BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (disingkat BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. BNPP merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Profil BNPP

Pengelolaan perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan. Sejalan dengan reorientasi kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan, melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mengelola kawasan perbatasan. Berdasarkan amanat UU tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 membentuk Badan Nasional Pengelola perbatasan (BNPP). Dalam konteks pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, BNPP mengedepankan sinergi kebijakan dan program, sehingga kelemahan dan keterbatasan yang ada selama ini, yakni penanganan perbatasan negara secara ad-hoc dan parsial serta egosektoral, yang telah mengakibatkan overlapping dan redundance serta salah sasaran dan inefisiensi dalam pengelolaan perbatasan, diharapkan dapat diperbaiki.

Keanggotaan BNPP terdiri dari 18 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta 12 Gubernur di Kawasan Perbatasan. Dengan demikian, diharapkan akan mampu menjadi daya ungkit untuk  memperkuat dan mengefektifkan tugas-tugas yang diemban oleh Kementerian dan/atau Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai Beranda Depan NKRI. Melalui koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga yang terkait langsung dengan penanganan perbatasan negara, BNPP diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi terciptanya kebijakan dan program pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi dan terpadu.

Ruang lingkup tugas utama BNPP adalah mengelola Batas Wilayah Negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan yang merupakan kristalisasi dari amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 pasal 15 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 pasal 3, sebagai berikut:
1) Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
2) Menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
3) Mengkoordinasikan pelaksanaan; dan
4) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Visi & Misi

Ditulis pada 29 Agustus 2013. Diposting di BNPP

Visi :

Terwujudnya Tata Kelola Batas Negara dan Kawasan Perbatasan yang aman, tertib, maju dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi :

Misi Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi diatas yaitu :
1) Mempercepat Penyelesaian garis batas antar negara dengan negara tetangga;
2) Mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, regional, nasioal dan internasional;
3) Meningkatkan penegakan hukum, pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya;
4) Menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan dengan meningkatkan prasarana dan sarana perbatasan;
5) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam darat dan laut secara berimbang dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah, dan pendapatan negara, serta;
6) Mengembangkan sistem kerjasama pembangunan antara pemerintah daerah, antar daerah, antar negara, dan antar pelaku usaha;

 

Sumber: bnpp.go.id


Layanan - BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Layanan Publik - Instansi