LPPKS - Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Sejarah LPPKS

LPPKS berdiri berdasarkan:

  1. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH
  2. DIGANTI DENGAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH
  3. DIGANTI DENGAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH

Berikut Kutipannya :

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1134);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH.

BAB I

RINCIAN TUGAS

Pasal 1

Rincian Tugas Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala

Sekolah:

  • melaksanakan penyusunan program kerja Lembaga;
  • melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran Lembaga;
  • melaksanakan penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan calon Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah;
  • melaksanakan pengelolaan sistem informasi kompetensi Kepala Sekolah;
  • melaksanakan pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi Kepala Sekolah;
  • melaksanakan peningkatan kompetensi calon Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah;
  • melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi calon Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah;
  • melaksanakan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan calon Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah;
  • melaksanakan evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi calon Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah;
  • melaksanakan pengembangan model peningkatan kompetensi calon Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah;
  • melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Lembaga; dan
  • melaksanakan penyusunan laporan Lembaga.

Pasal 2

Rincian tugas Subbagian umum:

  • melakukan penyusunan program kerja subbagian dan konsep program kerja Lembaga;
  • melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
  • melakukan urusan persuratan dan kearsipan;
  • melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  • melakukan urusan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Lembaga;
  • melakukan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  • melakukan urusan kepegawaian;
  • melakukan urusan keuangan;
  • melakukan urusan pendokumentasian dan publikasi kegiatan Lembaga;
  • melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran;
  • melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian dan Lembaga; dan
  • melaksanakan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Lembaga

Pasal 3

Rincian Tugas Seksi Sistem Informasi:

  • melakukan penyusunan program kerja Seksi;
  • melakukan pengelolaan sistem informasi kompetensi kepala sekolah;
  • melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kompetensi kepala sekolah;
  • melakukan pemutakhiran data dan informasi kompetensi kepala sekolah;
  • melakukan penyajian dan penyebarluasan informasi peningkatan kompetensi kepala sekolah;
  • melakukan pemeliharaan jaringan dan website Lembaga;
  • melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
  • melakukan penyusunan laporan Seksi.

Pasal 4

Rincian Tugas Seksi Peningkatan Kompetensi:

  • melakukan penyusunan program kerja seksi;
  • melakukan pengembangan model peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dan kepala sekolah;
  • melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dan kepala sekolah;
  • melakukan analisis kebutuhan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dan kepala sekolah;
  • melakukan penyiapan alat/bahan dan bahan ajar peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dan kepala sekolah;
  • melakukan penyelenggaraan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dan kepala sekolah;
  • melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dan kepala sekolah;
  • melakukan pengembangan model evaluasi peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dan kepala sekolah;
  • melakukan penyusunan bahan kerja sama di bidang fasilitasi peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dan kepala sekolah;
  • melakukan urusan penerbitan surat tanda tamat peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dan kepala sekolah;
  • melakukan penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dan kepala sekolah;
  • melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
  • melakukan penyusunan laporan Seksi.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tugas & Fungsi

LPPKS mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah. Dalam melaksanakan tugasnya, LPPKS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  • Penyusunan Program Penyiapan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
  • engelolaan Data dan Informasi mutu dan kompetensi kepala sekolah
  • Fasilitasi dan Pelaksanaan Penyiapan dan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
  • Evaluasi Program dan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah

Visi dan Misi

Visi

Menjadi lembaga terbaik untuk mengembangkan kepala sekolah yang AMANAH, BERJIWA WIRAUSAHA DAN PROFESIONAL

Misi

  • Menanamkan kejujuran, integritas dan komitmen yang tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan
  • Menanamkan jiwa wirausaha (prestatif, inovatif, kreatif, percaya diri, kompetitif, kerja keras, berani menanggung resiko, menghargai waktu, pandai menangkap peluang, locus-of-control) melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pembekalan yang relevan bagi Kepala Sekolah sebagai bekal memasuki kawasan pendidikan di tingkat internasional
  • Mengembangkan managerial skills, Leadership skills, dan Technological Skills bagi kepala sekolah
  • Mengintegrasikan konsep Spiritual Leadership dengan manajemen modern sebagai suatu nilai dan landasan budaya kerja bagi Kepala Sekolah dalam memimpin unit kerja yang dikelolanya
  • Mengeluarkan lisensi yang didasarkan pada kualifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku, komitmen yang tinggi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, harapan terhadap masa depan yang lebih baik, dan kebolehjadian yang bersangkutan membawa sekolah yang akan dipimpinnya kearah kemajuan yang berkelanjutan

 

Sumber : lppks.org


Layanan - LPPKS - Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah

Layanan Publik - Instansi