusan pernyataan tersebut, juga mengandung keyakinan dasar organisasi. Keyakinan dasar organisasi akan memberikan keyakinan kepada pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat diwujudkan. Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut merupakan koridor utama kegiatan koordinasi, sehingga perlu adanya kesamaan persepsi, tindakan dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Visi, terwujudnya lembaga koordinasi dan sinkronisasi pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan menggambarkan angan-angan ke depan atas amanat yang diberikan yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kata efektif mempunyai arti bahwa kinerja koordinasi dan sinkronisasi yang dihasilkan memberikan manfaat tepat sasaran yang signifikan bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi. Sedangkan kata berkelanjutan mempunyai makna bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus menerus dan proaktif supaya pelaksanaan pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh sektor dan pelaku ekonomi dapat berjalan sinergi sehingga pembangunan ekonomi yang dicapai berkesinambungan.

Misi

"Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian”

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya reformasi di bidang ekonomi, perkembangan perekonomian dalam negeri maupun internasional, kondisi era globalisasi yang semakin kompetitif, serta kebutuhan atau tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Misi tersebut juga mengisyaratkan adanya upaya untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan kerja sama yang lebih baik dalam pengembangan perekonomian nasional.

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam koordinasi pembangunan perekonomian adalah “Sinkronisasi dan Koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian yang efektif dalam meningkatkan daya saing perekonomian”

Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sinkronisasi dan koordinasi dalam:

  1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
  2. Pengurangan tingkat pengangguran;
  3. Ketersediaan pasokan dan keterjangkauan bahan pangan pokok untuk seluruh lapisan masyarakat;
  4. Kelanjutan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan;
  5. Pertumbuhan ekonomi perdesaan dalam rangka ketahanan pangan dan energi;
  6. Peningkatan koordinasi perencanaan kebijakan dan sinkronisasi implementasi kebijakan  sektor energi, sumber daya mineral, dan kehutanan guna mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi;
  7. Peningkatan koordinasi perencanaan kebijakan dan sinkronisasi implementasi kebijakan percepatan penggunaan energi alternatif dalam    rangka mendukung ketahanan energi;
  8. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas implementasi pengelolaan industri ekstraktif (Extractive Industries Transparancy Initiative /EITI);
  9. Percepatan pertumbuhan industri nasional, peningkatan ekspor nonmigas yang memiliki nilai tambah tinggi dan nilai inovasi, meningkat dan meratanya pertumbuhan investasi langsung, meningkatnya peran UMKM dan industri jasa termasuk pariwisata;
  10. Pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah;
  11. Peningkatan dukungan infrastruktur dan pembangunan transportasi untuk pertumbuhan perekonomian;
  12. Peningkatan kerja sama ekonomi bilateral, multilateral, dan regional yang mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
  13. Peningkatan budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi;
  14. Penguatan tata kelola organisasi yang baik.

 

Sumber: ekon.go.id


Layanan - Kemenko Perekonomian RI - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Layanan Publik - Instansi