INTAKINDO - Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Tenaga ahli memegang peran penting dalam rantai pasok jasa konstruksi secara nasional. Karena disamping teknologi dan material,  SDM sangat mempengaruhi kualitas konstruksi dalam setiap tahapan siklus hidup proyek, dimulai dari gagasan, perencanaan, perancangan, pengawasan, pelaksanaan, operasi hingga demolisi (penghancuran).  Peningkatan profesionalisme tenaga ahli konstruksi akan mampu meningkatkan kualitas pembangunan.

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, industri konstruksi mengalami pertumbuhan sangat signifikan. Khususnya dengan dicanangkannya Program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indoensia) 2011-2025, yang diperkiarakan akan menyerap dana sekitar Rp 4000 triliun. Menurut data Bappenas anggaran Pemerintah untuk bidang infrastruktur tahun 2009, 2010, 2011, masing-masing Rp 91,3 Triliun, 99,4 Triliun, Rp 128,7 triliun.  Menurut Data BP Kontsruksi, pasar konstruksi nasional yang berasal  dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, PMDN, PMA, dan dana gabungan, pada tahun 2012 mencapai Rp 300 Triliun, sedangkan tahun 2013 mencapai Rp 390 triliun.

Kebutuhan (demand) terhadap tenaga ahli merupakan turunan (derived demand) dari pertumbuhan industri konstruksi secara nasional.  Penyedia jasa konsultansi dan kontraktor merupakan para pengguna tenaga ahli. Kebutuhan tenaga ahli konstruksi tidak terlepas dari perkembangan jumlah badan usaha konsultan maupun kontraktor.

Pertumbuhan yang sangat pesat di bidang industri konstruksi memang perlu direnspons secara proaktif baik dari sisi kuantitatif dan kualitatif oleh asosiasi profesi termasuk  INTAKINDO sehingga  tenaga ahli konstruksi nasional dapat  menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jika kebutuhan tenaga ahli yang sangat pesat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh tenaga ahli nasional, maka tak pelak lagi  dengan akan diberlakukannya Pasar Bersama ASEAN Tahun 2015, Indonesia akan diserbu oleh tenaga ahli asing di berbagai bidang.

Dalam empat tahun terakhir keanggotaan INTAKINDO dan jumlah SKA yang diterbitkan oleh INTAKINDO telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Demikian pula jumlah sertifikat Amdal mengalami peningkatan yang cukup singinifikan. Meskipun demikian, kebutuhan SKA maupun sertifikat Amdal lebih besar dari jumlah yang tersedia. Khususnya bidang Amdal, mengingat tingkat kelulusan peserta yang sangat rendah, menyebabkan jumlah pemilik sertifikat Amdal sangat terbatas. Hal ini menjadi kendala bagi badan usaha konsultan yang akan menanganai proyek-proyek Amdal.  

DPN INTAKINDO telah melakukan diskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk menurunkan  passing grade uji kompetensi Amdal, namun belum berhasil. Hal ini dapat menjadi kendala bagi penanganan proyek-proyek Amdal, karena jumlah pemegang sertifikat Amdal julahnya jauh lebih sedikit dari kebutuhan di lapangan, karena perusahaan konsultan yang akan melakukan registrasi di KLH, terkendala terbatasnya jumlah  pemilik sertifikat Amdal.

Dalam aspek organisasi, perubahan regulasi bidang konstruksi akhir-akhir ini juga perlu mendapat perhatian khusus. Meskipun perubahan regulasi terkait dengan dicabutnya peran asosiasi dalam melakukan sertifikasi terjadi pada kepengurusan DPN INTAKINDO 2009-2013, namun dampaknya akan mulai terasa pada kepengursan DPN INTAKINDO mendatang. Karena seluruh proses pengurusan perpanjangan dan permohonan baru SKA sepenuhnya akan mengikuti aturan baru, dimana asosiasi hanya berfungsi melakukan verifikasi dan validasi awal, sedangkan sertfiikasi dilakukan oleh Uni Sertifkasi Tenaga Kerja (USTK) di LPJKN dan LPJK Provinsi. Hal tersebut berdampak pada penurunan pemasukan dana organisasi yang sangat signifikan.

Namun demikian di tingkat provinsi masih ada peluang untuk membentuk unit sertifikasi bentukan masyarakat. Sehingga INTAKINDO Provinsi perlu menyiapkan upaya untuk  membentuk USTK bentukan masyarakat, sehingga dapat memperoleh pemasukan dari proses sertifikasi.

Memang banyak permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan, namun hendaknya semua itu tidak melemahkan perjuangan DPN INTAKINDO dan INTAKINDO Provinsi untuk tetap eksis dan mengembangkan organisasinya, melalui berbagai inovasi yang dimungkinkan oleh regulasi saat ini.

Laporan Pertanggungjawaban DPN INTAKINDO Masa Bakti 2009-2013 disusun berdasarkan landasan peraturan organisasi INTAKINDO, baik dalam pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan keuangan Organisasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

FUNGSI
Intakindo berfungsi sebagai wadah komunikasi, konsultasi, koordinasi, kerjasama dan pemersatu di antara anggota Intakindo pada khususnya dan para tenaga yang memberikan layanan jasa keahlian pada umumnya.

VISI

Menjadikan anggota Intakindo yang memiliki kompetensi dan daya saing di pasar kerja Nasional dan Internasional.


MISI

1. Memfasillitasi pembentukan dan pengembangan profesi berkelanjutan serta sertifikasi kompetensi/profesi

   - sebagai  pengakuan keahlian secara Nasional dan Internasional.

2. Memelihara etika profesi tenaga ahli konsultan Indonesia.

3. Memberikan perlindungan kepada seluruh anggota Intakindo.

 

Sumber: intakindo.org


Layanan - INTAKINDO - Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia

Layanan Publik - Instansi