PT PII - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), atau PII didirikan sebagai respon Pemerintah Indonesia terhadap kebutuhan akan adanya penjaminan terhadap risiko politik yang melekat pada investasi di bidang infrastruktur. Melalui penjaminan tersebut, diharapkan akan mendorong keikutsertaan pihak swasta yang lebih luas dalam pembangunan infrastruktur khususnya melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS (Public Private Partnership, PPP).

Sebagai dasar pelaksanaan KPS, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 67/2005 tentang KPS dalam Penyediaan Infrastruktur, yang diubah dengan Perpres 13/2010. Perpres 13/2010 menyebutkan adanya dukungan kontinjen berupa Jaminan Pemerintah yang akan diberikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) kepada proyek KPS. Dukungan kontinjen atau jaminan tersebut diberikan Menkeu melalui suatu Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI). Untuk itu, PII yang merupakan BUPI dibentuk pada tanggal 30 Desember 2009 sebagai salah satu upaya Pemerintah mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, melalui penyediaan jaminan yang dilakukan dengan proses yang akuntabel, transparan dan kredibel. Disamping itu, kehadiran PII sebagai BUPI diharapkan akan mendorong masuknya pendanaan dari swasta untuk sektor infrastruktur di Indonesia melalui peningkatan kelayakan kredit (creditworthiness) proyek KPS yang dapat berdampak pada penurunan cost of fund dari proyek-proyek infrastruktur.

Secara ringkas, tujuan pembentukan PII adalah untuk:


» Meningkatkan kelayakan kredit atas proyek-proyek KPS infrastruktur melalui pemberian penjaminan atas risiko infrastruktur.

» Meningkatkan tata kelola dan proses yang transparan dalam pemberian penjaminan atas risiko proyek infrastruktur yang terkait dengan tindakan dan tidak adanya tindakan pemerintah.

» Memfasilitasi keberhasilan transaksi bagi PJPK (Kementerian, BUMN, Pemda) melalui penyediaan penjaminan bagi proyek KPS yang telah distruktur dengan baik.

» Memagari (ring-fence) kewajiban kontinjensi Pemerintah dan meminimalkan kejutan langsung (‘sudden shock’) kepada APBN.

PII bertindak sebagai Penjamin bagi sektor swasta atas berbagai risiko infrastruktur yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan atau tidak adanya tindakan Pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi proyek KPS infrastruktur, seperti keterlambatan pengurusan perijinan, lisensi, perubahan peraturan
perundangan-undangan, ketiadaan penyesuaian tarif, kegagalan pengintegrasian jaringan/fasilitas dan risikorisiko lainnya yang ditanggung atau dialokasikan ke pemerintah dalam masing-masing kontrak KPS.

Visi

Menjadi penyedia penjaminan yang memainkan peran penting dalam menarik modal swasta untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

http://www.iigf.co.id/Data/Static/visimisi.jpg

Misi

» Menyediakan produk-produk penjaminan melalui proses bisnis yang transparan dan baik

» Melaksanakan kebijakan satu pelaksana dalam proses pemberian jaminan dengan modal yang kuat danmanajemen yang profesional.

» Meningkatkan kelayakan kredit proyek infrastruktur Indonesia

Tujuan

» Memastikan proyek infrastruktur yang didukung memiliki struktur yang baik sehingga dapat meningkatkan kelayakan kredit dan proyek infrastruktur.

» Memfasilitasi pengembangan proyek Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (yaitu Kementerian/Lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah) dengan menyediakan instrumen finansial untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur dan jasa konsultasi terkait

» Mengembangkan tata kelola yang baik dari implementasi penyediaan instrumen finansial untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur

» Memagari kewajiban kontinjensi Pemerintah sehubungan dengan pemberian jaminan Pemerintah

 

Sumber: iigf.co.id


Layanan - PT PII - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Layanan Publik - Instansi