Dinas Kesehatan Kota Malang Jawa Timur

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Visi Misi

Visi

Kesehatan Masyarakat Kota Malang Yang Bermartabat

Misi

  1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau khususnya untuk masyarakat miskin.
  2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan.
  3. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui upaya promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat.
  4. Meningkatkan pelayanan kefarmasian, pengawasan, pengendalian sarana obat, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan dan makanan minuman.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Dinas Kesehatan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan.

Fungsi

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
  2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesehatan;
  3. penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan;
  4. pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak serta keluarga;
  5. penyelenggaraan survaillance epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa/ KLB dan gizi buruk;
  6. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular;
  7. penyelenggaraan pelayanan pencegahan dan pengobatan HIV/ AIDS, infeksi menular seksual (IMS) dan bahaya narkotika, psikotropika dan zat aditif (NAPZA);
  8. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk;
  9. penyelenggaraan opersional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
  10. penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji setempat;
  11. pembantuan penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional;
  12. pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sesuai kondisi lokal;
  13. penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
  14. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  16. pendayagunaan tenaga kesehatan;
  17. pengambilan sampling/ contoh sediaan farmasi di lapangan;
  18. pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
  19. pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga;
  20. pelaksanaan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) klas I;
  21. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan;
  22. pengelolaan survei kesehatan daerah;
  23. implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan;
  24. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder;
  25. pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
  26. pelaksanaan pembinaan kesehatan bersumberdaya masyarakat;
  27. pelaksanaan promosi kesehatan;
  28. pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
  29. pelaksanaan pelayanan kesehatan olahraga;
  30. pelaksanaan penyehatan lingkungan;
  31. pelaksanaan pengendalian penyakit;
  32. pengelolaan sistem informasi kesehatan;
  33. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kesehatan;
  34. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangannya;
  35. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  36. pelaksanaan pemberian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  37. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  38. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  39. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
  40. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
  41. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  42. pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM);
  43. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP);
  44. pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  45. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;
  46. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah;
  47. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  48. penyelenggaraan UPT dan jabatan fugnsional;
  49. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  50. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

 

Sumber : dinkes.malangkota.go.id


Layanan - Dinas Kesehatan Kota Malang Jawa Timur

Layanan Publik - Instansi