Pelindo II - PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Tentang Perusahaan

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perhubungan yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan dan logistik.

Nama Perusahaan :

Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), berkantor pusat di Jakarta

Alamat Kantor Pusat :

Jl. Pasoso No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara, Jakarta 14310

Telepon :

+62-21-4367505, 4301080

Faksimili :

+62-21-43911704

Website :

http://www.indonesiaport.co.id

Email :

info@indonesiaport.co.id

Kode Etik Bisnis :

Kode Etik Bisnis adalah seperangkat panduan yang berisi prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana Insan IPC menjalankan nilai-nilai IPC Way dalam mencapai visi Perusahaan. Kode Etik Bisnis IPC dibangun di atas fondasi yang kuat dari Visi dan Corporate Values yang kami junjung di seluruh fungsi serta seluruh wilayah geografis operasional kami.

Kode Etik Bisnis mencerminkan tindakan dan nilai-nilai yang kami pegang dalam berinteraksi dengan semua stakeholders IPC - karyawan, pelanggan, pemerintah, vendor, dan komunitas untuk membangun hubungan jangka panjang dengan mereka. Tujuan dari kode etik ini adalah untuk memberikan informasi, kesadaran, pelatihan, serta cara untuk melaporkan setiap pelanggaran atau ketidak jelasan terkait dengan etika profesional dan etika kerja.

Klik untuk melihat Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance :

Pedoman Pelaksanaan GCG adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan mengedepankan prinsip – prinsip Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), Ketidak-Berpihakan (Independent), Kewajaran Dan Kesetaraan (Fairness). Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan pedoman bagi seluruh insan perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan kepada perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) secara konsisten.

Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance bertujuan untuk memaksimalkan kinerja dan nilai perusahaan bagi pemegang saham serta meningkatkan pengelolaan perseroan secara profesional, transparan, efisien, serta mendorong pemberdayaan fungsi dan kemadirian Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Diharapkan dengan adanya pedoman ini dapat meningkatkan daya saing perseroan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang bekesinambungan.

Klik untuk melihat Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance

Tatalaksana Kerja Direksi dan Komisaris (Boardmanual)

Tatalaksana Kerja Direksi dan Komisaris (Boardmanual) adalah panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi perseroan.

Pelaksanaan Tatalaksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris merupakan salah satu bentuk komitmen dari Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari pedoman Good Corporate Governance yang telah dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Tatalaksana ini mendukung terciptanya suatu pola hubungan kerja yang baku dan saling menghormati untuk selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan Direksi dan Dewan Komisaris.

Klik untuk melihat Tatalaksana Kerja Direksi dan Komisaris (Boardmanual)

Whistleblowing System untuk IPC Bersih

IPC Bersih adalah sebuah program nyata dari manajemen PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) (atau disebut juga Indonesia Port Corporation selanjutnya disingkat IPC) beserta seluruh cabang pelabuhan dan Anak Perusahaan untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi dan pemerasan.

Salah satu aplikasi yang disediakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) bagi seluruh stakeholder yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Anak Perusahaan adalah Whistleblowing System yang independen. Melalui sistem ini, IPC dapat menjadi perseroan yang lebih baik dan mempunyai daya saing baik di tingkat nasional dan internasional. Bagi Insan IPC atau stakeholder yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh si terlapor.

Klik untuk melihat website IPC bersih

Akte Perusahaan :

Akta Pendirian Perusahaan Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat oleh Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Agus Sudiono Kuntjoro, SH., Notaris di Bekasi serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-80894.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 November 2008.

Modal Dasar :

Rp. 4 Triliun terbagi atas 4 juta saham, masing-masing saham dengan nilai nominal 1 juta rupiah

Kepemilikan :

100% Pemerintah Indonesia

Bidang Usaha :

Jasa Kepelabuhanan

Kantor Cabang, Anak Perusahaan dan Perusahaan afiliasi :

Perseroan memiliki Kantor Pusat di Jakarta dengan wilayah operasi tersebar di 10 provinsi untuk mengelola 12 pelabuhan yang diusahakan yaitu: Pelabuhan Teluk Bayur di Provinsi Sumatra Barat, Pelabuhan Jambi di Provinsi Jambi, Pelabuhan Boom Baru Palembang di Provinsi Sumatra Selatan, Pelabuhan Bengkulu di Provinsi Bengkulu, Pelabuhan Panjang di Provinsi Lampung, Pelabuhan Tanjung Pandan dan Pelabuhan Pangkal Balam di Provinsi Bangka Belitung, Pelabuhan Banten di Provinsi Banten,

Pelabuhan Tanjung Priok dan Sunda Kelapa di Provinsi DKI Jakarta, Pelabuhan Cirebon di Provinsi Jawa Barat, serta pelabuhan Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat. Di samping itu, Perseroan telah merencanakan pembangunan tiga pelabuhan baru yaitu Pelabuhan Kalibaru Utara (Jakarta), Sorong (Papua Barat) dan Batam (Kepulauan Riau).

Perseroan juga memiliki sepuluh anak perusahaan, yaitu KSO Terminal Petikemas Koja (TPK Koja), PT Jakarta International Container Terminal (JICT), PT Rumah Sakit Pelabuhan (RSP), PT EDI Indonesia (EDII), PT Multi Terminal Indonesia (MTI), PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS), PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT), PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI), PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI), dan PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI).

Sejarah Perusahaan

1960

Sejarah PT Pelabuhan Indonesia II bermula dari keputusan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1960 untuk membentuk Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan I hingga Pelabuhan VIII sebagai pengelola pelabuhan laut di seluruh Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1960 tentang pengelolaan pelabuhan umum yang dilakukan oleh  Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP).

