Kemenpar - Kementerian Pariwisata

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia atau disingkat Kemenpar RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kepariwisataan. Kementerian Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Sejarah

  • Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (Depparpostel) (1983-1998)
  • Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya (Depparsenbud) (1998)
  • Kementerian Negara Pariwisata, Seni, dan Budaya (Kemenegparsenbud) (1998-1999)
  • Kementerian Negara Pariwisata, dan Kesenian (Kemengparsen) (1999-2001)
  • Kementerian Negara Kebudayaan, dan Pariwisata (Kemenegbudpar) (2001-2005)
  • Departemen Kebudayaan, dan Pariwisata (Depbudpar) (2005-2009)
  • Kementerian Kebudayaan, dan Pariwisata (Kemenbudpar) (2009-2011)
  • Kementerian Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (2011-2014)
  • Kementerian Pariwisata (2014-sekarang)

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Pariwisata

Pasal 1

  1. Kementerian Pariwisata adalah kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
  2. Kementerian Pariwisata dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
      
Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
  2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
  3. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
  4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
  5. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata;
  6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata; dan
  7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata.

 

Sumber: kemenpar.go.id