KKI - Konsil Kedokteran Indonesia

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Profil KKI

Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI merupakan suatu badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI. KKI didirikan pada tanggal 29 April 2005 di Jakarta yang anggotanya terdiri dari 17 (tujuh belas) orang,  merupakan perwakilan dari   

1. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia : 2 (dua) orang,
2. Kolegium Kedokteran Indonesia : 1 (satu) orang,
3. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia : 2 (dua) orang,
4. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi Indonesia : 2 (dua) orang,
5. Persatuan Dokter Gigi Indonesia : 2 (dua) orang,
6. Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia : 1 (satu) orang,
7. Tokoh Masyarakat : 3 (tiga) orang, Departemen Kesehatan : 2 (dua) orang, dan
8. Departemen Pendidikan Nasional : 2 (dua) orang.

KKI mempunyai fungsi, dan tugas yang diamanatkan dalam pasal 7 Undang-undang Praktik Kedokteran nomor 29 tahun 2004 (UUPK) yaitu melakukan registrasi dokter dan dokter gigi,  mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.

Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 UUPK di atas, KKI mempunyai wewenang sesuai  pasal 8 UUPK yaitu  menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi. Menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi. Mengesahkan standar kompetensi. Melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi. Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. Melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.

TUGAS

KKI mempunyai tugas (Pasal 7 Undang-undang Praktik Kedokteran nomor 29 tahun 2004):

1. Melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;
2. Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan
3. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

FUNGSI

KKI mempunyai fungsi (Pasal 6 Undang-undang Praktik Kedokteran nomor 29 tahun 2004), yaitu fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.

VISI

Menjadi regulator praktik kedokteran untuk terwujudnya profesionalisme dokter dan dokter gigi di Indonesia yang melindungi masyarakat.

MISI

1. Meningkatkan dan menjaga penerapan standar tertinggi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.

2. Memelihara dan meningkatkan profesionalisme dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran melalui upaya pemeliharaan registrasi, pembinaan, dan penegakan disiplin profesi dalam rangka melindungi masyarakat.

3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas menajemen dalam mendukung penyelenggaraan program KKI.
 
TATA NILAI

1. Peduli (Care) : Peka, tanggap, dan menghargai serta melindungi kepentingan masyarakat dan profesi.

2. Integritas (Integrity): Menjunjung tinggi prinsip kejujuran berdasarkan nurani dan mewujudkan komitmen ke dalam tindakan nyata.

3. Profesionalisme (Professionalism): Memiliki kompetensi dan etika yang tinggi serta menaati hukum dan melaksanakan disiplin.

4. Kemitraan (Partnership): Melakukan sinergi dengan para pemangku kepentingan.

STRATEGI

Strategi 1

» Mengembangkan sistem analisis pendidikan dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis berdasarkan kebutuhan nasional.
» Mengembangkan kebijakan pemberian rekomendasi pembukaan, pembinaan, dan penutupan prodi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.

Strategi 2

» Menyempurnakan standar pendidikan dan standar kompetensi dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
» Memastikan penerapan standar pendidikan dan standar kompetensi oleh seluruh institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.

Strategi 3

» Mengembangkan rumusan jenjang pendidikan profesi kedokteran.
» Merumuskan pengembangan sistem akreditasi pendidikan dokter dan dokter gigi termasuk didalamnya rumah sakit pendidikan bersama pemangku kepentingan.
» Melakukan evaluasi dokter/dokter gigi lulusan luar negeri.
» Merumuskan kebijakan reschooling dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang terkena sanksi pelanggaran disiplin.
» Mengembangkan sistem penapisan teknologi kedokteran untuk melindungi keselamatan pasien.
» Mengembangkan sistem penjaminan mutu lulusan dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis
» Mengembangkan koordinasi sistem penjaminan mutu pelaksanaan CPD.
» Meningkatkan kemampuan leadership & manajemen untuk institusi pendidikan kedokteran (IPK) & institusi pendidikan kedokteran gigi (IPKG).

Strategi 4

» Mengembangkan sistem analisis kebutuhan kewenangan tambahan atau kewenangan lain bagi dokter dan dokter gigi.
» Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaaan kewenangan tambahan.

Strategi 5

» Menyempurnakan regulasi WNI dan WNA
» Meningkatkan kualitas pelayanan registrasi secara manual, offline, dan online.
» Mengembangkan sistem manajemen data dan informasi registrasi.

Strategi 6

» Mengembangkan sistem pembinaan dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan masyarakat penerima jasa pelayanan kedokteran dan kedokteran gigi.
» Mengembangkan sistem kerja sama lintas sektor.
» Mengembangkan sistem penegakan disiplin dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
» Meningkatkan pemahaman tentang profesionalisme dokter dan dokter gigi.
» Meningkatkan jaringan kerja MKDKI pada tingkat regional.
» Meningkatkan efektivitas disiplin kedokteran.

Strategi 7

» Mengembangkan sistem monev penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik di Indonesia.
» Mengembangkan sistem analisis (kajian-kajian) praktik kedokteran dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional dan internasional.
» Meningkatkan pembentukan dan reviu peraturan perundang-undangan.

Strategi 8

» Meningkatkan kualitas SDM.
» Mengembangkan konsep tupoksi Sekretariat KKI.
» Meningkatkan pelayanan administrasi dan perkantoran.

 

Sumber: kki.go.id