KIW - PT. Kawasan Industri Wijayakusuma

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

PT.  Kawasan Industri Wijayakusuma ( Persero ) adalah sebuah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha : “Penjualan kapling industri dan persewaan gudang “.

Didesain dengan konsep kawasan industri yang terpadu, mandiri ramah lingkungan, bebas banjir dan siap pakai yang meliputi seluas 250 Ha.

Terletak ditepi jalan raya ekonomi utama Jakarta – Semarang, membuat kawasan ini menjadi kawasan yang strategis di Semarang.

Wijayakusuma Industrial area or PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (PT.KIW),  is  owned by the country (BUMN) in the business are the sale of Industrial Plot and rend of Warehouse.

KIW has been designing with Industrial area concept which are united, independent, environmental - friendly, flood free and ready to use. The area covers 250 Ha.

It is located in the side of main economic road of Semarang - Jakarta, making the area be the most strategic Industrial Area in Semarang.

http://kiw.co.id/tinymcpuk/gambar/image/logo-ket.jpg

Informasi  Perijinan Investasi Layanan Satu Pintu Ditata Ulang

Perijinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang / pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha dan merupakan aturan yang harus diikuti agar tercapai suatu tatanan kehidupan masyarakat ekonomi, politik social dan budaya.

Kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perijinan oleh pemerintah yang berbelit-belit, tidak transparan, memakan waktu yang panjang  dan perlu biaya extra. Mereka sering bolak–balik dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk mengurus suatu layanan perijinan. sehingga kinerja pelayanan umum secara keseluruhan menjadi buruk.

Masalah yang sering dihadapi dan  sering dikeluhkan  bagi kalangan dunia usaha adalah  ketidak jelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan ijin yang tidak pasti selesainya, sehingga cost atau biaya  yang dikeluarkan sangat  tinggi.

Melihat begitu pentingnya,  perijinan adalah  sebagai  pintu masuk bagi para investor ke daerah yang harus segera dibenahi menjadi tantangan yang tidak sederhana, karena berawal dari perijinan yang tidak efisien harus di tata ulang yakni pro pasar (reformasi birokrasi), yaitu membangun sistem pelayanan perijinan yang akuntabel, transparan, partisipatif, efisien dan efektif serta ramah terhadap investor.

Kebijakan pemerintah Ini, merupakan kabar gembira bagi Kalangan dunia usaha  dengan adanya informasi dari Pemerintah akan menata ulang Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  yang selama ini belum cukup efektif memperbaiki masalah perijinan investasi di  Indonesia secara menyeluruh.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengungkapkan tersebut seusai Rapat koordinasi Layanan Investasi di Jakarta  Jum’at (18/7). Hadir juga dalam rakor tersebut antara lain menteri Dalam Negeri  Gamawan Fauzi dan kepala Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM) Mahendra Siregar.

Dalam rapat tersebut menhasilkan tiga poin kesepakatan untuk memperbaiki masalah Perijinan yang berada di Indonesia. Tiga poin tersebut antara lain Pembuatan pelayanan terpadu satu pintu, Penyederhanaan proses Perijinan, termasuk evaluasi disetiap kementerian, dan Pembentukan Lembaga penanaman Modal dan perijinan terpadu.

Chairul Tanjung mencontohkan, ke depan harapannya adalah makin banyak lagi usaha-usaha kecil yang memiliki akses pembiayaan atau mendirikan usaha dengan lebih mudah. "Jadi saya berharap perusahaan-perusahaan informal, perusahaan kecil, itu cukup punya satu lembar surat. Dengan satu lembar surat ini dia sudah bisa membuka account di bank, melakukan semua aktivitas," papar Chairul Tanjung.

Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi tersebut sebagai kebijakan strategis yang dijabarkan ke dalam program kegiatan dan tindakan yang lebih kongkrit sebagai terobosan untuk percepatan investasi.Salah satu kegiatan  atau tindakan yang sangat penting. ( Sumber : Info HKI  disunting oleh Hartono)

VISI

Menjadi Pengembang dan Pengelola Kawasan Industri yang Handal

MISI PT. KIW


Menyediakan tanah kapling industri dan Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) untuk memenuhi kebutuhan, baik dari dalam maupun luar negri yang akan mengadakan kegiatan industri melalui relokasi industri maupun investasi baru yang memberikan kemudahan dan pelayanan yang memuaskan.

Ikut menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi khususnya dalam pengembangan wilayah pertumbuhan ekonomi baru dimana Kawasan Industri dibangun, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah yang bersangkutan dan kesejahteraan masyarakat.

 

Sumber: kiw.co.id


Layanan Publik - Instansi