Lemhannas - Lembaga Ketahanan Nasional

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Sejarah dan Perkembangan Lemhannas RI

1962-1964: Awal Pembentukan Lemhannas

Gagasan tentang perlunya Lemhannas tertuang dalam surat Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan Jendral A.H. Nasution yang kemudian mendapat tanggapan yang positif dari Menteri Pertama Ir. Djuanda. Sebagai tindak lanjut maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Pertama Nomor 149/MP/1962 tanggal 6 Desember untuk segera membentuk Panitia Interdepartemental yang bertugas mempersiapkan pembentukan sebuah Lembaga Pertahanan Nasional.     Panitia Interdepartemental yang beranggotakan 16 orang yang dipimpin oleh Letjen TNI R. Hidayat dilantik pada tanggal 13 Desember 1962 ini menandakan wadah Lemhannas resmi telah ada. Panitia ini bertugas untuk mempersiapkan suatu lembaga pendidikan tinggi pertahanan untuk membentuk dan mengembangtkan tenaga-tenaga pembina baik sipil maupun militer, pada tingkat politik strategi dan pertahanan nasional.

Untuk merealisasi terwujudnya Lemhannas, Menko Hankam/Kasab memebentuk Staf Pelaksanaan berikut Petunjuk Pelaksanaan pendirian Lemhannas. Staf Pelaksana Lemhannas yang tertuang dalam Surat Keputusan Menko Hankam/Kasab Nomor : M/E/1000/1964 tanggal 11 Juli 1964, diketuai oleh Mayjen TNI Wiluyo Puspoyudo dilantik pada 20 Juli 1964 Oleh Menko Hankam/KASAB A.H. Nasution. Di hari yang sama, dikeluarkan pula Petunjuk Pelaksanaan tentang Pendirian Lemhannas  (Surat Keputusan Nomor III/E/77/1964 tanggal 20 Juli 1964) yang direncanakan bahwa peresmian pembukaan Lemhannas akan dikaitkan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 1964. Namun akhirnya rencana tersebut harus mundur menjadi tanggal 20 Mei 1965, berkaitan dengan hari Kebangkitan Nasional.

1965: Semangat Kebangkitan Nasional, Semangat Pembentukan Lemhannas

Berawal dari gagasan yang lahir dari keinginan luhur sejumlah perwira tinggi di staf keamanan nasional pada waktu itu, cita-cita pembentukan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) bukan lagi hanya sekedar wacana. Melalui proses waktu, pemikiran dan konsepsi yang cukup panjang dan berliku, akhirnya bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional, Lemhannas diresmikan pada 20 Mei 1965. Kala itu sebutan Pertahanan Nasional, mengandung arti Ketahanan dari suatu bangsa yang sedang berevolusi.

Presiden Soekarno yang meresmikan Lemhannas di Istana Negara Jakarta sempat menekankan bahwa dalam pertahanan nasional dimasukkan unsur-unsur dari seluruh bagian rakyat Indonesia. Dalam amanat, yang bertema ”Susunlah Pertahanan Nasional Bersendikan Karakter Bangsa”, Presiden juga menyampaikan bahwa perkataan “Nasional” dalam Lembaga Pertahanan Nasional, Pertahanan yang dimaksud adalah pertahanan dari seluruh tanah air, seluruh natie, seluruh bangsa. “.....Kita punya pertahanan, cara pertahanan sendiri.....”, kembali ditegaskan oleh Presiden Soekarno saat itu. Usai upacara peresmian dan pembukaan KRA I tahun 1965, Presiden memberikan kuliah pertama tentang geo-politik.

Lemhannas yang dicita-citakan adalah sebuah institusi yang mengorientasikan dirinya kepada pencapaian tujuan nasional Indonesia. Selain itu, Lemhannas dirancang dan dipersiapkan sebagai pusat pendidikan dan pekajian masalah-masalah strategis yang berkaitan dengan pertahanan negara dalam arti luas, termasuk dalam pengendalian keutuhan bangsa. Dengan demikian, terlihat betapa penting dan strategisnya keberadaan Lemhannas.

