KSPI - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo


Sejarah Pembentukan KSPI

Sejarah pembentukan KSPI tidak dapat dilepaskan dari dinamika yang terjadi dalam tubuh SPSI pasca 1998. Sejak diterbitkannya Kepmenaker no 5 tahun 1998 tentang pendaftaran serikat pekerja, banyak SP/SB yang berdiri di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengurus SPSI. Di sisi lain, para pengurus SPSI mulai mempertanyakan bentuk organisasi mereka; yang berbentuk Federasi tetapi kedaulatan tertinggi di tangan anggota, yaitu orang-orang.

Sementara itu Anggaran Dasar SPSI menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada Komisariat DPP Harian, sementara di sisi lain, DPP Harian adalah pelaksana. Selain kedua masalah itu, pada tahun 1998 Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan terjadinya inflasi hingga 68%. Inflasi yang tinggi itu memicu perdebatan di Dewan Pengupahan mengenai kenaikan upah yang layak. Salah satu anggota Dewan Pengupahan, Sjaiful DP yang saat itu masih di SPSI mengusulkan kenaikan upah 30% – 35% untuk mempertahankan daya beli buruh. DPP yang menyatakan mendukung tuntutan ini ternyata kemudian mengikuti kemauan pemerintah untuk tidak menaikkan upah buruh, sehingga menimbulkan kekecewaan pada anggota dan pengurus yang duduk di Lembaga Tripartit Nasional.

Tak lama setelah itu Presiden Habibie meratifikasi Konvensi ILO no 87  tentang Kebebasan berorganisasi. Hal ini kemudian mendorong terbentuknya SPSI Reformasi. Di awal pembentukannya, SPSI Reformasi didukung oleh 13 Serikat Pekerja Anggota (SPA). Pembentukan SPSI Reformasi ini didukung oleh ICFTU. Pada saat yang sama, di luar SPSI mulai bermunculan SP/SB lainnya, sehingga makin menimbulkan kekhawatiran mengenai perpecahan dalam gerakan buruh.

Mulai tahun 2000, ada upaya membentuk semacam payung besar yang menyatukan SP/SB tapi pada saat yang sama tidak menghalangi kebebasan untuk membentuk serikat pekerja/ serikat buruh. Pada tahun 2001 kembali diadakan seminar untuk mematangkan gagasan ini, dengan dukungan dari ICFTU, tetapi mulai timbul perbedaan pendapat antara para pengurus SP/SB. Pada tahun 2002 diadakan seminar lagi dengan dihadiri oleh 35 SP/SB yang disepakati untuk membentuk Tim Panitia yang bertugas merumuskan pokok-pokok pikiran mengenai ‘wadah’ yang hendak dibangun.

Duduk di dalam tim itu adalah Djoko Daulat (FSP Pariwisata), J. Simamora (FSP Transportasi), Sofiati Mukadi (Kahutindo), Saeful Tavip (ASPEK), Sjafri (BUMN)  Sayangnya, hingga 3 bulan sejak pembentukannya, tim ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kemudian dibentuk tim baru yang disebut Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipimpin oleh Sjaeful DP (FSP KEP). Tim ini, selain berhasil merumuskan pokok-pokok pikiran untuk menyatukan SP/SB juga menyiapkan pertemuan untuk membentuk KSPI dalam Konvensi.

Pada 1 Februari 2003, diadakan Kongres pertama pembentukan KSPI di Wisma Kinasih Bogor dan disepakati terbentuknya Kongres Serikat Pekerja Indonesia. Presiden pertama KSPI adalah Rustam Aksan dan Sekjennya Rindorindo. Kongres Pertama itu dihadiri oleh 11 SP/SB yaitu (1) FSP Farkes Reformasi, (2) FSP Kahutindo, (3) FSP Pariwisata Reformasi, (4) ASPEK Indonesia, (5) FSP KEP, (6) FSPMI, (7) FSP PPMI, (8) FSP ISI, (9) PB PGRI, (10) FSP BUMN dan (11) SPN, tetapi FSP BUMN kemudian mengundurkan diri; begitu juga SPN. Pada saat Kongres Pertama ini struktur organisasi KSPI sudah seperti KSPI sekarang, dengan Dewan Eksekutif Nasional (DEN) dan Majelis Nasional (MN), hanya saja ada perbedaan dalam aturan mengenai pergantian pengurus antar waktu. Bila pengurus dari salah satu afiliasi tidak aktif, maka penggantinya dari SP/SB yang sama dan otomatis mengisi jabatan yang sama. Sedangkan dalam AD/ART yang baru, pengurus pengganti tidak otomatis mengisi jabatan pengurus lama. Selain soal pergantian pengurus antar waktu, sejak awal berdirinya, KSPI sudah memungut iuran dari KSPI sebagai sumber utama keuangan.

