KIP - Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Tentang KIP

Komisi Informasi Pusat (KIP) adalah sebuah lembaga mandiri yang lahir berdasarkan  Undang- Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KIP pertama kali berkerja pada tanggal 1 Mei 2010 berdasarkan ketentuan pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik yang mensyaratkan pelaksanaan UU ini setelah 2 (dua) tahun diundangkan oleh Pemerintah.

Kedudukan

Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat (KIP) yang berkedudukan di Ibukota Negara, Komisi Informasi Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang masing-masing berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan Kota.

Susunan

Susunan keanggotaan Komisi Informasi Pusat berjumlah tujuh orang Komisioner yang harus mencerminkan unsur dari pemerintah dan unsur masyarakat.  Bagi keanggotaan Komisi Informasi pada tingkat daerah,  Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota, Komisionernya berjumlah lima orang yang juga harus mencerminkan unsur dari pemerintah dan unsur masyarakat. Dalam memudahkan tugasnya, para Komisioner harus menggelar rapat pleno untuk memilih seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang masing merangkap sebagai anggota.

Tugas dan Fungsi

Fungsi, Tugas,dan Wewenang

Fungsi

KIP berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Tugas

1) Komisi Informasi bertugas :

Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publikberdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

2) Komisi Informasi Pusat bertugas :

Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

3) Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Wewenang

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang :

» memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
» meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
» meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
» mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
» membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja

Komisi Informasi

Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan

Visi dan Misi

Visi Komisi Informasi :

“Sebagai Lembaga Mandiri, Kredibel, dan Menjadi Ikon dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Akuntabel serta Masyarakat Informasi yang Partisipatif”.

Visi tersebut bisa dijabarkan arti katanya menjadi :

1) Lembaga yang mandiri. Artinya terlepas dari berbagai kepentingan dan intervensi dari pihak manapun dalam pengelolaan organisasi, pengembangan program kerja dan anggaran, pembentukan regulasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik.
2) Lembaga yang kredibel. Artinya memiliki kapasitas, integritas, pengaruh, dan kepercayaan publik.
3) Ikon dalam mewujudkan peyelenggaraan Negara yang akuntabel. Artinya menjadi simbol, representasi, dan referensi dalam mewujudkan keterbukaan informasi menuju penyelenggaraan negara yang akuntabel dan partisipatif.
4) Ikon dalam mewujudkan masyarakat informasi yang partisipatif. Artinya menjadi simbol, representasi, dan referensi dalam mewujudkan masyarakat informasi yang partisipatif.

Misi Komisi Informasi sebagai berikut :

1) Memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi yang mandiri dan kredibel.
2) Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi
3) Mengarus-utamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
4) Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik.
5) Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi.

 

Sumber : komisiinformasi.go.id