1968-1969: Awal Perkembangan Konsep Tannas

Perkembangan gagasan mengenai Ketahanan itu sendiri dimulai Sejak tahun 60-an, yang dirintis oleh para perwira ABRI di Seskoad dan oleh peserta KRA I (1965) dikembangkan konsep dengan judul KETAHANAN REVOLUSI.

Sejak awal pembentukannya gagasan pertama yang dapat dihasilkan oleh Lemhannas adalah gagasan Ketahanan Nasional tahun 1968. Pusat perhatian gagasan Ketahanan Nasional (Tannas) pada waktu itu adalah hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, walaupun di bagian lain disinggung pertahanan bagi proses pertumbuhan bangsa dan negara.

Saat itu Lemhannas masih terus melakukan pengkajian untuk penyempurnaan-penyempurnaan terhadap gagasannya tersebut. Penyempurnaan baru dapat diselesaikan pada tahun 1969, yang gagasan itu menggariskan bahwa: “Ketahanan Nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan, kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia”.

1971-1972: Perbaikan Organisasi dan Perkembangan Tannas

Dalam perkembangannya yang memasuki tahun ke 6 sejak pembentukannya, perbaikan dan peningkatan organisasi terus dilakukan. Pada tahun 1971, Gubernur Lemhannas dan stafnya melakukan kunjungan ke institusi-institusi pertahanan yang terkenal seperti NDC (National Defence College), NWC (National War College) di pelbagai negara seperti USA, Inggris, Perancis, Belanda, Kanada, Jerman Barat dan juga Vietnam Selatan. Dengan pengalaman dan bahan-bahan yang diperoleh dari kunjungan tersebut, pada tahun 1972 dilakukan Reorganisasi dan Refungsionalisasi Lemhannas sesuai surat keputusan Menhankam/Pangab Nomor : Skep. a/21/V/1972 yang diantaranya menyebutkan bahwa:

Pertama, tugas pokok Lemhannas adalah membantu Menhankam/Pangab dalam usaha mencapai, mempertinggi dan memelihara Ketahanan Nasional dengan jalan membina terwujudnya integritas dan kerjasama dalam pengarahan dan penggunaan segenap unsur kekuatan dan potensi nasional. Sedangkan fungsi-fungsi utama Lemhannas adalah mengembangkan kemampuan manajemen tinggi para tenaga senior terpilih (militer dan sipil) yang akan berkecimpung dalam pembinaan politik dan strategi nasional; kedua, menyelenggarakan pengkajian-pengkajian bagi kepentingan nasional umumnya atas dasar pengarahan/instruksi Dephankam dan pertimbangan/keperluan Lemhannas sendiri.

Tidak hanya peningkatan organisasi saja, gagasan Tannas semakin berkembang pada tahun-tahun berikutnya. Gagasan Tannas pada tahun 1968 dan 1969, saat itu hanya ditujukan untuk Tannas Indonesia. Perkembangan gagasan Tannas tahun 1972 dituiukan atau berlaku bagi negara-negara yang sedang berkembang. Dalam pengertian Tannas tahun 1972 secara jelas dinyatakan pusat perhatian Tannas, yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta untuk mengamankan perjuangan mengejar tujuan nasional.

1974-1978: Lemhannas Sebagai Lembaga Pengkajian dan Pendidikan Nasional Berdasarkan Konsepsi Tannas

Berdasar Keputusan Presiden RI Nomor 7 tahun 1974 tanggal 18 Februari 1974, Lemhannas ditetapkan berkedudukan sebagai salah satu badan pelaksana Departemen Hankam yang membantu Menhankam/Pangab dalam usaha mencapai, mempertinggi dan memelihara Ketahanan Nasional dengan jalan membina terwujudnya integrasi dan kerjasama dalam pengerahan dan penggunaan segenap unsur kekuatan dan potensi nasional.

