ANRI - Arsip Nasional Republik Indonesia

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Arsip Nasional Republik Indonesia (disingkat: ANRI) merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.7/1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 43/2009 Tentang Kearsipan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok & Fungsi

Tugas

Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

  1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
  2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;
  3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
  4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, persandian, dan kearsipan.

Kewenangan

  1. Penyusunan rencana nasional secara makro di kearsipan;
  2. Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro;
  3. Penetapan sistem informasi di bidang kearsipan;
  4. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
  • Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan;
  • Penyelamatan dan pelestarian arsip serta pemanfaatan naskah sumber arsip.

Visi dan Misi

Visi

"Menjadikan Arsip Sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicapai pada Tahun 2025"
 
Misi

  1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
  2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
  3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
  4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

 

Sumber: anri.go.id