VTP - PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

http://www.vtp.co.id/GudJadul.jpg
Sejarah Perusahaan

Secara historis PT (Persero) Varuna Tirta Prakasya merupakan gabungan empat perusahaan warisan Belanda yang bergerak di bidang per-Veem-an yaitu N.V. Het Batavia Veem, N.V. Indische Veem, N.V. Java Veem dan Verenigde Prouwenveren, yang selanjutnya diberi nama Fa. Veem Combinatie Tandjoeng Priok. Peristiwa penggabungan tersebut terjadi pada tanggal 7 Mei 1947. Pada periode antara 1954-1977, Fa. Veem Combinatie Tandjoeng Priok telah beberapa kali berubah nama dan bentuk badan hukum yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah serta Keputusan Presiden. Terakhir perusahaan ini bernama P.N. VTP (Varuna Tirta Prakasya) sesuai surat keputusan Menteri Perhubungan  Laut No.Drp/1/3/7 tanggal 28 Januari 1965.

Berdasarkan Akte Notaris Imas Fatimah SH Nomor 6 tanggal 7 Januari 1977, P.N. VTP dirubah lagi bentuk badan hukumnya menjadi “Perseroan” yaitu P.T. Varuna Tirta Prakasya (Persero). Perubahan ini terjadi karena digabungkannya kegiatan sejenis yaitu veem yang berada dibawah perusahaan pelayaran Jakarta Lloyd, Pelni, Tunda Bara dan IPPA. Alasan utama penggabungan adalah untuk efisiensi bagi perusahaan pelayaran di atas, disamping Veem bukan merupakan bisnis intinya, tetapi adalah bisnis inti P.T. VTP (Persero) yang menangani pergudangan, angkutan darat, pengurusan dokumen, bongkar-muat, dan lain-lain.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2001, tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham atau Rapat Umum Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero), dan Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2001 dimana Rapat Umum Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Negara dilakukan oleh Menteri Keuangan dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2002 tentang pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Visi : Menjadi BUMN Logistik terbaik

Misi : Menyediakan Solusi Logistik yang spesifik, bernilai tambah dan kompetitif

revol

Sumber: vtp.co.id


Layanan Publik - Instansi