Sebagai penyempurnaan lebih lanjut dari Keppres Nomor 7 Tahun 1974, Menhankam/Pangab mengeluarkan keputusan Nomor: Kep/17/VII/1978 tanggal 28 Juli 1978 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Lemhannas yang mengatur kedudukan Lemhannas sebagai suatu badan pelaksana pusat di tingkat departemen, kedudukan langsung dibawah Menhankam/Pangab, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wapangab. Selanjutnya pada tanggal 28 September 1979, Menhankam/Pangab mengeluarkan surat keputusan Nomor: Kep/25/IX/1979 sebagai penyempurnaan surat keputusan Menhankam/Pangab Nomor: Kep/17/VII/1978 tanggal 24 Juli 1978 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Lemhannas.

Ketentuan tersebut memberikan landasan dan pedoman organisasi serta tata kerja Lemhannas, dengan tujuan agar Lemhannas dapat melakukan pembinaan dan pengkajian secara utuh segenap unsur kekuatan dan potensi nasional guna memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional. Lebih jauh lagi, Lemhannas sebagai lembaga pengkajian dan pendidikan nasional yang menyelenggarakan pendidikan dan pengkajian berdasarkan konsepsi ketahanan nasional yang bekerjasama dengan badan pemerintahan dan non pemerintahan lain.

1982-1984: Dinamika Reorganisasi Lemhannas

Sebagai realisasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tanggal 19 September 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, Pangab mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/p/i/1984 tanggal 20 Januari 1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Lembaga Pertahanan Nasional yang baru sebagai pengganti yang lama. Penyusunan kembali organisasi Lemhannas  tidak terlepas dari pelaksanaan reorganisasi ABRI secara keseluruhan yakni dipisahkannya jabatan Menhankam dan Pangab.

Reorganisasi ini dilakukan untuk memantapkan Lemhannas sebagai lembaga pengkajian dan pendidikan terutama dalam mengantisipasi perkembangan-perkembangan baru baik secara nasional, regional maupun global. Dengan keluarnya Surat Keputusan Pangab ini, Tugas Pokok Lemhannas adalah Membantu Panglima ABRI dalam menyelenggarakan pengkajian strategis dan pendidikan pemantapan dan pengembangan kader kepemimpinan nasional yang integratif.

1994: “Pertahanan” menjadi “Ketahanan”

Pada tanggal 2 Februari 1994, terjadi perubahan kedudukan (reposisi), Lemhannas diserah-terimakan dari Mabes ABRI kepada Departemen Hankam, dengan demikian dimulai lagi sebuah periode baru yakni Lemhannas berada dibawah Menhankam dan Gubernur Lemhannas yang bertanggungjawab kepada Menhankam.

Perubahan ini sekaligus merubah kata “Pertahanan” menjadi “Ketahanan” dari semula “Lembaga Pertahanan Nasional” menjadi ”Lembaga Ketahanan Nasional” dengan singkatan tetap Lemhannas. Hal itu juga diperkukuh dengan Keppres RI nomor 4 tahun 1994 tentang Lembaga Ketahanan Nasional. Perubahan ini sama sekali tidak merubah tugas pokok dan fungsi Lemhannas. Perubahan dimaksudkan agar Lemhannas lebih meningkatkan lagi peran dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas pokok yang diembannya.

Tuntutan lingkungan strategis membawa konsekuensi dan tanggung jawab yang lebih besar bagi Lemhannas. Oleh karena itu, tantangan tugas di masa mendatang bagi Lemhannas akan meningkat. Perubahan status dan kedudukan Lemhannas, tidak otomatis merubah struktur organisasi Lemhannas pada saat itu. Melalui kebijakan pemerintah RI, jabatan Menhankam RI dan Panglima ABRI dijabat oleh satu orang, maka dengan sendirinya Lemhannas berada di bawah Menhankam/Pangab. Sedangkan tugas dan fungsi Lemhannas tetap seperti sebelumnya, tanpa adanya perubahan.

