KPI - Kesatuan Pelaut Indonesia

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

SEJARAH ORGANISASI

“ KESATUAN PELAUT INDONESIA “

Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) merupakan suatu organisasi yang memiliki sejarah yang panjang yang terkait langsung dengan berbagai dinamika social, politik dan kemasyarakatan dalam setiap tahap perkembangan Negara Repubik Indonesia. Bahkan tidak lama setelah Indonesia merdeka telah ada organisasi pelaut yang bernama “Corps Koopvaardy Officieren (CKO)” yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949.
Namun demikian, dorongan dan semangat untuk mengikatkan diri dalam suatu wadah guna memperjuangkan kepentingan maupun aspirasi bersama menjadikan pelaut-pelaut Indonesia tidak bergeming dari komitmen persatuan, solidaritas dan perjuangan dalam wadah tunggal yang dikenal dengan nama KPI.
KPI yang dikenal saat ini dalam perjalanan sejarahnya melalui beberapa periode, yaitu :

Periode 1955 -1964

Periode ini merupakan periode dimana para perwira kapal-kapal niaga asli Indonesia semakin bertambah banyak dan mereka berupaya untuk membentuk organisasi-organisasi berdasarkan tingkat ijazah maupun kejuruan masing-masing. Pada tahun 1955 / 1956 terbentuklah beberapa organisasi perwira pelayaran dilingkungan Jawatan Pelayaran, yaitu :

1. Ikatan Mualim dan Ahli Mesin Pelayaran Besar (MAMPB);
2. Ikatan Mualim Pelayaran Intersulair,
3. Ikatan Juru Mesin/Juru Motor Voorlopig Deploma,dan
4. Corps Cadet & Alumni Akademi Ilmu Pelayaran (CCAIP), berdiri tahun 1957.

Dengan semakin bertambahnya perwira-perwira pelayaran niaga produk dari beberapa institusi diklat ditanah air (AIP Jakarta, SPM Semarang, SPM Makassar dan KUTIP Jakarta) yang telah bekerja diberbagai perusahaan baik swasta maupun pemerintah maka mereka berkeinginan untuk membentuk organisasi dilingkungan kerja masing-masing yang ditandai dengan terbentuknya beberapa organisasi pada tahun 1961, yaitu :

1. IPPDN / IPBDN, dari Jawatan Pelayaran (Ditjen Perla),
2. IKKABAL, dari TNI Anggatan Laut,
3. IPB, dari PT. Pelayaran Bahari,
4. IKAPELLAD, dari P.N. Djakarta Lloyd,
5. Corps Pelaut AD, dari D.A.A.D / Dit. Angad,
6. CCAIP, dari Taruna dan Alumni AIP Jakarta,
7. IBM, dari Pelaut bekas Marine Zeven Provincieen, dan
8. IPP, dari pelaut perjan Pengerukan.

Atas dasar keinginan untuk mempunyai suatu corps/wadah pemersatu bersama maka oleh semua pelaut dari organisasi-organisasi tersebut diatas mengadakan musyawarah pelaut yang dilaksanakan pada bulan November 1964 bertempat di Kampus AIP Jakarta. Hasil musyawarah tersebut adalah terbentuknya Front Pelaut Indonesia (FPI) dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri dan yang merupakan afiliasi dari semua organisasi pelaut yang ada saat itu.

Periode Transisi 1965 – 1966.

Periode ini diwarnai dengan adanya pergolakan politik ditanah air akibat timbulnya peristiwa G30S/PKI yang mana menyebabkan organisasi-organisasi pelaut yang ada zaman itu berkeinginan untuk mereformasi diri dan membentuk wadah tunggal dengan menghilangkan identitas organisasi masing-masing. Muaranya yaitu pada tahun 1966 dimana atas anjuran/saran Menteri Koordinator Maritim (Ali Sadikin, Letjen. KKO) maka para wakil organisasi-organisasi pelaut (IPB, DAAD, CPAD, IPP, IPPNKA, PELNI, JPB, PP DKI JAYA, IKAPELLA, IKAPELLAD dan CCAIP) membuat suatu pernyataan tertulis dalam bentuk “Deklarasi Bersama” pada tanggal 28 Oktober 1966 dan membentuk organisasi baru sebagai wadah tunggal dengan nama “PERSATUAN PELAUT INDONESIA (PPI) atau INDONESIAN SEAMENS UNION”.

Periode Konsolidasi dan Kegiatan PPI.

Sekalipun PPI telah dibentuk pada tanggal 28 November 1966, tetapi baru diresmikan pada tanggal 6 Februari 1967, ditandai dengan adanya timbang terima dan penyerahan asset-aset organisasi dari Front Pelaut Indonesia kepada Persatuan Pelaut Indonesia di Jakarta pada jam 23.15, dan selanjutnya untuk menjalankan roda organisasi maka pada tanggal 9 Februari 1967 dibentuk DPP Paripurna PPI.

Selengkapnya...

 

Sumber: kpiunion.org


Layanan - KPI - Kesatuan Pelaut Indonesia

Layanan Publik - Instansi