Pada Kongres kedua di Malang (31 Januari-2 Februari 2007), terjadi ketidaksepahaman mengenai pemimpin organisasi yang berujung pada non aktifnya empat afiliasi KSPI yaitu ASPEK Indonesia, FSP ISI, FSP Kahutindo dan SPN. Saat itu yang terpilih menjadi Presiden KSPI adalah Thamrin Mosii (FSPMI) dan Sekjendnya Rusli (PGRI). Pada 23 November 2007, nama KSPI berubah menjadi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Pada Kongres ketiga di Hotel Grand Jaya Raya, Cisarua Bogor (29 Januari-1 Februari 2012), ASPEK Indonesia, FSP ISI dan FSP Kahutindo kembali bergabung dengan KSPI, sedangkan SPN memutuskan tetap diluar KSPI. Pada saat itu, FSP BUMN juga sudah tidak aktif lagi sehingga serikat yang aktif di KSPI menjadi 9 Federasi.

Visi & Misi

kspiTujuan berdirinya KSPI menurut Pasal 7 Anggaran Dasar KSPI, adalah :

1) Terhimpunnya federasi-federasi serikat pekerja dan terciptanya kesetiakawanan serta tali persahabatan diantara sesama serikat pekerja, baik secara nasional maupun secara internasional.

2) Terciptanya KSPI dan afiliasi yang sehat, kuat, demokratis, independen, professional dan bertanggungjawab.

3) Terciptanya penegakan hukum dan perlindungan HAM di dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

4) Terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi pekerja khususnya serta rakyat Indonesia pada umumnya, dengan mengaktualisasikan perintah Konstitusi, khususnya Pasal 27, Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 33 ayat (1) Amandemen Keempat UUD 1945. (5) Terciptanya kehidupan dan penghidupan dan demokratis dan berkeadilan dalam hubungan industrial dengan membela serta melindungi hak dan kepentingan afiliasi.

Saat ini Federasi Afiliasi KSPI adalah: (1) FSP FARKES Reformasi, (2) FSP Kahutindo, (3) FSP Pariwisata Reformasi, (4) ASPEK Indonesia, (5) FSP Kimia, Energi dan Pertambangan, (6) FSPMI, (7) FSP PPMI, (8) FSP ISI dan (9) PB PGRI.

Berdasarkan hasil Kongres ketiga di Bogor pada Januari 2012, Platform perjuangan KSPI terdiri dari 15 Prinsip Dasar, 9 Program Aksi, 5 Pilar Utama, 10 Strategi dan 7 Isu Prioritas.

15 Prinsip Dasar itu adalah:

  1) UUD 1945 adalah dasar dari Politik Perburuhan Indonesia.
  2) Tingginya angka pengangguran
  3) Lemahnya Sistem Jaminan Sosial
  4) Upah Minimum yang tidak layak
  5) Dampak dari kebijakan upah minimum adalah kemiskinan dan keterbelakangan struktural
  6) Hukum perburuhan tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945
  7) UU No 21 Tahun 2000 yang melindungi kekebasan berserikat belum diimplementasikan
  8) Kelemahan law enforcement berdampak pada keanggotaan serikat
  9) 8 Tujuan MDG’s
10) 4 Pilar Pakta Kerja Global Indonesia
11) 8 Prinsip Pakta Kerja Global Indonesia harus diimplementasikan
12) Mengoptimalkan peran KSPI dalam pembangunan Indonesia
13) KSPI dan afiliasinya harus bergerak dengan cepat dan kompak
14) Pemerintah harus mengambil bagian dalam melindungi pekerja
15) KSPI dan afiliasinya harus berperan aktif dalam mengantisipasi dampak dari AFTA pada 1 Januari 2015.

