Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Sejarah Singkat

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (“Partnership”) adalah sebuah organisasi multi-pihak yang bekerja dengan badan-badan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk memajukan reformasi di tingkat nasional dan local. Kemitraan membangun hubungan penting antara semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia secara berkelanjutan.

Terbentuknya Kemitraan dapat ditelusur balik pada krisis ekonomi dan politik yang melumpuhkan Indonesia pada akhir dasawarsa 1990-an. Tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan masyarakat sipil, pemerintah, dunia usaha, dan komunitas donor berkumpul dengan semangat pembaruan dan hasrat yang kuat untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Tuntutan akan Reformasi merupakan hal yang menjadi ciri khas dari periode ini. Masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia dilihat dari isu tata pemerintahan dan, oleh karena itu, sasaran utama Reformasi adalah menghindari kesalahan masa lalu dan membangun sebuah negara baru yang lebih bertanggung gugat.

Kemitraan didirikan pada bulan Maret tahun 2000 sebagai sebuah proyek Program Pembangunan PBB (United Nations Development Program/UNDP) yang dirancang untuk membantu Indonesia mewujudkan tata pemerintahan yang baik di semua tingkat pemerintahan. Kemitraan mulai beroperasi pada bulan Mei tahun 2001 dengan Direktorat Aparatur Negara Bappenas sebagai Lembaga Pengampu (Executing Agency), Kemitraan sebagai Lembaga Pelaksana (Implementing Agency) dan UNDP sebagai Manajer Dana Perwalian (Trust Fund Manager).

Kemitraan menjadi sebuah badan hukum mandiri pada tahun 2003 dan terdaftar sebagai sebuah perkumpulan perdata nirlaba. Selama sembilan tahun terakhir, Kemitraan telah berkembang dari awalnya sebagai proyek UNDP menjadi organisasi yang dikelola bangsa Indonesia yang terpercaya, mandiri, dan terkemuka. Karena kepemilikan nasional ini, Kemitraan memiliki posisi yang unik untuk memprakarsai program-program yang memerlukan dukungan dari pemerintah.

Visi dan Misi

VISI

Untuk membangun tata pemerintahan yang adil, demokratis dan berkelanjutan demi kesejahteraan warga negara Indonesia

MISI

Menyebarluaskan, memajukan dan melembagakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih di kalangan pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha, dengan memperhatikan hak asasi manusia, kesetaraan gender, kelompok yang terpinggirkan dan kelestarian lingkungan hidup.

The three core strategies:

  • Memfasilitasi dan mengkonsolidasi transformasi tata kepemerintahan pada lembaga-lembaga publik dan lembaga-lembaga strategis yang relevan - membangun kapasitas dari dalam.
  • Penguatan kapasitas masyarakat sipil untuk mendorong reformasi tata kepemerintahan - penekanan dari luar.
  • Mensinergikan dan menyeimbangkan langkah-langkah strategis tata kepemerintahan dan transformasinya sebagai jaringan kemitraan - pendekatan multipihak. 

 

Sumber: kemitraan.or.id