1999-2001: Pertama Kali Lemhannas dipimpin Pejabat Sipil

Setelah reformasi, pemerintah melakukan berbagai perubahan sesuai tuntutan reformasi, antara lain perubahan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) berubah menjadi Departemen Pertahanan (Dephan) Republik Indonesia, sedangkan Mabes ABRI berubah menjadi Mabes TNI. Dengan adanya perubahan ini, Lemhannas dalam melakukan reposisi berada dibawah Dephan RI tidak melakukan perubahan Struktur Organisasi.

Pada Maret 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan statement berkaitan dengan Lemhannas berdasarkan Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2001, tentang perubahan atas Keputusan Presiden nomor 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 16 tahun 2001, menyatakan secara tegas tentang tugas Lemhannas. Dengan keluarnya keputusan ini, Lemhannas dikeluarkan dari struktur organisasi Dephan dan harus melakukan restrukturisasi organisasi sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Dengan demikian sejak tahun 2001 kedudukan Lemhannas berada dibawah Presiden sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).

Dengan perubahan tersebut, untuk pertama kalinya kepemimpinan Lemhannas juga menorehkan sejarah, karena kali pertamanya Lembaga ini dipimpin oleh seorang pejabat sipil yang merintis kariernya dari PNS golongan satu yakni Prof. DR. Ermaya Suradinata, SH, MS yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di Departemen Dalam Negeri.

Diangkatnya Pegawai Negeri Sipil sebagai Gubernur Lemhannas, tidak terlepas dari gagasan awal sewaktu Lemhannas didirikan. Dalam sambutannya Presiden Soekarno yang menyatakan : “.....perang modern bukan sekedar perang militer, melainkan peperangan yang menyangkut seluruh unsur yang dimiliki rakyat. dengan demikian tidak hanya militer yang memperhatikan dan menyempurnakan ketahanan Indonesia, tetapi juga orang sipil”.

2006-2010: Lemhannas sebagai “Centre of Excellent”

Langkah ke depan harus menjadi lebih efisien, efektif, “inward and outward looking” dalam berfikir dan berstandar internasional. Perubahan itu bisa berjalan dengan baik, jika Lemhannas dijadikan sebagai satu-satunya lembaga yang mendidik kader pimpinan nasional (centre of excelent) dan dikuti pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM) pendukungnya, aktualisasi doktrin “code of conduct” para pemegang peran, pengembangan dan pembinaan pribadi alumninya, partisipasi masyarakat dan kerjasama luar negeri, serta didukung “political will” dari pemerintah.

Oleh karena itu, tak berlebihan jika Presiden Susilo Bambang Yudoyono saat itu meminta Lemhannas untuk menjadi lembaga kelas dunia. Keinginan Presiden disambut dengan semangat tinggi oleh Gubernur Lemhanas RI Prof. DR. Muladi, SH yang siap merealisasikan perubahan itu. Maka dari itu, dengan paradigma barunya Lemhannas melakukan restrukturisasi dan revitalisasi untuk merubah Lemhannas menjadi lembaga prestisius dan berkelas dunia.

Perubahan yang terjadi dalam restrukturisasi kali ini cukup signifikan, karena telah dirumuskan visi dan misi baru menuju terbentuknya lembaga yang sekelas dengan lembaga-lembaga sejenis lainnya di luar negeri. Perubahan juga terjadi dalam tugas dan fungsi yang bertambah, yaitu fungsi pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan fungsi kerjasama yang diperluas jangkauannya. Disamping itu, dibentuk Dewan Pengarah sebagai “Policy Making Body” untuk membantu Gubernur dalam mengendalikan kegiatan operasional Lemhannas, sedangkan Gubernur Lemhannas mendapatkan kedudukan dan perlakuan setingkat menteri berdasarkan Perpres Nomor 67 Tahun 2006.

Revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan direalisasikan melalui Peraturan Gubernur Lemhannas RI nomor 01 tahun 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Hal ini untuk menjawab keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menegaskan Lemhannas RI harus dapat menjadi lembaga kelas dunia (World Class Institution).