9 Program Aksi KSPI adalah:

1) Organisasi. Program aksinya adalah meningkatkan keanggotaan baru dan verifikasi secara berkala; meningkatkan kualitas kartu keanggotaan untuk perlindungan anggota secara legal; meningkatkan kerjasama antar konfederasi; membentuk dan memperkuat perwakilan KSPI di tiap provinsi; membentuk dan memperkuat komite perempuan; merencanakan, melaksanakan dan menegakkan aturan KSPI.
   
2) Treasure dan Keuangan. Untuk meningkatkan rencana kerja KSPI, setiap afiliasi harus membayar iuran setiap bulan; treasure dan vice treasure harus meningkatkan keuangan KSPI dari sumber-sumber lain dengan aktivitas ekonomi seperti koperasi; memonitor, mengevaluasi dan memperbarui program kerjasama dengan donor; membuat laporan keuangan untuk audit internal dan ekternal.
   
3) Pendidikan, Pelatihan dan Kaderisasi meliputi: membuat silabus pelatihan, pendidikan dan sistem regenerasi; membuat database, daftar kader dan afiliasi untuk meningkatkan kompetensi, membangun dan meningkatkan pelatihan dan pendidikan hukum, politik, ekonomi dan Informasi Teknologi.
   
4) Hubungan Industrial. Program aksinya meliputi: meningkatkan implementasi hubungan industrial untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KSPI dan keluarganya serta seluruh warga negara Indonesia, mengimplementasikan dialog sosial yang produktif dan inovatif, membentuk tim bantuan hukum dan konsultasi dengan memberdayakan anggota dan kader.
   
5)
Upah, Jaminan Sosial dan Kesejahteraan. Program aksinya meliputi studi dan analisis sistem pengupahan nasional dan juga menciptakan konsep dan reformasi upah, memberdayakan anggota dan afiliasi KSPI dalam dewan pengupahan nasional dan daerah, memperjuangkan standard upah untuk mencapai upah layak, mengorganisir buruh sektor informal termasuk buruh migrant dan pekerja domestik, menganalisis dan melakukan studi mengenai kebijakan ekonomi global.
   
6) Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan. Program aksinya meliputi: mendorong berdirinya komite K3 dan Lingkungan, meningkatkan law enforcement dari K3 dan Lingkungan, menempatkan dan memberdayakan anggota KSPI dalam DK3N, menciptakan program pendidikan mengenai K3, mensosialisasikan aturan-aturan mengenai K3 dengan kampanye nasional.
   
7) Penelitian dan pengembangan. Program aksinya meliputi: mengimplementasikan kerjasama dengan universitas untuk training tentang riset dan pengembangan bagi anggota KSPI, mengimplementasikan hasil riset berdasarkan kebutuhan KSPI, mempublikasikan hasil penelitian kepada seluruh anggota KSPI.
   
8) Publikasi dan Hubungan Kemasyarakatan. Program aksinya meliputi sosialisasi keputusan-keputusan kongres KSPI, mempromosikan kegiatan-kegiatan KSPI melalui media cetak dan media elektronik di tingkat lokal, nasional dan internasional. Membuat newsletter KSPI dan membuat website KSPI.
   
9) Internasional. Program aksinya meliputi: meningkatkan kerjasama yang sudah ada dan membangun kerjasama baru dengan GUF dan konfederasi lain, mengirimkan kader potensial untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di tingkat internasional, berkontribusi secara aktif dalam lembaga-lembaga internasional.

Adapun 5 Pilar Utama KSPI adalah: (1) Pusat Pendidikan/ Pelatihan, (2) Koperasi, (3) Pusat Studi Hukum, (4) Pusat Komunikasi dan Informasi serta (5) Pelatihan dan Penguatan Kader Politik.

 

Sumber: kspi.or.id


Layanan - KSPI - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia

Layanan Publik - Instansi