Daftar Alamat Dinas SKPD Penyuluhan Pertanian seluruh Indonesia

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya, atau Walikota dan wakilnya tidak termasuk ke dalam satuan ini, karena berstatus sebagai Kepala Daerah. Ke dalam SKPD termasuk Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, Kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), dan Kelurahan/Desa (atau satuan lainnya yang setingkat).

Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan Pertanian adalah suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya, agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya.[1] Menurut U.Samsudin S penyuluhan pertanian adalah suatu cara atau usaha pendidikan yang bersifat di luar bangku sekolah (non formal) untuk para petani dan keluarganya di pedesaan.[1] Menurut A.T. Mosher dalam penyuluhan terkandung arti aktivitas pendidikan di luar bangku sekolah (non formal).

Sejarah Penyuluhan Pertanian

Berawal pada tahun 1867-1868, James Stuart dari Trinity College untuk pertama kalinya memberikan ceramah atau pengarahan kepada para wanita dan pekerja pria di Inggris Utara, sejak itu Stuart dianggap sebagai bapak penyuluhan.[1] Kemudian pada tahun 1871 Stuart mengusulkan pada Universitas Cambridge agar penyuluhan masuk kedalam mata kuliah, secara resmi pada tahun 1873 Universitas Cambridge menerapkan sistem penyuluhan, yang diikuti oleh Universitas London dan Universitas Oxford.[1] Menjelang tahun 1880 kegiatan yang mulanya dilakukan diarea kampus telah melebar keluar kampus. Sejak abad ke 20 istilah penyuluhan pertanian mulai digunakan di Amerika Serikat.

Fungsi penyuluhan pertanian

Ada empat fungsi penyuluhan pertanian yaitu:

  1. Pembuka jalan bagi petani untuk mendapatkan kebutuhanya dibidang pertanian khususnya ilmu pengetahuan.
  2. Penyuluhan pertanian merupakan jembatan antara praktek atau kegiatan yang dijalankan petani dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang dan senantiasa dibutuhkan oleh petani.
  3. Penyampai, pengusahaan dan penyesuaian program nasional dan regional agar dapat dilaksanakan oleh petani dalam rangka mensukseskan program pembangunan nasional.
  4. Kegiatan pendidikan non formal yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengikuti perkembangan teknologi yang dinamis dan masalah-masalah pertanian yang berkembang.

Tujuan penyuluhan pertanian

Tujuan Penyuluhan Pertanian mencakup tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.[1] Tujuan penyuluhan jangka pendek yaitu menumbuhkan perubahan-perubahan dalam diri petani yang mencakup tingkat pengetahuan, kecakapan, kemampuan, sikap, dan motivasi petani terhadap kegiatan usaha tani yang dilakukan.[1] Tujuan penyuluhan jangka panjang yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat tani sehingga kesejahteraan hidup petani terjamin.[1] Tujuan pemerintah terhadap penyuluhan pertanian adalah: meningkatkan produksi pangan, merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan keluarga petani dan rakyat desa, mengusahakan pertanian yang berkelanjutan.

 

Sumber : wikipedia


Layanan - Daftar Alamat Dinas SKPD Penyuluhan Pertanian seluruh Indonesia

Layanan Publik - Instansi