Kemenko PMK RI - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan

  1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusiadan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
  2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Tugas

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusiadan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
  2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
  3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengkoordinasikan:

  1. Kementerian Agama;
  2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  4. Kementerian Kesehatan;
  5. Kementerian Sosial;
  6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  8. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
  9. Instansi lain yang dianggap perlu.

Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan (Strategic Outcome)

Secara umum, tujuan (Strategic Outcome) yang ingin dicapai dalam koordinasi pembangunan kesejahteraan rakyat adalah : “Terimplementasikannya kebijakan K/L di bidang kesra yang efektif dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat melalui 3 pilar koordinasi : a) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran; b) Antisipasi, dan Tanggap Cepat Gangguan Kesra; dan c) Pengembangan Investasi Sumberdaya Manusia dan Kemasyarakatan”, yang diukur dari indikator kinerja utama :

  1. Tingkat kemiskinan di Indonesia;
  2. Indeks Kesejahteraan Rakyat;
  3. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM);
  4. Jumlah kebijakan tanggap cepat penyelesaian permasalahan kesejahteraan rakyat.

Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan strategis Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana disebut di atas, sesuai tugas dan fungsinya maka dilaksanakan 3 tugas utama yang dilaksanakan secara teknis oleh unit kerja deputi, yaitu : koordinasi kebijakan; sinkronisasi kebijakan; serta pengawasan dan pengendalian. Terkait 3 tugas utama tersebut, sasaran yang ingin dicapai pada setiap kelompok tugas adalah :

1. Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat yang efektif, diukur dari indikator :

  • Tingkat harmonisasi kebijakan di bidang kesra;
  • Jumlah kebijakan di bidang kesra;

2. Meningkatnya sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat yang efektif, yang diukur dari indikator :

  • Tingkat efektifitas sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesra;

3. Mengoptimalkan pengendalian masalah bidang kesejahteraan rakyat yang tanggap cepat, yang diukur dari indikator :

  • % kecepatan dan ketepatan pengendalian masalah dibidang kesra;
  • Tingkat efektifitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

 

Sumber: kemenkopmk.go.id


Layanan - Kemenko PMK RI - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Layanan Publik - Instansi