PA Mempawah - Pengadilan Agama Mempawah

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Pengadilan Agama Mempawah atau biasa disingkat PA Mempawah adalah pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara-perkara tertentu di wilayah hukum Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya. PA Mempawah berdiri tahun 1986.

SEJARAH PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH

PERIODE DEPARTEMEN AGAMA

Dalam memberikan pelayanan keadilan masyarakat beragama Islam di Kabupaten Pontianak terkait perkara perkawinan baik secara kontensius maupun volunter, maka Pengadilan Agama Mempawah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 96 Tahun 1982. Untuk dapat memberikan pelayanan publik dengan prima Pengadilan Agama Mempawah dibangun dengan DIP Tahun Anggaran 1983/1984 dengan dana sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) yang pembangunannya diselesaikan pada awal tahun 1985, dengan ukuran 15 x 10m (150 m2) terletak di atas tanah milik sendiri seluas 50 x 20m (1000 m2) dengan DIP/PO Nomor 112/XXX/4/--/1983, mulai kegiatannya pada bulan Februari 1986, pejabat sementara Drs. Akasyah Yunus dan didampingi 3 orang pegawai.

Kemudian pada tahun 1992/1993 diperluas 100 M2 berdasarkan DIP/PO nomor: 174/XXV/3/--/1992 dengan Sertifikat Nomor : A.12.6099, berdasarkan kondisi pada saat ini sudah dapat dikategorikan sebagai lembaga yang refresentatif dan nyaman memberikan pelayanan kepada publik.

PERIODE DIBAWAH MAHKAMAH AGUNG  RI

Sejalan dengan Penataan lembaga peradilan berada satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, baik terkait organisasi, finance maupun tugas teknis yustisial untuk semua lingkungan peradilan ( Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan  Militer). Pemerintah dalam hal ini bermaksud mensinergikan roh reformasi birokrasi dapat berjalan secara efektif. Maka pada tahun 2006 semua lembaga peradilan agama resmi berada satu atap dibawah Mahkamah Agung yang sebelumnya dibawah Departemen Agama tidak terkecuali Pengadilan Agama Mempawah.

Sejak berada dibawah Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Mempawah hanya mempunyai satu kiblat yaitu Mahkamah Agung baik mengenai organisasi maupun terkait tugas teknis peradilan.

Kondisi Pengadilan Agama Mempawah Periode 2006 -2011, dari  peningkatan sarana dan prasarana, tahun 2008 dilakukan perluasan gedung 2 lantai kemudian pada tahun 2009 dilakukan rehab total ( pembangunan tahap awal) disesuaikan dengan standar prototype Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama berdasarkan Pedoman Bangunan Gedung Kantor pada Buku I yang diberlakukan berdasarkan KMA Nomor : 43/KMA/SK/VIII/2007, tahun 2010 pembangunan, kemudian pada tahun 2011 dilanjutkan dengan pembangunan tahap akhir yang kini sedang berjalan.

Pengadilan Agama Mempawah disebut sebagai Pengadilan Penyangga di Propinsi Kalimantan Barat karena terdekat kedua setelah Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak. Sekarang Pengadilan Agama Mempawah sedang konsentrasi dan berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kewenangan dan bidang tugas Pengadilan Agama Ujung Tanjung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam :

Dibidang Perkawinan adalah hal -hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain :

  1. izin beristri lebih dari seorang;
  2. Izin  melangsungkan  perkawinan  bagi  orang  yang belum  berusia  21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali,  atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
  3. dispensasi kawin;
  4. pencegahan perkawinan;
  5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
  6. pembatalan perkawinan;
  7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
  8. perceraian karena talak;
  9. gugatan perceraian;
  10. penyelesaian harta bersama;
  11. penguasaan anak-anak;
  12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak  bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;
  13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
  14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
  15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
  16. pencabutan kekuasaan wali;
  17. penunjukan orang lain sebagai wall oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wall dicabut;
  18. penunjukan seorang wall dalam hal seorang anak yang belum cult-up umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
  19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
  20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
  21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
  22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dibidang waris adalah penentuan siapa yang  menjadi ahli waris, penentuan  mengenai  harta  peninggalan, penentuan bagian masing- masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalap tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing- masing ahli waris.

Dibidang wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Dibidang hibah adalah pembegan suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Dibidang wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harts benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dibidang zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dibidang infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wataala.

Dibidang shadagah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wataala dan pahala semata.

Dibidang Ekonomi syariah adalah perbuatan atau  kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi :

  1. Bank syariah;
  2. Lembaga keuangan mikro syariah. c. asuransi syariah;
  3. Reasuransi syariah;
  4. Reksa dana syariah;
  5. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
  6. Sekuritas syariah;
  7. Pembiayaan syariah;
  8. Pegadaian syariah;
  9. Dana pensiun lembaga keuangan syariah;
  10. Bisnis syariah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi,  antara lain sebagai berikut :

  1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
  2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan  pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
  3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti  di bawah jajarannya agar  peradilan diselenggarakan dengan seksama  dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
  4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
  5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
  6. Fungsi Lainnya : a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua  Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

 

Sumber: pa-mempawah.go.id