2011-Sekarang: Lemhannas menuju World Class Institution

Pada saat pelantikan Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A sebagai Gubernur Lemhannas RI tanggal 17 Februari 2011 dan audiensi Gubernur Lemhannas RI yang didampingi pejabat teras Lemhannas RI pada tanggal 05 Agustus 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kembali harapan beliau agar Lemhannas RI mampu mengembangkan diri menjadi lembaga pendidikan dan kajian yang memiliki standar sebagai lembaga kelas dunia (World Class Institution).

Dalam kesempatan pembekalan peserta PPRA XLVI di istana Wakil Presiden RI pada tanggal 17 November 2011, Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Boediono, M. Ec, menyampaikan arahan dan harapan yang sama terkait rencana Lemhannas RI menuju lembaga kelas dunia. Disamping itu, Wakil Presiden RI juga mengharapkan agar Lemhannas RI mencermati perkembangan lingkungan strategis dalam dan luar negeri yang mempengaruhi kehidupan nasional, seperti isu Globalisasi, Demokrasi, Nasionalisme dan Leadership (Kepemimpinan).

Dalam rangka menjadikan Lemhannas sebagai world class institution, sebuah lembaga pendidikan, pengkajian, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dapat menjadi rujukan nasional, regional dan global. Gubernur Lemhannas RI merespon hal tersebut dengan membentuk pentahapan pembangunan Lemhannas RI, dimana pada tahun 2010 pendidikan dan hasil kajian Lemhannas RI telah menjadi rujukan nasional, kemudian pada tahun 2015, hasil pendidikan dan kajian yang diselenggarakan Lemhannas RI dapat menjadi rujukan regional ASEAN, pada tahun 2020 dapat menjadi rujukan regional Asia Pasifik, serta pada tahun 2025 merupakan langkah yang panjang, untuk itu diperlukan langkah strategis serta upaya yang telah dan terus dilakukan oleh Lemhannas RI, mencakup: 11 Prinsip Pembaharuan, Revitalisasi dan Restrukturisasi Organisasi, Reformasi Birokrasi, Strengthening the Capacity Building, dan Lemhannas Social Networking.

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Lemhannas RI
 
Kedudukan Lemhannas RI

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.

Tugas Lemhannas RI

Lemhannas RI memiliki tugas membantu Presiden dalam:

  1. Menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal
  2. Menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
  3. Menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai kebhinneka tunggal ika-an.
  4. Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai instansi terkait di dalam dan luar negeri.

Fungsi Lemhannas RI

Lemhannas memiliki fungsi:

  1. Mendidik, menyiapkan kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional melalui segala usaha kegiatan dan pekerjaan meliputi program pendidikan, penyiapan materi pendidikan, operasional pendidikan dan pembinaan peserta dan alumni serta evaluasi
  2. Mengkaji berbagai permasalahan stretegis nasional, regional, dan internasional baik di bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukukm dan keamanan, ekonimi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan serta permasalahan internasional
  3. Memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, semangat bela negara, transformasi nilai-nilai universal, sistem nasional serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan
  4. Kerjasama pendidikanpasca sarjana di bidang strategi ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan/atau internasional
  5. Kerjasama pengkajian strategis dan kerjasama pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri.

Visi dan Misi Lemhannas RI

Visi Lemhannas RI

Menjadi lembaga nasional yang bertaraf internasional, unggul dan terkemuka, yang berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Misi Lemhannas RI

  1. Menyelenggarakan pendidikan kepemimpinan yang bermutu dengan meluluskan calon pemimpin tingkat nasional yang kompeten sesuai dengan paradigma nasional
  2. Melakukan pengkajian unggulan yang relevan dan berguna bagi kepentingan bangsa dalam mendukung tujuan nasional
  3. Memantapkan nilai-nilai luhur yang relevan bagi pembangunan karakter bangsa dan mendukung pembangunan nasional

 

Sumber: lemhannas.go.id


Layanan - Lemhannas - Lembaga Ketahanan Nasional

Layanan Publik - Instansi