1964 - 1969

Pada tahun 1964, pemerintah menata kembali pengelolaan pelabuhan umum dengan memisahkan aspek operasional dan komersial dalam pengelolaan pelabuhan. BPP yang terdiri dari PN Pelabuhan I hingga Pelabuhan VIII bertanggung jawab terhadap pengelolaan
aspek komersial, sementara aspek operasional dikoordinasikan oleh Lembaga Administrator Pelabuhan (Adpel).

1983

Sementara pada periode 1969-1983 pengelolaan masing-masing pelabuhan umum dilakukan Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) berdasarkanPeraturan Pemerintah No.18 tahun 1969. PN Pelabuhan dibubarkanoleh Lembaga Pemerintah Port Authority dan diganti menjadi BPP.

Pada tahun 1983, pemerintah mengubah status BPP menjadi Perusahaan Umum (Perum). Dengan status tersebut, BPP hanya mengelola pelabuhan umum yang diusahakan saja. Sedangkan pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilakukan langsung oleh Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan.

1985

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1983 juncto PP No 5 tanggal 5 Februari 1985, Perum Pelabuhan dilebur dan dibagi menjadi empat wilayah operasi, dengan nama Perum Pelabuhan I sampai IV. Keempat Perum itu merupakan BUMN yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

1992

Bentuk Perusahaan Umum (Perum) diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP No.57 tahun 1991 yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sehingga namanya berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992.

Selanjutnya bentuk Perusahaan Umum (Perum) diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP No.57 tahun 1991 yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sehingga namanya berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992, sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 4 tanggal 5 Mei 1998 yang keduanya dibuat oleh Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta serta telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C2-17612-HTO1O1TH.98 tanggal 6 Oktober 1998.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir adalah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 2 dari Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH., tanggal 15 Agustus 2008 jo. Akta Nomor 3 tanggal 30 Juli 2009. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No. AHU-80894.AH.01.02.2008 tanggal 3 November 2008. Dasar hukum bagi PT Pelabuhan Indonesia II sebagai BUMN penyelenggara usaha pelabuhan adalah Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayanan serta Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2009.

2012



Pada tanggal 22 Februari 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II meluncurkan identitas baru Pelindo II dalam bertransformasi menjadi IPC (indonesia Port Corporation), perusahaan penyedia layanan kepelabuhanan di Indonesia yang lebih efisien dan modern dalam berbagai aspek operasinya guna mencapai tujuan menjadi operator pelabuhan berkelas dunia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam warna jingga  di logo baru ini adalah semangat perubahan, kekuatan, optimisme, serta kebanggaan setiap karyawan, untuk bersama-sama berdiri di garis terdepan dalam mencapai tujuan organisasi. Sisi biru pada logo menggambarkan kesiapan memasuki erabaru yang dinamis dan fleksibilitas setiap komponen dalam perusahaan menghadapi berbagai tantangan guna mencapai tujuan perusahaan, sebagai a world-class port operator.

Logo baru IPC mewakili semangat transformasi kami, serta harapan akan awal yang baru demi menyongsong masa depan yang lebih cerah. Untuk mencapai goal kami, kami percaya perubahan dan kemajuan yang konstan, penuh dengan kejenakaan dan energi, agresif tetapi tetap ramah, memberikan semangat yang unik untuk Indonesia. Logo IPC juga merupakan simbol kebanggaan bagi semua pihak di dalam organisasi saat kami membawa IPC ke depan.

Visi & Misi

Pelayanan dan kepuasan pelanggan sebagai kata kunci seluruh aktivitas perusahaan harus menjadi budaya dan etika setiap elemen perusahaan dalam pelaksanaan tugasnya, sebagaimana yang tercermin dalam visi dan misi perusahaan

Visi Perusahaan

To be the preferred partner for reliable, best class in port & logistics services by creating an exciting enterprise for our people and contributing to national growth. (Untuk menjadi mitra pilihan untuk diandalkan, kelas terbaik di pelabuhan & jasa logistik dengan menciptakan suatu perusahaan yang menarik bagi orang-orang kami dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional.)

Misi Perusahaan

1) Menjamin kualitas jasa kepelabuhanan dengan jaringan logistik prima untuk memenuhi harapan stakeholder utama (pelanggan, pemegang saham, pekerja, mitra dan regulator.
2) Menjamin kelancaran dan keamanan arus kapal dan barang untuk mewujudkan efisiensi biaya logistik dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
3) Menjamin kecukupan produktivitas untuk memenuhi dinamika kebutuhan pelanggan.

Komitmen Perusahaan

1) Kepada mitra dan pelanggan jasa kepelabuhanan

Menyediakan dan mengoperasikan jasa pelayanan kepelabuhanan yang handal dengan mutu kelas dunia.

2) Kepada kepentingan nasional

Meningkatkan kesehatan perusahaan secara professional dan dapat mendorong pengembangan ekonomi nasional.

3) Kepada masyarakat pelabuhan

Mendorong terbentuknya masyarakat pelabuhan yang kooperatif dan mempunyai rasa saling memiliki.

4) Kepada anggota perusahaan

Mewujudkan sumber daya insani yang beriman, bermutu, optimis, bersikap melayani dan ramah, bangga kepada perusahaan dan budayanya, serta mampu memberikan kesejahteraan dan kepuasan kerja kepada karyawan.

 

Sumber : indonesiaport.co.id