IPPMI - Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Deklarasi

DEKLARASI
IKATAN PELAKU PEMBERDAYAAN MASYARAKA0T INDONESIA
(IPPMI)

 

Bahwa kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan dan terus disempurnakan, antara lain melalui program pembangunan berbasis masyarakat, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang merupakan gabungan dari beberapa program yang sebelumnya ada seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Program-program yang memperkenalkan kembali prinsip dan proses pemberdayaan masyarakat, prinsip pengelolaan pembangunan partisipatif dengan misi meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat pilar ekonomi masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bahwa sebagai salah satu pelaku program tersebut, para konsultan/fasilitator pemberdayaan masyarakat telah mengikuti serangkaian pelatihan, memfasilitasi implementasi program dan memberikan pembelajaran kemandirian kepada masyarakat.

Bahwa menyadari kondisi tersebut, konsultan/fasilitator maupun para pelaku dari unsur masyarakaat perlu menggalang kebersamaan melalui pembentukan wadah dan berhimpun untuk saling berkomunikasi, meningkatkan mutu profesionalisme, mengembangkan etika profesi, meningkatkan mutu pendampingan dan mengembangkan jejaring kerjasama dengan semua pihak yang saling menguntungkan.

Bahwa sampai saat ini telah dibentuk wadah dan/atau organisasi konsultan/fasilitator pemberdayaan di berbagai propinsi, seperti Jawa Tengah (IAPM, Ikatan Ahli Pemberdayaan Masyarakat), Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Lampung (HKPM, Himpunan Konsultan Pemberdayaan Masyarakat), Sulawesi Selatan (AKPINDO, Ikatan Konsultan Pemberdayaan Indonesia), dan sebagainya.Dalam rangka memantapkan jaringan dan mengembangkan simpul pelaku pemberdayaan masyarakat di lingkup nasional, dibentuklah IKATAN PELAKU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDONESIA (selanjutnya disebut IPPMI), yang dideklarasikan bersama para Pelaku-Pelaku pemberdayaan masyarakat pada tanggal 31 Maret 2005 dan kemudian disahkan dengan Akta Notaris No.2 tahun 2011 dihadapan Notaris Kristy Sada Perarih Sinulingga SH. MKn, pada tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Sebelas (23 – 2 – 2011) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Visi & Misi

VISI DAN MISI
IKATAN PELAKU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDONESIA
(IPPMI)

 

IPPMI merupakan wadah organisasi dan forum komunikasi bagi para pelaku pemberdayaan masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan berfungsi sebagai wadah komunikasi, pembinaan, konsultasi dan koordinasi antara pelaku pemberdayaan masyarakat dengan profesi lainnya, pemerintah, swasta,  internasional, dan lembaga/instansi masyarakat. Organisasi ini   juga berfungsi sebagai wadah penyalur aspirasi/kepentingan para pelaku pemberdayaan masyarakat.

IPPMI bersifat terbuka dan mandiri menjunjungtinggi nilai-nilai kejujuran, berpandangan ke masadepan (visioner), menegakkan sikap disiplin, profesionalisme, mendorong kerjasama, serta membangun perilaku bertanggungjawab ,adil dan peduli pada masyarakat warga terutama masyarakat miskin.

VISI
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MISI

 

1) Mengaktifkan forum komunikasi sebagai sarana dialog, pertukaran informasi antar anggota serta pengembangan kemampuan anggota;
2) Mendorong kinerja yang baik dari anggota melalui sertifikasi profesi, menjaga kode etik pelaku pemberdayaan masyarakat;
3) Mengadakan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan, kesejahteraan serta pengakuan terahadap anggotanya;
4) Bersama pihak-pihak terkait, mengembangkan dan memasyarakatkan pendekatan pengelolaan pembangunan yang partisipatif;
5) Membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak unutk mengembangkan pranata dan kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan dan dibicarakan secara terbuka dengan masyarakat;
6) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pemberdayaan;
7) Menyelenggarakan penelitian terkait pemberdayaan masyarakat, dan mensosialisasikan hasil-hasil penelitian guna peningkatan kapasitas pelaku pemberdayaan masyarakat serta sumber informasi terkait pembangunan partisipatif secara luas;
8) Membentuk jaringan kerja baik di tingkat nasional maupun internasional untuk bertukar informasi atau melakukan kerjasama sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi;
9) Mengaktifkan jaringan kerja pelaku pemberdayaan sehingga masyarakat dapat menjangkau sumber-sumber dan keterampilan teknis yang diperlukan. 

 

Sumber : ippmi.org


Layanan - IPPMI - Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia

Layanan Publik - Instansi