Penyebab RI Sulit Lepas dari Jebakan Kelas Menengah, BPK: Korupsi Sana-sini

By PUBinfo Redaksi 17 Jun 2021, 13:11:01 WIB | dibaca : 65 pembaca

Penyebab RI Sulit Lepas dari Jebakan Kelas Menengah, BPK: Korupsi Sana-sini

Foto: detik

Jakarta - Indonesia saat ini sedang berjuang untuk keluar dari status middle income trap atau jebakan pendapatan menengah ke bawah. Untuk keluar dari situ dibutuhkan banyak upaya.

Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan ada empat tantangan Indonesia untuk keluar dari middle income trap yaitu masih rendahnya produktivitas sumber daya manusia (SDM), hingga masih banyaknya perilaku tindakan korupsi.

"Indonesia masuk ke dalam middle income trap, ada empat masalah di situ yang selalu menjadi perhatian yaitu infrastruktur yang masih rendah, SDM yang masih rendah, supremasi hukum yang belum tegas sepenuhnya dan masih ada perilaku tindakan korupsi di sana sini," katanya dalam webinar yang diselenggarakan BPK, Kamis (17/6/2021).

Berdasarkan laporan pemeriksaan BPK terkait kegiatan rasionalisasi anggaran, terdapat beberapa temuan bahwa pemerintah daerah (Pemda) belum melaksanakan rasionalisasi pendapatan daerah berdasarkan pagu penyesuaian target pendapatan dan belum melaksanakan rasionalisasi belanja daerah minimal 35%.

"Pemda melaksanakan refocusing dan realokasi tanpa ketersediaan dana hasil rasionalisasi, pemda menganggarkan dana refocusing dan realokasi selain untuk penanganan COVID-19," kata Pimpinan BPK Bahrullah Akbar dalam kesempatan yang sama.

Terkait penanganan dampak ekonomi, ditemukan permasalahan bahwa pemda tidak merencanakan kegiatan penanganan dampak ekonomi dan belum merealisasikan berbagai kegiatan meskipun sudah direncanakan. Perencanaan kegiatan yang ada juga disebut tidak didukung dengan hasil kajian verifikasi di lapangan.

Kemudian terkait dengan penyaluran stimulus dan bantuan sosial, ditemukan bahwa pemda tidak menyusun rencana kegiatan belanja stimulus UMKM, hingga menyalurkan stimulus tidak tepat sasaran. "Pemda sudah anggarkan rencana belanja stimulus UMKM namun tidak memiliki prosedur pemberian yang memadai, pemda tidak menyalurkan stimulus atau tidak tepat sasaran," tandasnya.

 

Sumber : detik.com